SN Dicopot Berdampak Terhadap Konsolidasi Internal Golkar Di Pilkada ? – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

SN Dicopot Berdampak Terhadap Konsolidasi Internal Golkar Di Pilkada ?

Setya Novanto

KASUS Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang menyeret nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Setya Novanto (SN) menjadi perhatian na­sio­nal. Selain persoalan hukum yang begitu disoroti publik terhadap SN, masalah berikutnya adalah upaya penyelematan Golkar secara institusional apalagi menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Dikhawatirkan, kasus SN ini berdampak terhadap elektoral partai.

Direktur Eksekutif Idonesia Research and Survei Djali Gafur menegaskan, jika SN dico­pot dan terjadi rotasi kepemimpinan maka dipastikan ada perubahan secara signifikan baik dalam stuktur kepertaian dan termasuk adanya peninjauan kembali SK rekomendasi partai di Pilkada, termasuk di Maluku.

“Kepemimpinan baru, blok politik baru. Tentu punya selera dan strategi kebijakan yang beda. Bisa jadi soal rekom akan ditinjau ulang. Termasuk di Maluku,” kata Djali kepada Rakyat Maluku, Jumat 17 November 2017.
Baginya, persoalan pencopotan SN tidak hanya persoalan politik semata di internal partai beringin tersebut, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pencalonan sebagai syarat yang diajukan lembaga penyelenggara dalam hal ini KPU.

“Jadi persoalan selanjutnya, ini tidak semata-mata menjadi persoalan politik saja di internal partai. Tapi juga mekanisme penyelenggara yang begitu ketat. Apalagi soal verifikasi surat dukungan pencalonan yang harus ditandatangi ketua umum,” ucapnya.

Memang sejauh ini, lanjut Djali sejumlah pihak memiliki kekhawatiran jika kasus E-KTP ini berujung pada upaya ‘penggulingan’ SN sebagai Ketum DPP Golkar. Sebagian lainnya menganggap proses pergantian sebagai wujud nyata untuk menyelematkan citra partai apalagi dalam menghadapi momentum politik. Tapi dengan konsekuensi yang begitu besar, yakni soal pilkada serentak yang harus disikapi secara bijak dan cepat.

“Memang sejumlah pihak memiliki kekha­watiran jika kasus E-KTP ini berujung pada upaya ‘penggulingan’ SN sebagai Ketum DPP Golkar. Sebagian lainnya menggap proses pergantian se­bagai wujud nyata untuk menyelematkan citra partai apalagi dalam menghadapi momentum politik. Tapi dengan konsekuensi yang begitu besar, yakni soal pil­kada serentak yang harus disikapi secara bijak dan cepat,”ucapnya.

Bagi Djali, Golkar saat ini khususnya di daerah-daerah yang akan menghadapi pilkada, memang diperhadapkan dengan situasi yang sangat resistensi. Satu sisi, Golkar harus bisa keluar dari problem yang sedang menimpa pucuk kepemimpinan mereka, di sisi lain, Golkar harus solid dalam mengadapi pilkada serentak.

“Khususnya di daerah-daerah yang akan menghadapi pilkada, Golkar memang diperhadapkan dengan situasi yang sangat resistensi. Satu sisi, Golkar harus bisa keluar dari problem yang sedang menimpa pucuk kepemimpinan mereka, disisi lain, golkar harus solid dalam mengadapi pilkada serentak,” kuncinya. (ASI)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top