Salah Eksekusi Objek Sengketa Lahan Di Tawiri, Ketua PN Ambon Dilaporkan Ke MA Dan KY – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Salah Eksekusi Objek Sengketa Lahan Di Tawiri, Ketua PN Ambon Dilaporkan Ke MA Dan KY

Rakyatmaluku.com – OKTOVIANUS Hatulely (51), warga Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, dan Jhon Tuhuteru (49), warga RT 002/RW 004, Jalan Setia Budi No 29, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, melalui kuasa hukumnya, Roos Jeane Alfaris, S.H resmi melaporkan ketua Pengadilan Negeri (PN) Ambon ke ketua Mahkamah Agung (MA) RI, ketua Muda Pengawasan MA RI, Komisi Yudisial (KY) dan ketua Pengadilan Tinggi (PT) Ambon.

Sebab, tindakan ketua PN Ambon dalam melaksanakan proses eksekusi objek sengketa tiga Dusun Dati yakni, Warhutu, Rostantetu dan Papikar, di Desa Tawiri pada Kamis, 9 November 2017, pekan kemarin, batas-batasnya tidak sesuai dengan isi Putusan PN Ambon Nomor : 120/Pdt.G/1990/PN.AB Tanggal 28 Januari 1990 Jo Putusan PT Maluku Nomor : 35/PDT/1991 Tanggal 9 Desember 1992 Jo Putusan MA RI Nomor : 796 K/PDT/1992 Tanggal 27 Februari 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach), sehingga merugikan kliennya.
Dijelaskan Roos Jeane Alfaris, S.H, bahwa batas-batas di Dusun Warhutu yang sesuai dengan Putusan PN Ambon Nomor : 120/Pdt.G/1990/PN.AB Jo Putusan PT Maluku Nomor : 35/PDT/1991 Jo Putusan MA RI Nomor : 796 K/PDT/1992 yakni, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negeri, sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Tomahua, sebelah timur berbatas dengan Keluarga Siripori, dan sebelah barat berbatasan dengan keluarga Helaha dan Siripori.

Sementara dalam isi surat penetapan eksekusi oleh ketua PN Ambon Nomor: 120/Pdt.G/1990/PN.AB, tertanggal 19 Oktober 2017, batas-batas di Dusun Dati Warhutu tertulis sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Siripori, sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Soplanit (Raja), sebelah timur berbatasan dengan Keluarga Helaha, dan sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Tomahua.
Untuk batas-batas di Dusun Dati Rostantetu yang sesuai dengan putusan pengadilan, yakni, sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Siripori, sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Siripori, sebelah timur berbatasan dengan Keluarga Helaha, dan sebelah barat berbatas dengan Keluarga Helaha.

Sementara dalam isi surat penetapan eksekusi oleh ketua PN Ambon Nomor: 120/Pdt.G/1990/PN.AB, tertanggal 19 Oktober 2017, batas-batas di Dusun Dati Rostantetu tertulis sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negeri, sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Tomahua, sebelah timur berbatasan dengan Keluarga Siripori, dan sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Siripori dan Helaha.
Dan untuk batas-batas di Dusun Dati Papikar yang sesuai dengan putusan pengadilan yakni, sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Atamimi, sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Siripori, sebelah timur berbatasan dengan Keluarga Atamimi, dan sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Siripori.

Sementara dalam isi surat penetapan eksekusi oleh ketua PN Ambon Nomor: 120/Pdt.G/1990/PN.AB, tertanggal 19 Oktober 2017, batas-batas di Dusun Dati Papikar tertulis sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negeri, sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Tomahua, sebelah timur berbatasan dengan Keluarga Siripori, dan sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Helaha dan Keluarga Siripori.

“Berdasarkan bukti uraian tersebut, maka sudah jelas ketua PN Ambon telah salah atau keliru dalam melaksanakan eksekusi. Sehingga Saya sangat keberatan atas eksekusi pembongkaran pagar seng milik klien Saya, yang menurut pemohon eksekusi adalah Dusun Dati Papikar. Untuk itu, saya minta ketua PN Ambon serta petugas-petugas pengadilan yang melaksanakan eksekusi dapat ditindak tegas,” kesal Alfaris

Proses eksekusi yang dilaksanakan ketua PN Ambon pada Kamis, 09 November 2017 itu, lanjut Alfaris, atas dasar permohonan eksekusi yang diajukan Elkiopas Soplanit yang adalah ahli waris dari Almarhum Wilhemus Soplanit melalui kuasa hukumnya pada 11 April 2017.
Sebelum pelaksanaan eksekusi berlangsung, ketua PN Ambon telah melaksanakan peneguran-peneguran terhadap pihak termohon eksekusi dalam hal ini Markus Soplanit dan Alparis Soplanit, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 120/Pdt.G/1990/PN.AB, tanggal 19 Oktober 2017.

Selain itu, Ketua PN Ambon juga telah mengundang pihak-pihak lain yang bukan termasuk dalam pihak yang berperkara pada 1 Agustus 2017 untuk membicarakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Elkiopas Soplanit. Dan yang hadir dalam pertemuan ini, masih kata Alfaris, yakni dirinya sendiri, pemohon bersama kuasa hukumnya dan Yance Siripory, sedangkan pihak termohon eksekusi tidak hadir.
Dalam pertemuan tersebut, dirinya mengajukan keberatan terhadap dua dusun, yakni Kesumbue dan Pisijoka karena Dusun Dati Kesumbue yang dikuasai kliennya itu dibeli dari pemohon eksekusi dan ayahnya Almarhum Wilhelminus Soplanit. Sedangkan Dusun Dati Pisijoka bukanlah terletak di tanah milik kliennya yang sekarang terdapat bangunan pabrik sesuai dengan batas- batas yang ada dalam putusan-putusan tersebut.

Begitu juga dengan Yance Siripory yang menyatakan keberatan kepada pemohon eksekusi. Saat itu Yance Siripory mengatakan kepada pemohon eksekusi untuk menyebutkan batas-batas tanah dari Dusun Papikar yang dikuasai oleh Yance Siripory hingga sempat terjadi adu mulut antara pemohon eksekusi dengan Yance Siripory.

Dan pada 6 Juni 2017, dilakukan tinjau lokasi eksekusi yang mana pada saat turun lokasi pihak pemohon eksekusi tidak menunjuk letak dusun-dusun yang menjadi objek sengketa. Bahkan, saat itu juga ada keberatan- keberatan yang diajukan pihak lain terhadap petugas pengadilan atas objek sengketa. Sebab, saat dilaksanakan sidang komisi dusun yang ditunjuk oleh penggugat atau orang tua pemohon eksekusi hanyalah Dusun Dati Pisijoka yang letaknya di pantai dan Dusun Dati Kesumbue yang letaknya di gunung.

“Sedangkan Dusun Dati Rostantetu, Dusun Dati Warhutu dan Dusun Dati Papikar letaknya tidak jelas, bahkan pada saat itu juga petugas pengadilan tidak sampai pada lokasi dusun Papikar yang telah dieksekusi pada 9 November 2017. Sehingga saya menjadi binggung kenapa saat turun lokasi sebelum eksekusi tidak sampai pada lokasi tanah milik klien saya, akan tetapi tanah milik klien saya dieksekusi dengan berdalil bahwa tanah ini masuk Dusun Dati Papikar,” beber Alfaris.

Setelah meninjau lokasi objek sengketa, kemudian PN Ambon mengeluarkan surat perintah eksekusi yang akan dilakukan pada 8 November 2017. Namun faktanya, pihak pengadilan tidak melaksanakan proses eksekusi tersebut. Proses eksekusi baru dilakukan pada 9 November 2017 dengan melibatkan petugas PN Ambon, Raja serta Staf Pemerintah Negeri Tawiri, dan keamanan.
“Saat eksekusi berlangsung ada keberatan dari pihak-pihak lain maupun Raja dan Staf dengan mengatakan bahwa eksekusi salah objek sengketa dan batas-batas. Namun keberatan itu tidak dihiraukan petugas pengadilan, dengan mengatakan bahwa kalau mau keberatan nanti di pengadilan saja bukan keberatan di saat ini,” ungkap Alfaris. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!