Diduga Terjadi Pungutan Liar Di Dermaga Namlea – Rakyat Maluku
DAERAH

Diduga Terjadi Pungutan Liar Di Dermaga Namlea

Dinas Dukcapil – KB Harus Bertanggung Jawab

Rakyatmaluku.com – TEMBANG emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru sejak tahun 2010 telah memberikan berkah yang luar biasa, tidak saja kepada masyarakat, tapi juga kepada Pemerintah Kabupaten.

Berbagai siasat dilakukan, bagaimana supaya hasil penambangan tersebut bisa dinikmati bersama. Apapun caranya, yang penting bisa mensejahterakan masyarakat.

Namun, yang dilakukan oleh Pemkab Buru jauh dari kepatutan bahkan telah melanggar dan menerobos sistim peraturan yang berlaku.
Data yang ada pada LIRA Maluku, di tahun 2012, Dinas Pendudukan, Catatan Sipil dan KB, melakukan pendataan terhadap personil/pendatang yang tiba dengan kapal laut di pelabuhan Namlea dengan tujuan untuk mengadu nasib pada lokasi penambangan emas di Gunung Botak.

‘’Berbekal Perda No. 16 tahun 2011, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, dinas ini mulai beroperasi di lapangan. Pada bulan Agustus dan September, sesuai formulir pelaporan kedatangan, para pendatang yang terdata sebanyak 6098 orang, dengan memungut tarif masuk yang bervariasi. Dari 6098 orang, 890 orang diantaranya dikenakan tarif Rp. 10.000,- ( sesuai Perda ), sedangkan 126 orang dipungut tarif Rp. 30.000,-, selebihnya 5082 orang dipatok dengan tarif sebesar Rp 100.000,- per orang, sehingga jumlah keseluruhan retribusi tarif yang dipungut dari 6098 orang sebesar Rp. 520.880.000,’’ kata Jan Sariwating, Direktur LIRA Maluku kepada koran ini, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, dengan pungutan tarif yang bervariasi seperti ini, mudah diduga bahwa dinas ini telah melakukan manipulasi atas penarikan retribusi dari para pendatang.

Apalagi penarikan retribusi yang dilakukan oleh dinas tidak disertai dengan surat tugas seperti lazimnya pada birokrasi pemerintahan, tapi hanya berupa instruksi lisan dari Plt dinas.

Data LIRA selanjutnya menunjukan, dari dana retribusi yang dipungut sebesar Rp. 520.880.000,- yang disetor ke Kas Daerah hanya sebesar Rp. 74.109.000,-. Selebihnya sebesar Rp. 446.771.000,- yang tidak disetor, tidak jelas siapa yang menyimpannya.

‘’Apa yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil KB Kabupaten Buru ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 57 ayat ( 3 ) yang berbunyi, setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud. Kemudian Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana yang telah dirobah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 128 ayat ( 2 ) “ SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah “ ujarnya.

Karena itu, Jan Sariwating meminta agar Dinas Dukcapil KB Buru harus bertanggung jawab atas hasil pungutan retribusi tarif sebesar Rp. 446.771.000,- yang tidak di setor ke Kas Daerah.

Ia menuding, ada dugaan dana sebesar itu merupakan pungutan liar dan harus di proses hukum. ‘’Kami akan segera laporkan kasus ini, dan minta aparat Kejaksaan lakukan penyelidikan, supaya bisa diketahui oknom oknom siapa saja yang telah menikmati dana haram ini. Masyarakat juga diminta untuk mengawal kasus ini hingga tuntas,’’ pungkas Sariwating. (NAM)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!