Audit Kebijakan Daerah, Penataan Instrumen Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (1) – Rakyat Maluku
OPINI

Audit Kebijakan Daerah, Penataan Instrumen Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (1)

Henri M. Far Far, S.H.,M.H

Oleh: Henri M. Far Far, S.H.,M.H
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku


PUTUSAN
Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengujian wewenang pembatalan Peraturan Daerah (Perda) melalui Putsan MK Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Putusan MK tersebut, memberikan kosekuensi terhadap penataan wewenang pengawasan (exekutif review) terhadap produk hukum daerah.Model Audit Kebijakan Daerah, dimaksudkan untuk (1) mengembangkan model formulasi kebijakan yang spesifik dan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota yang ada di Propinsi Maluku; (2) mengembangkan instrumen review kebijakan. Instrumen review kebijakan yang dimaksud terdiri dari 2 tipe yaitu (1) review kesesuaian dengan norma-norma hukum (legal draf audit), dan (2) review terhadap tahapan-tahapan perumusan kebijakan (policy draf audit). Keseluruhan proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan standar formulasi kebijakan baik menyangkut standar mutu audit; standar pelaksanaan dan instrumen audit. Model audit kebijakan daerah penting untuk menjaga kualitas proses formulasi daerah; mencegah terjadinya kebijakan yang tidak sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah; dan menjamin kualitas dan idependensi audit kebijakan daerah.

PENGANTAR
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengujian wewenang pembatalan Peraturan Daerah (Perda) melalui Putsan MK Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Putusan MK tersebut, memberikan kosekuensi terhadap penataan wewenang pengawasan (exekutif review) terhadap produk hukum daerah. Putusan MK ini mengakhiri perdebatan panjang dalam menentukan lembaga mana yang paling berhak membatalkan perda. Selama ini,pembatalan perda selalu dibawa ke dalam perdebatan antara masuk ke rezimhukum/perundang-undangan atau pemerintahan daerah. Rejim perundang- undangan lebih melihat perda sebagaiproduk legislatif sehingga pengujiannya harus ditempuh melalui judicial review.Sedangkan rezim Pemerintahan Daerah melihat perda sebagai produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan.

Sehingga Pemerintah dapat membatalkan perda melalui excecutive review. Selain mengakhiri perdebatan, putusan ini juga memberikan pengaruh yang besar bagi kebijakan yang dianggap bermasalah.

Pada bagian lain, kosekuensi dari adanya Putusan MK tersebut juga berdampak terhadap fungsi pemerintah propinsi dalam rangka melakukanpembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Propinsi berkewajiban menata seluruh kebijakan daerah kabupaten/kota agar selaras dengan kepentingan pembangunan regional di tingkat propinsi. Penyelarasan itu dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakankabupaten kota agar tidak ber­tentangan dengan kepentingan regional mau­pun nasional.

Penghapusan kewenangan membatalkan perda akan membuka peluang terjadi inkonsistensi antara kebijakan kabupaten/kota dengan pemerintah propinsi. Artinya, kabu­paten/kota dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan arah dan kebijakan pemerintah propinsi. Pembatalan melalui mekanisme judicial reviewpun membutukan sumberdaya yang besar, baik waktu maupun materiil. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi hukum dengan membuat sistem perumusan kebijakan yang tetap mengakomodir kepentingan pemerintah propinsi tetapi tidak bertentangan dengankedua Putusan MK di atas.

‘’Tahun 2016 lalu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sebanyak 3.143 perda, dengan rincian untuk provinsi 167, untuk Kabupaten 2291, untuk Kota 572, dan 111 Permendagri. Khusus untuk Provinsi Maluku sendiri adalah 16 Perda untuk Provinsi dan 88 untuk Kabupaten/Kota. Perda-perda tersebut merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi, dan kemudahan berusaha.’’

KONSTRUKSI PENATAAN PENGAWASAN
Tema mengenai pengawasan atau review peraturan daerah (perda) semakin relevan di antara isu desentralisasi dan penguatan kewenangan legislasi daerah. Perda menjadi salah satu instrumen yang strategis untuk mewujudkan tujuan desentralisasi. Sejak diberlakukannya desentralisasi di Indonesia, daerah-daerah mempe­roleh kewenangan yang cukup luas untuk membentuk peraturan-peraturan daerah secara otonom, baik yang berkaitan dengan kebijakan fiskal maupun tatanan hidup masyarakat lokal.

Di sisi lain, keberadaan perda juga merupakan implementasi sistem representasi dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan membuat perda menunjukkan adanya peluang bagi daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan daerahnya. Namun hinggakini, masih muncul masalah akibat perda. Berbagai pemberitaan dan laporan menyebutkanadanya perda-perda yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Selain itu, KementerianDalam Negeri juga telah banyak membatalkan perda bidang retribusi dan pajak daerah yangdinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun begitu,perda menjadi salah satu elemen dasar bagi pelaksanaan desentralisasi. Kewenanganmembentuk perda merupakan implementasi dari kemandirian daerah. Oleh karena itu,diperlukan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam membentukperda.

Pengawasan perda diperlukan dalam menjaga kesesuaian peraturan di tingkat lokaldengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional. Review juga dipelukan untuk mengontrolagar peraturan yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam bernegara sepertiperlindungan hak asasi manusia.Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadapperaturan daerah, yaitu executive review dan judicial review. Executive review merupakankewenangan mengawasi perda yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial review merupakan kewenangan mengawasi perda yang dimiliki oleh Mahkamah Agung(judicative power). Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan perda.

Dalam prakteknya dua mekanisme ini belum dapat berjalan optimal karena dihadapkan padabeberapa permasalahan. Permasalahan dalam lingkup executive review antara lain dipengaruhi oleh regulasi yangmengaturnya. Inkonsistensi antara peraturan di tingkatyang lebih tinggi dengan peraturan di tingkat teknis menyebabkan lemahnya implementasi sistem yang telahdibuat. Seperti pengaturan kewenangan pembatalan, pelibatan pemerintah propinsi dalam mengawasi perdakabupaten/kota, dan koordinasi dan kerjasama antarakementerian yang mempunyai kewenangan terkait perda.Selain regulasi, masalah dalam executive review jugadi sebabkan oleh inisiatif dari kementerian yang berwenang untuk menjalankan sistem pengawasan secara menyeluruh.

Diperlukan upaya untuk memperbaiki mekanisme review perda. Perbaikan meka­nisme review tersebut merupakan syarat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan desen­tralisasi di Indonesia. Peningkatan kualitas perda yang dibentuk oleh tiap -tiap daerah dapat berdampak positif bagi kemajuan daerah tersebut. Upaya perbaikan mekanisme review perda meliputi:

1. Revisi peraturan mengenai pengawasan perda di wilayah eksekutif, mensinergikan kegiatan atau program pada unit-unit kerja yang terdapat di kementerian yang memiliki kewenangan terkait perda, dan
2. Membenahi struktur organisasi di tingkat daerah (propinsi) untuk menjalankan perannya dalam mengawasi perda.

Sementara itu, dalam pelaksanaan judicial reviewpermasalahan yang dihadapi antara lain terkait denganmekanisme yang menyulitkan mas­yarakat dalammenempuh prosedur untuk mengajukan judicial review perda. Seperti pem­batasan waktupengajuan perda, pembebanan biaya pendaftaran dan penanganan perkara, jangka waktupemeriksaan dan transparansi dalam pemeriksaan permohonan.

Berdasarkan laporan terhadap implementasi pengawasan perda oleh Pemerintah dan MA, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan lamanya proses evaluasi ini disinyalir terjadi karena sejumlah faktor,yaitu, pertama, Lambatnya Penyerahan Perda oleh Pemerintan Daerah untuk di Evaluasi; kedua, Masih adanya ketidaktahuan Pemerintah Daerah terkait dengan kewajiban menyerahkan Perda kepada Pemerintah Pusat; ketiga, Adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam lingkup review; keempat, Tidak konsistennya sikap Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yang telah berkonsultasi sebelumnya dalam penyusunan perda namun perdanya tetap dinilai bermasalah; dan kelima, Keengganan Pemerintah Daerah menyerahkan Perda kepada pemerintah Pusat karena tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak menyerahkannya, sekaligus upaya menghindari pembatalan perda yang dibuat
Dalam teori hukum (administrasi) kontrol terhadap norma yang ditetapkan oleh pemerintahan dikenal sebagai “general norm control mechanism”. Mekanisme kontrol norma umum inilah yang biasa disebut dengan “abstract review” atau pengujian abstrak yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun oleh lembaga peradilan. Abstract review yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, misalnya pengujian oleh pemerintah pusat atas peraturan daerah provinsi, maka mekanisme demikia itu disebut executive review.

Selanjutnya, Abstract review yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang menetapkan peraturan daerah itu sendiri, maka mekansime peninjauan kembali semacam itu dinamakan legislative review yang dapat menghasilkan perubahan (amandemen) peraturan. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka itulah yang biasa disebut sebagai judicial review.Disamping Abstract review, mekanisme kontrol norma juga dapat dilakukan melalui prosedur “abstrak preview”, yakni kontrol yang dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat secara umum. Mekanisme demikian dapat disebut sebagai “executive preview” oleh pemerintahan atasan. (BERSAMBUNG)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!