ASN Kualitas Khusus Di Bursel Terbatas – Rakyat Maluku
DAERAH

ASN Kualitas Khusus Di Bursel Terbatas

Ilustrasi

Rakyatmaluku.com – WAKIL Bupati (Wabup) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Ayub Seleky mengakui masalah internal di lingkup Pemkab Bursel yakni terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kualitas tertentu khususnya ahli-ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Demikian dikemukakan Wabup Seleky dalam sambutannya pada acara Sosialisasi dan pelatihan SPSE kepada penyedia, Pokja dan pejabat pembuat komitmen di Kabupaten Bursel, Kamis, 2 November 2017, yang dipusatkan di Aula Kantor Bupati Bursel.

Kabupaten Bursel merupakan daerah otonom baru di provinsi Maluku, sejak pemekaran di 2008 hingga saat ini kita terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik demi membangun daerah yang kita cintai ini agar sejajar dengan daerah lain.

Pembangunan yang kita lakukan tersebut merupakan kerja nyata dalam rangka mewejujudkan masyarakat Bursel yang adil dan makmur.
Sebagaimana kita ketahui setiap tahun anggaran yang dialokasikan untuk belanja barang jasa dan belanja modal cenderung naik.
Pada 2016 total belanja barang jasa dan belanja modal mencapai 480.2 Milyar rupiah atau sekitar 66 persen dari total belanja pemerintah sebesar Rp731,6 milyar.

Dalam mengelola anggaran belanja yang besar tersebut kita banyak menemui kendala baik dari internal maupun eksternal.
Dari internal yang sangat menonjol adalah terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kualitas tertentu khususnya ahli ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sudah menjadi tekad bersama pemerintah kabupaten Bursel untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah.
“Harus sesuai dengan ketentuan penyelenggeraannya yaitu wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata pria yang akrab disapa Buce ini.

Agar proses pengadaan berjalan efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada public.
Menurut Seleky, tidak masanya lagi dalam melaksanakan pengadaan penyedia barang dan jasa pemerintah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak transparan yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan hal-hal yang merugikan pemerintah
Ayub menyebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Yang harus diikuti sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010,” ujar Master Hukum ini.

Wabup dua periode ini menyebut hal ini merupakan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan dan profesionalisme.

“Sehingga proses itu dilaksanakan lebih baik sekaligus diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efisien, efektif dan tepat guna,” tutur mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bursel ini.
Seleky merasa perlu menyampaikan bahwa, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bentuk wujud nyata tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan pemerintah dalam penyediaan infrstruktur maupun peningkatan kapasitas masyarakat,” kata orang nomor dua di Fuka Bipolo ini.

Tentunya dalam proses dimaksud pejabat yang ditetapkan dalam jabatan struktural sekaligus otomatis mengemban tugas mengelola keuangan termasuk proses penngadaannya.

Seleky menyadari bahwa instansi pemerintah merupakan perangkat negara yang mempunyai tugas pokok serta tanggungjawab terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Untuk itu penerapan prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang baik-red) adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditunda,” tutur Sarjana Hukum ini.

Seleky berharap kegiatan pelayanan public yang dilaksanakan aparatur pemerintah harus terukur agar dapat memperoleh kepercayaan public kepada pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan pembangunan di daerah ini. (YUL)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!