Mantan Plt Poltek Ambon Divonis 4 Tahun Penjara – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Mantan Plt Poltek Ambon Divonis 4 Tahun Penjara

Rakyatmaluku.com – UPAYA hukum banding yang di­tempuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku atas perkara korupsi penga­daan lahan di Poltek Negeri Ambon akhirnya menuai hasil yang memuaskan. Pasalnya, da­lam putusan ban­ding tersebut, Pe­­nga­dilan Tinggi (PT) Ambon menjatuhkan hu­kuman lebih be­rat kepada terdakwa Ferdinand Sekeroney alias Fery selaku mantan Plt Direktur Poltek Negeri Ambon.

“Dari salinan putusan ban­ding yang kami terima, terdakwa Ferdinand Sekeroney dijatuhi hukuman empat tahun penjara, denda sebesar 200 juta subsider dua bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 152.625.819,00 subsider enam bulan kuru­ngangan,” ucap Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Herry Setiabudi, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa, 6 Juni 2017.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ferdinand Sekeroney selama dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan.

“Vonis Pengadilan Tipikor Ambon itu, lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa Ferdinand Sekeroney selama 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta sub­sider enam bulan kurungan,” jelas Herry.

“Jadi, PT Ambon membatalkan putusan Penga­dilan Tipikor Ambon dan mengadili sendiri perkara terdakwa Ferdinand Sekeroney, sebagaimana permohonan banding yang diajukan JPU karena tak terima dengan putusan Pengadilan Tipikor Ambon,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya, pada tahun 2010 Politeknik Negeri Ambon dialokasikan anggaran sebesar Rp.455.000.000 untuk pengadaan tanah seluas 2.600 meter persegi yang ber­sumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Ferdinand Sekeroney yang saat itu menjabat Plt Direktur Politeknik Negeri Ambon dan me­rupakan Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan surat keputusan No­mor : 32a/K25/KP/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah.

Mereka yang masuk dalam panitia pengadaan itu, masing-masing Da­niel F Pesurnay (Ketua), Marines F Sugi (Wakil Ketua), Hendry Apituley (Sekretaris), Julianus Nanlohy dan He­lena Aponno selaku anggota ser­ta Waskito Dwi Poetro selaku Satgas.

Kendati telah mengantongi SK tersebut, namun panitia pengadaan tanah tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisir tanah di Desa Rumatiga dengan luas 2.600 meter persegi sesuai sertifikat No­mor 24/1973 dan hak milik nomor 65 atas nama Elsye Parerung yang akan dilepaskan haknya.

Selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa, Waskito Dwi Poetra (almar­hum) melakukan negosiasi dan penawaran kepada Elsye Parerung dengan harga 125 ribu per meter per­segi, namun Elsye ingin harga tanah tersebut Rp 175 ribu per meter per­segi dan akhirnya disetujui oleh terdakwa.

Namun kesepakatan tersebut ha­nyalah kesepakatan lisan, dan tidak pernah diterbitkan penetapan harga atas tanah tersebut oleh panitia pengadaan.

Panitia pengadaan tanah juga tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah serta dokumen pendukungnya serta pani­tia pengadaan tanah juga tidak pernah menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang akan dilepas oleh Elsye Parerung.

Kemudian, pada awal Desember 2010 terdakwa memerintahkan Marines F Sugi untuk melakukan peng­urusan akta pengikatan jual beli di notaris dengan harga satuan per meter persegi sebesar Rp 175.000 ber­dasarkan akta pengikatan jual beli Nomor 01/2010 tanggal 10 Desember 2010.

Selanjutnya, untuk proses pembayaran tanah tersebut, terdakwa me­merintahkan Julianus Patty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pembayaran, te­tapi PPK tidak mau karena tidak ada dokumen pendukung untuk pencairan dana.

Akhirnya terdakwa memerintahkan Corneles S Singkery untuk membuat administrasi pembayaran pengadaan tanah tersebut berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan terdakwa langsung menandatangani SPM tersebut senilai Rp.455 juta.

Setelah uang tanah tersebut masuk ke rekening bank milik Elsye Parerung, kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 terdakwa memerin­tahkan Daniel Fredik Persunay dan Marines F Sugi untuk menemui Elsye mengambil uang sebesar Rp 75 juta sebagai fee dari hasil pen­jualan tanah tersebut, kemudian dibagi-bagikan untuk kepentingan terdakwa dan panitia. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top