Mantan Kadis PPKAD SBB Dituntut 6,6 Tahun Penjara – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Mantan Kadis PPKAD SBB Dituntut 6,6 Tahun Penjara

Rakyatmaluku.com – MANTAN Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ronald Dirk Rumalatu, dituntut enam tahun enam bulan (6.6) penjara, denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider dua bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 750.950.000 dengan subsider tiga tahun enam bulan (3.6) penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Sebab, perbuatan terdakwa Ronald Dirk Rumalatu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Tak Terduga (BTT) di Dinas PPKAD Kabupaten SBB tahun 2013 sebesar Rp 750.950.000 dari total anggaran sebesar Rp 2,2 miliar.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa Ronald Dirk Rumalatu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko­rupsi sebagaimana dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap Ketua Tim JPU I Gede Widhartama, saat membacakan tuntutannya, di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa, 30 Mei 2017.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, pada tahun 2013 Dinas PPKAD Kabupaten SBB mendapatkan alokasi anggaran BTT sebesar Rp 2,2 miliar. Mekanisme penggunaan BTT di Dinas PPKAD Kabupaten SBB diawali dengan pengajuan proposal, kemudian dinas teknis meneruskan proposal tersebut kepada bupati melalui sekda. Jika disetujui barulah diteruskan ke Dinas PPKAD.

Setelah Kepala Dinas PPKAD memberikan perintah kepada ben­dahara untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian dilakukan verifikasi.

Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Anggaran (SP2D) untuk kemudian disahkan oleh Kepala Dinas PPKAD. Setelah itu, bendahara bantuan melakukan proses pencairan anggaran.

Pada 14 Januari 2013, dikeluar­kanlah SP2D dengan Nomor: 02/Bel/DPPKAD/I/2013 sebesar Rp 500 juta. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran kegiatan serta kon­sumsi seminar ’Look Maluku’ di Hotel Borobudur, Jakarta sebesar Rp 124.024.000.

Diberikan kepada Wellem Dominggu Pattiasina sebesar Rp 150 juta, diberikan Kepala Ruben Maku­lessy selaku Sekretaris Desa Latu­rake sebesar Rp 10 juta terkait persidangan Kla­sis GPM Taniwel Jemaat Laturake.

Kemudian diberikan kepada Mustafa Nasir sebesat Rp 50 juta, diberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ke­guruan dan Ilu Pendidikan (STIKP) sebesar Rp 15 juta, diberikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten SBB Helmy Wenno sebesar Rp 45 juta, diberikan kepada eks Kepala Kesbangpol SBB Maela Sangadji sebesar Rp 50 juta, serta diberikan kepada Moksen Atamimi sebesar Rp 5 juta. Sehingga totalnya Rp 449.024.000.

Selanjutnya, dikeluarkan pula SP2D Nomor :123/Bel/DPPKAD/II/2013 tertanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 500 juta yang diberikan kepada Woody Timisela yang saat itu men­jabat ajudan Bupati SBB Jacobus F Puttileihalat.

Total anggaran BTT yang dike­luarkan tidak sesuai dengan per­untukannya, dan mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 800.975.000, sesuai dengan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Maluku.

Usai mendengar pembacaan tuntutan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim R.A. Didi Ismiatun, didampingi dua hakim anggota Benhard Panjaitan dan Samsidar Nawawi kemudian menunda persidangan hingga Jumat, 10 Juni 2017, dengan agenda sidang Pleidoi (Pembelaan) oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa Rumalatu, Benny de Lima. (RIO)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top