KPU Diminta Tinjau Ulang Pengusulan Sianressy – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

KPU Diminta Tinjau Ulang Pengusulan Sianressy

Rakyatmaluku.com – KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku disarankan untuk me­ninjau ulang pengusulan Elia Ronny Sianressy sebagai pengganti antar waktu dari Dharma Oratmangun sebagai anggota DPRD Maluku dari Partai Golkar.

Saran ini disampaikan penasehart hukum Anos Yermias, Julians J. Y. Wenno, SH dan penasehat hukum Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Maluku Richard Rahakbauw, Theodoron Makarios Soulisa, SH kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di Ambon, Minggu 21 Mei 2017.

Mereka berdua bahkan mengatakan, ada informasi yang diperoleh bahwa ada beberapa dokumen negara termasuk surat Gubernur Maluku terkait tanggapan atas pendapat hukum tentang PAW Dharma Ortamnung dari pengacara Anos Yermias yang tidak disertakan dalam proses verifikasi aktual serta pengusulan ke Mendagri, padahal jelas-jelas tanggapan Gubernur dengan surat bernomor 166/768 tertanggal 27 Maret 2017 itu telah menegaskan bahwa Sianressy tidak memenuhi syarat normatif untuk diusulkan dalam proses PAW.

“Kami minta agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk tidak mengabaikan putusan hukum yang dijalani Elia Ronny Sianressy. Hal ini berkaitan dengan penetapan Sianressy sebagai calon pengganti Dharma Oratmangun sebagai anggota DPRD Maluku oleh KPU Maluku,” kata Weno.
Wenno menjelaskan, berkaitan dengan pergantian Oratmangun pihaknya telah memberikan pendapat hukum kepada KPU Maluku untuk kemudian diteliti sesuai dengan aturan dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Bahwa penetapan Sianressy oleh KPU dinilai telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum.

Benar bahwa Sianressy adalah pemilik suara kedua setelah Oratmangun, namun perlu diteliti juga bahwa yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh ketetapan hukum.

Dimana pada tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor:97/Pid.B/2009/PN.AB Sianressy didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pasal 60 ayat 1 huruf c UU RI Nomor 5 Tahun 1997 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dan keputusan Mahkamah Agung RI telah menghukum Sianressy karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawah psikotropika golongan II (Shabu-Shabu) dengan penjara kurungan 10 bulan, dan itu telah dijalani yang bersangkutan.

Sementara itu, kata Wenno, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 04/PUU-VII/2009 kemudian ditindaklanjuti dengan surat MK Nomor:038/PAN.MK/III/2009 tanggal 8 Maret 2010 dan kemudian diteruskan dengan surat edaran KPU Nomor:149/KPU/III/2010 tertanggal 15 Maret 2010 yang ditujukan kepada KPU provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia menegaskan bahwa seseorang yang diusulkan untuk menduduki jabatan sementara yang bersangkutan terkena ancaman lima tahun dapat diusulkan pada jabatan tersebut setelah selesai menjalani hukuman sekurang-kurangnya lima tahun.

Bahwa kemudian, lanjut Wenno, pada tanggal 25 September 2013, KPU Maluku menyurati DPP Golkar Maluku sesuai surat Nomor:540/KPI-PROV-028/IX/2013 yang isinya meminta partai Golkar Maluku memberi klarifikasi menyangkut status hukum Ronny Sianressy sebagai calon legislatif 2014/19, karena apabila yang bersangkutan terancam pidana lima tahun atau lebih dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan KPU Maluku akan dicoret nama yang bersangkutan dalam daftar calon tetap (DCT).

“Surat klarifikasi KPU Maluku ini berkaitan dengan surat edaran KPU RI Nomor:627/KPU/IX/2013 pe­rihal perkara tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT,” ujarnya.

Dari situlah, beber Wenno, maka diterbitkanlah PKPU Nomor:13 Tahun 2013 yang adalah perubahan atas PKPU Nomor:07 Tahun 2013 pasal 5 ayat 3 menyebutkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g dikecualikan bagi; a) orang yang dipidana dengan alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (elected officialis), b) orang yang dipidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, yakni telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat lima tahun, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.

Bahwa menyangkut ini, jelas Wenno, maka hal tersebut pernah terjadi pada perkara yang dialami kader Partai Golkar, calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak kedua yaitu Ridwan Rahman Marasabessy, yang pada tahun 2012 akan menggantikan Richard Louhenapessy.
Berkas Marasabessy setelah dikirim ke Kemendagri dan diteliti oleh Dirjen Otda, maka disuratilah Gubernur Maluku Nomor:161.81/5125/OTDA, dan kemudian diteruskan ke KPU Maluku, maka diputuskanlan calon pengganti ialah Merry Mail, walaupun diketahui Marasabessy telah selesai menjalani masa hukuman pada Lapas Kelas II Ambon, namun yang bersangkutan bebas dari Lapas belum sampai batas waktu minimum lima tahun.

“Berdasarkan fakta hukum inilah, maka yang berhak menggantikan Dharma Oratmangun adalah klien saya, Anos Yermias. Untuk itu, kami meminta KPU Maluku agar menindaklanjuti surat yang kami layangkan. Sebab, kami mendapat informasi bahwa surat tersebut tercecer, dan KPU telah mengusulkan Sianressy sebagai calon pengganti antar waktu ke DPRD Maluku,” tegasnya.

Pendapat hukum yang sama juga, tambah Wenno, telah disampaikan kepada Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff dan dikeluarkanlah tanggapan atas surat tersebut yakni Gubernur sampaikan bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, maka salah satu syarat mutlak bakal calon anggota DPRD adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Gubernur meminta KPU membatalkan Sianressy sebagai calon pengganti antar waktu (PAW), karena yang bersangkutan pernah didakwa oleh JPU menggunakan pasal 60 ayat 1 huruf c Undang-undang psikotropika dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, namun yang bersangkutan didakwa oleh JPU dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara melebihi ancaman pidana penjara lima tahun sesuai ketentuan Undang-undang.

“Jadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka saudara Elia Ronny Sianressy tidak memenuhi syarat konstitusi (normatif). Untuk itu menurut hukum dan etika status hukum yang bersangkutan perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali dalam proses pengusulan calon PAW oleh partai Golkar,” tegasnya.
Jika kemudian, hal ini diabaikan oleh KPU, maka Wenno akan melakukan upaya hukum dengan menggugat KPU di PTUN Ambon dan melporkan perbuatan komisioner ke DKPP di Jakarta.

“Kita tidak melihat siapa yang menggantikan, tapi proses hukumnya yang harus berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Kita akan lakukan langkah hukum jika hal tersebut diabaikan,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Penasehat Hukum Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Maluku Richard Rahakbauw, Theodoron Makarios Soulisa, SH.

Menurut Soulisa, berkaitan dengan proses pengusulan calon pengganti Dharma Oratmangun pihaknya telah menyampaikan pendapat hukum atas status hukum yang dialami pemilik suara terbanyak kedua. Dan hal tersebut telah disampaikan ke KPU Provinsi Maluku. Hanya saja, kata pengacara muda ini, memori penjelasan belum juga direspon oleh Komisioner KPU Devisi Hukum Samsul Kubangun.
“Penjelasan hukum yang kami sampaikan itu sebagaimana telah dijelaskan oleh sudara pengacara Anos Yermias, Bung Jack Wenno. Dan bagi kami, KPU harus mengkalrifikasi hal tersebut,” pintanya.

Kata Mario, dalam waktu dekat akan dilakukan rapat dengar pendapat dengan KPU, disitulah pihaknya akan mempertanyakan surat permohonan penjelasan hukum yang telah diterima KPU Maluku.

“Kami dapat info bahwa surat tersebut tercecer. Kami tidak tahu-menahu soal itu, yang pasti kami sudah menyerahkan dan bukti tanda terima ada di kami. Jika kemudian KPU mengabaikan, sekali lagi, jika kemudian KPU mengabaikan hal tersebut, maka kita akan tempuh upaya hukum. Sebab, kami mendapat informasi bahwa surat KPU telah masuk ke DPRD Maluku dengan nama calon PAW Saudara Ronny Sianressy,” tandasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Devisi Hukum Samsul Rifan Kubangun yang dikonfirmasi Rakyat Maluku via telepon seluler tadi malam tidak berhasil terhubung.

Informasi lain yang diterima koran ini menyebutkan bahwa semua administrasi PAW Elia Ronny Sianressy sudah dinyatakan lengkap dan menurut KPU tidaka da alasan hukum untuk tidak melantik yang bersangkutan, karena menurut ketentuan hukum kewenangan untuk itu adalah kewenangan KPU, bukan kewenangan siapapun.

Terkait soal surat gubernur, pihak pengacara Sianressy bahkan sudah pernah mengajukan tanggapan mereka ke KPU, bahwa surat Gubernur itu bersifat pribadi untuk menjawab surat dari pengacara Anos Yermias sehingga tidak bisa dijadikan alasan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat  atau hed vormiden rech mating heid. (R1)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top