Parlemen ‘Jalanan’ Alternatif Pressure Kepentingan Maluku – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Parlemen ‘Jalanan’ Alternatif Pressure Kepentingan Maluku

Suasana diselenggarakannya dialog bertemakan “Mencari Pemimpin Muda Untuk Maluku Hebat” yang digelar di Coffee Neo, Jumat 19 Mei 2017. Dialog dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional tersebut menghadirkan para Narasumber Bupati Kabupaten Buru Selatan Tagop S Soulisa, Ketua DPD KNPI Maluku Bisri As Shidiq Latuconsina dan Akademi Perikanan Universitas Pattimura Beni Setha.

Tagop: Peran Pemuda Penting Dorong Kemajuan Daerah

Rakyatmaluku.com – MALUKU dan peningkatan kesejahteraan ibarat ‘api yang jauh dari panggangan’. Ke­mis­kinan serta pengangguran yang mem­bludak menjadi problem akut di Maluku. Maluku berada pada posisi peringkat ke 3 untuk kemiskinan dan ke 4 untuk pengangguran secara nasional. Artinya, secara substansial, Kehadiran UU Otda belum mampu dijadikan sebagai instrumen penting meningkatkan kualitas Maluku dalam aspek kesejahteraan, ekonomi, pembangunan dan penyerapan tenaga kerja.

Isu pembangunan dan kemiskinan menjadi strategis diperbincangkan. Dalam diskusi publik ‘The Inspiratot; Mencari Pemimpin Muda Untuk Maluku Hebat’, Bupati Buru Selatan (Bursel) dua periode, Tagop S Soulissa menegaskan, peran pemuda sangat penting dan vital dalam mendorong wajah perubahan daerah.

“Pemuda memiliki peran penting bagi Maluku. Tentunya, peranan penting pemuda tersebut adalah bersama pemerintah mendorong kemajuan daerah,” kata Tagop dalam diskusi yang berlangsung di Neo Caffe, Jumat 19 Mei 2017.

Tagop mengaku, selama ini, perjuangan provinsi Kepulauan belum maksimal pasca kepemimpinan Karel Albert Ralahalu. Dalam penilaian Tagop, perjuangan prov Kepulauan sebagai salah satu sentra isu yang berdampak pada kondisi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat tersebut, harusnya tidak hanya menjadi agenda perjuangan Pemerintah provinsi saja, melainkan sebagai agenda kolektivitas.

“Perjuangan provinsi kepulan tidak maksimal, pasca sepeninggalan Pak Karel. Perjuangan tidak hanya menjadi agenda Pemprov Maluku saja. Tapi menjadi issu kolektivitas,” ungkapnya.

Tagop menegaskan, untuk menjawab ketertinggalan dalam kontek kemiskinan dan pengangguran, tentunya tidak bisa mengandalkan APBD Pemprov Maluku. Pasalnya, APBD habis pada operasional daerah.

“Untuk menjawab ketertinggalan dalam kontek kemiskinan dan pengangguran, tentunya tidak bisa mengandalkan APBD Pemprov Maluku. Pasalnya, APBD habis pada operasional daerah,”paparnya.

Tagop yang juga dalam rekaman publik sedang berjuang merebut rekomendasi parpol menuju kontestasi Pilkada Maluku itu mengaku, Maluku bukan daerah Kontinental melainkan Kepulauan, sehingga logika anggaran habis terbagi untuk belanja pegawai (gaji dan perjalanan dinas). Bagi Tagop, soal regulasi Provinsi Kepulauan memang sudah terjabarkan pada UU No. 23 tentang Otda. Tapi jika tidak masih tidak terakomodir, maka salah satu cara adalah presure secara nyata. Bila perlu, lanjut Tagop dilakukan denhan Parlemen ‘Jalanan’, dan itu diakui negara asalkan tidak anarkis.

“Konteks 23 Otda dalam pasal-pasal ada yang mencakup provinsi Kepulauan . Tapi jika tidak terakomodir, maka salah satu cara harus ada presure lebih nyata. Parlemen Jalan, dan itu diakui negara asalkan jangan anarkis,” solusinya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI provinsi Maluku, Bhisri AS Latuconsina mengaku, perjuangan jika tidak diakomodir dalam regulasi, maka harus formulasi gerakan. Salah satunya denhan meminta  Pempus dan Pemda, melakukan pertemuan kembali dengan mengkonversi kepentingan masyarakat dalam UU Minerba.

“Jika perjuangan tidak diakomodir dalam regulasi, maka harus formula gerakan yang baru. Salah satunya dengan meminta  Pempus dan Pem­da, melakukan pertemuan kembali dengan mengkonversi kepentingan masyarakat dalam UU Minerba,” ucapnya.

Pasalnya, bagi Latuconsina, UU provinsi Kepulauan sudah selesai. Untuk itu, pemuda dan Pemerintah daerah kedepan harus memperjuangkan UU Perikanan dan Minerba. Dengan memposisikan Laut Banda sebagai aset perikanan Dunia.

Sementara itu, akademisi Perikanan Universitas Pattimura Ambon, Beni Setho mengaku jika Maluku memperoleh regulasi provinsi Kepulauan tentunya akan berdampak positif. Dampak positif tentunya pada aspek ekonomi, perikanan dan sosial budaya.

Untuk itu, lanjut Beni, dalam mengelola  provinsi Kepulauan harus diikuti dengan  tatakelola kelautan yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Jika Maluku memperoleh regulasi provinsi Kepulauan tentunya akan berdampak positif. Dampak positif tentunya pada aspek ekonomi, perikanan dan sosial budaya. Untuk itu, lanjut Beni, dalam mengelola  provinsi Kepulauan harus diikuti dengan  tatakelola kelautan yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Maluku,” kuncinya. (ASI)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top