Huwae Hanya Ingin Berpasangan Dengan Assagaff – Rakyat Maluku
POLITIK

Huwae Hanya Ingin Berpasangan Dengan Assagaff

Edwin Huwae

Rakyatmaluku.com – KETUA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai De­mok­rasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku, Edwin Adrian Huwae, Jumat 19 Mei 2017, hari ini, akan mengambil formulir pendaftaran di PDIP sebagai bakal calon wakil Gubernur Maluku periode 2018-2023 untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku yang akan dihelat pada 2018 mendatang.

“Iyah, besok siang (hari ini) saya akan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil gubernur Maluku,” ujar Edwin Huwae, kepada Rakyat Maluku, yang menghubunginya, Kamis 18 Mei 2017. Mengenai waktu pasti dirinya  akan mengembalikan formulir pendaftaran dan mendaftarakan diri secara resmi sebagai bakal calon (balon) wakil gubernur (wagub) Maluku, Huwae belum memastikan.

“Nanti saya kabari kalau akan mengembalikan formulir dan mendaftarakan diri sebagai balon wagub Maluku. Pastinya saya mengambil formulir dulu, kan-batas waktu pengembalian hingga 27 Mei 2017, mendatang,” ujar Huwae.

Sementara itu sebelumnya usai melantik pengurus Dewan Perwakilan Negeri (DPN) Hena Hetu, Rabu 17 Mei 2017, kepada pers, Huwae yang ditanyai soal keinginannya menjadi  balon wagub Maluku dan siapa yang akan dipilihnya sebagai balon gubernur Maluku, dengan tegas Huwae mengatakan dirinya hanya ingin berpasangan dengan petahana gubernur Maluku Said Assagaff.

“Kalau ditanya saya akan mendaftar atau tidak, maka jawaban saya bahwa saya akan mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur. Dan jika ditanya ingin berpasangan dengan siapa, maka jawaban saya hanya dengan Pak Assagaff,” ujar Huwae.

Menurutnya, instruksi DPP itu mengakomodir semua orang yang punya peluang, yang punya kualitas dan punya pengaruh di masyarakat untuk kemudian proses seleksi itu dilakukan oleh DPP partai. Keputusan siapa yang akan mendapatkan rekomendasi, itu adalah keputusan ketua umum.

“Dan karena itu, saya sebagai kader partai tentu tunduk dan patuh terhadap perintah partai. Dan saya pasti akan mendaftarkan diri juga. Sebagai ketua DPD PDIP Maluku, masa yang lain daftar kemudian saya tidak mendaftar?,” tandas Huwae, yang menambahkan, sekarang ini PDIP sudah membuka pendaftaran, dan sudah banyak bakal calon baik kepala daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah provinsi yang telah mengambil formulir pendaftaran pada panitia penjaringan di PDIP.

“Senin 22 Mei 2017 itu batas akhir pengam­bilan formulir dan dimulai dengan waktu pengembalian formulir. Dalam artian bahwa bakal calon yang telah mengambil formulir akan mendaftar. Ada yang dari internal partai dan juga dari eksternal partai. Tugas partai politik salah satunya itu adalah menyiapkan calon pemimpin. Tentu di PDIP sendiri banyak calon pemimpin yang punya kualitas untuk didorong, tapi dalam arahan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, berkaitan dengan penjaringan dan penyaringan di PDIP, diinstruksikan untuk bersikap terbuka dengan mengakomodir semua orang yang ingin mendaftar di PDIP,” tegas Huwae.

KOALISI
Sementara itu bila memperhatikan dimamika politik yang sedang berkembang, kontestasi Pilkada Gubernur Maluku semakin mengerucut. Tapi menariknya, adalah format koalisi Golkar-PDIP dalam kontelasi pilkada 2018.

Direktur Lembaga consulting dan survey politi, Indonesia Researce dan Survei (IRS) Maluku, Djali Gafur mengatakan,  Golkar dipastikan akan tetap mengusung petahana yang juga ketua DPD Golkar beringin di Maluku, Said Assagaff dan PDIP bisa menyodorkan Edwin Huwae sebagai wakil patahana sebagai format koalisi dua partai besar yang sedang berkembang dalam dinamika politik saat ini.

“Bila memperhatikan dimamika politik yang sedang berkembang, kontestasi Pilkada Gubernur Maluku semakin mengerucut. Tapi menariknya, adalah format koalisi Golkar-PDIP dalam kontelasi pilkada. Sudah barang tentu, Golkar hanya memiliki satu opsi yakni mengusung kembali petahana yang juga ketua DPD beringin di Maluku, Said Assagaff dan PDIP bisa menyodorkan Edwin Huwae sebagai wakil patahana sebagai format koalisi dua partai besar yang sedang berkembang dalam dinamika politik saat ini,” kata Djali kepada Rakyat Maluku, kemarin.

Djali mengaku, paket tersebut sebagai rasio politik yang sangat realistis bagi kedua belah pihak  (Golkar- PDIP) dan bila koalisi ini benar terbentuk, maka Pilgub 2018 sudah bisa dipastikan nyaris selesai.

“Paket Assagaff – Huwae sangat rasio dan rea­listis. Ini juga menjadi jawaban atas kebutuhan koalisi politik yang progresif dalam dinamika politik Maluku, jika paket ini final, maka Pilgub Maluku sudah dipastikan selesai,” utaranya.

Dia mengemukakan dua alasan fundamental terkait dengan konfigurasi bargaining politik Golkar-PDIP, yakni; peta konfigurasi politik local dimana Golkar adalah partai berkuasa dengan komposisi paling merata di Maluku.
“Ada 3 kepala daerah Bupati-Walikota (Kota Ambon, Kab-Buru dan Kab-SBT) plus gubernur dan wagub patahana yang notabennya adalah kader golkar. Sementara ada dua kader PDIP yang menduduki posisi bupati yaitu Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Ukuran ini sangat konkrit bagi kemenangan dua partai besar tersebut di Pilgub 2018,” ucapnya.

Sementara alasan kedua, menurut Djali lebih pada konsolidasi  partai maupun kader menuju 2019. Menurutnya, kekalahan PDI Perjuangan di Ibu Kota Jakarta dan Banten (kekalahan patahana partai penguasa) sangat berpengaruh secara pisikologis bagi partai dan seluruh kadernya. Situasi makin terperuk ketika Pilkada serentak lalu, PDIP kalah di daerah yang selama ini menjadi lumbung suaranya.

“Sehingga pilihan koalisi dengan Golkar (patahana) menjadi pilihan rasional. Ini sekaligus akan menjadi konsolidasi awal menuju 2019 dimana Golkar sudah dengan terang akan kembali mengusung Joko Widodo di Pilpres 2019. Dan kekalahan PDIP menjadi alasan krusial bagi partai mengevaluasi kembali mesin konsolidasi politik,” ucapnya.
Selain itu, defisit stok kader di PDIP juga menjadi sorotan Djali. Baginya, belum ada kader yang memiliki elektabilitas menyamai atau bahkan menandingi patahana. Bahkan elektoral EH selaku Ketua DPD PDIP  sekaligus Ketua DPRD Provinsi juga masih tertingal jauh dari patahana. Minimnya kader dengan elektoral tinggi ini membuat PDIP ada pada pilihan sulit, yaitu meredam keinginan sebagian konstituennya yang tetap berharap PDIP punya kandidat Gubernur penantang patahana.

“Defisit stok kader di PDI Perjuangan juga menjadi sorotan Djali. Baginya, belum ada kader yang memiliki elektabilitas menyamai atau bahkan menandingi patahana. Bahkan elektoral EH selaku Ketua DPD PDI-Perjuangan  sekaligus Ketua DPRD Provinsi juga masih tertingal jauh dari patahana. Minimnya kader dengan elektoral tinggi ini membuat PDI Perjuangan ada pada pilihan sulit, yaitu meredam keinginan sebagian konstituennya yang tetap berharap PDI Perjuangan punya kandidat Gubernur penantang patahana,” kuncinya. (RM/ASI)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top