4 Saksi Ngaku Pencairan Anggara Perintah Bob Puttileihalat – Rakyat Maluku
HUK-RIM

4 Saksi Ngaku Pencairan Anggara Perintah Bob Puttileihalat

Rakyatmaluku.comEMPAT orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan mengaku bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2015  sebesar Rp 1,9 miliar yang menggunakan dana APBD merupakan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) SBB melalui  Jacobus F Puttileihalat alias Bob selaku Bupati SBB saat itu.

Empat saksi itu, Raja Kamal Luis Nikolebu, Raja Nuruwe Yulius P, Raja Seriawang Eduart Pentury, dan Sekertaris Desa (Sekdes) Waipirit Librek Maulisa.

Menurut keempat saksi tersebut, kebijakan pencairan ADD sebesar Rp 1,9 miliar itu lantaran di desak oleh 65 Raja dan kepala desa dari 92 desa di Kabupaten SBB melalui aksi demonstrasi dengan tuntutan agar Pemda SBB segera membayar tunjangan aparatur desa.

“Sudah enam bulan kami tidak menerima tunjangan desa. Sehingga atas kesepakatan bersama dari 92 desa, akhirnya kami menggelar aksi demo di Gedung Bupati SBB pada Juni 2015 lalu. Alhasil, tuntutan kami dipenuhi oleh pemda setempat melalui kebijakan Bob Puttileihalat selaku bupati saat itu,” tandas empat orang saksi yang diwakilkan saksi dari Raja Seriawang, Eduard Pentury, dalam persidangan untuk tiga terdakwa, yakni, mantan Kepala  Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Leonard Silooy, Amelia Hatayane dan Meggie Pattirane masing-masing selaku mantan Bendahara BPMD.

Dijelaskan, saat itu Pemda SBB belum ada uang untuk membayar tunjangan Raja dan Kades/Dusun dari 92 Desa di Kabupaten SBB. Sehingga, pembayaran tunjangan tersebut menggunakan dana APBD, dengan catatan apabila ADD telah dicairkan ke rekening masing-masing kepala desa dan raja, maka masing-masing kepala desa maupun raja harus mengembalikan atau menggantikan dana APBD tersebut ke kas daerah.

“Dana itu cair juga dengan catatan, ketika kami menerima pembayaran tunjangan kami harus mengembalikan setelah ADD dicairkan pada November 2016 nanti. Dan bagi kami, terhadap dana itu telah kami kembalikan sepenuhnya ke Kas daerah berdasarkan perjanjian tersebut,” jelas saksi.

Mereka merincikan dana ADD yang diterima oleh masing-masing desa saat itu sebesar Rp 15 juta hingga Rp 16 juta. Dengan rincian, Kades/Raja menerima sebesar Rp 3.600.000, Sekdes, Rp. 3.300.000, dan Tiga Kaur lainya maisng-masing menerima Rp 3 juta selama enam bulan.

“Pembayaran telah sesuai dan kami telah kembalikan ke dinas melalui bendahara BPMPD saat itu, dengan mendatangani laporan pengembalian uang tersebut ke kas daerah,” terang saksi.
Sementara Raja Nuruwe, Julis P, mengatakan, pihaknya baru mengembalikan dana tersebut ke BPMPD setelah kasus ini ditangani ditahap penyidikan.

“Pengembalianya  saya cicil dua kali. Untuk yang kedua kali itu saya bayarkan setelah kasus ini sudah dalam tahap penyidikan, dan sudah ada tersangkanya, sedkit terlambat karena saat itu ada bahasa dari Ibu Jaksa yang memeriksa saya mengatakan bahwa jangan dulu kembalikan uang, dan saya sudah kembalikan,” ujar Julius.

Usai mendengar keterangan keempat saksi tersebut, Ketua Majelis Hakim, Cristina Tetelepta, didampingi dua hakim anggota, R.A Didi Ismiatun dan Bendhart Panjaitan, kemudian menunda persidangan hingga Senin, 22 Mei 2017, dengan agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top