SK “Sakti” 1068 Batalkan Musda Golkar SBB – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

SK “Sakti” 1068 Batalkan Musda Golkar SBB

Rakyatmaluku.com – MUSDA serentak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar di Maluku, beberapa waktu lalu, ada yang berujung deadlock, semisal Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Namun, Malteng telah selesai, dengan diterbitkannya SK kepengurusan partai berlambang beringin di Malteng dibawah kepemimpinan Rudy Lailossa selama satu periodesasi kedepan.

Sementara untuk Kabupaten SBB, DPP Golkar justeru memiliki pertimbangan lain. SK dengan Nomor : B-1068/GOLKAR/IV/2017 perihal Musda Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Maluku dalam point ke 4 menegaskan : DPP partai Golkar menyatakan bahwa penyelengaraan Musda Partai Golkar Kabupaten SBB, Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 22 Maret 2017 beserta seluruh keputusan yang telah ditetapkan adalah tidak sah dan batal.

“Jika merujuk pada surat tersebut, maka tentunya segala poruk hasil Musda yang berlansung di SBB batal demi hukum. DPP memiliki otoritas penuh terhadap ketertiban organisasi, baik itu adimistrasi maupun kaderisasi, sehingga keputusan DPP sifatnya final dan harus ditindak lanjut berdasarkan instruksi yang ada didalam SK 1068 tersebut,” kata sumber Golkar yang enggan namanya dikorankan tersebut.

Sumber menuturkan, pembatalan hasil Musda Golkar SBB, sebagaimana tertera dalam point ke  empat tersebut, berdasarkan sejumlah pertimbangan atas masukan yang disampaikan ke DPP,”Tetunya DPP punya pertimbangan konstitusional dalam mengeluarkan keputusan sebagai prodak hukum bagi kader partai. Berdasarkan pertimbangan dan masukan serta aturan main organisasi AD/ART, baik yang mengatur korum tidaknya pelaksanaan Musda yang termuat dalam BAB XVI pasal 38 ayat 1 AD, maupun BAB XII pasal 38 ayat 2 huruf (e) yang mengatur tentang unsur pimpinan ditingkat kecamatan sebagai peserta Musyawarah,” paparnya.

Atas dasar konstitusi tersebut sebagai pijakan hukum organisasi, dan secara factual PK yang hadir dalam Musda Golkar hanya empat (4) dari 11 kecamatan di SBB, sehingga disimpulkan tidak korum dan keputusan yang diambil dalam Musda tersebut tidak sesuai kebutuhan konstitusi.

“Petimbangan atas segala keputusan tersebut, secara konstitusional dan juga fakta-fakta selama berlansungnya Musda. Sehingga dalam keputusannya bisa objektif,” sebutnya.

Pada point ke 5, DPP menginstruksikan kepada DPD Golkar Maluku untuk menyelenggarakan Musda Golkar SBB. Dan pada point selanjutnya (6) disebutkan, sebelum menlansungkan Musda Golkar SBB, DPP Golkar Maluku menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar SBB untuk menjalankan tugas dan wewenang.

“Jadi sebelum Musda dilaksanakan DPP Golkar Maluku sebagaimana instruksi DPP, maka DPD Golkar Maluku wajib menunjuk Plt untuk menjalankan tugas dan wewenang mulai dari menunjuk dan menetapkan caretaker PK disemua kecamatan termasuk yang baru dimekarkan dan belum memiliki pengurus. Menyelenggarakan Muscam Partai Golkar selambatnya 10 Mei 2017, dan menyiapkan dan menyelenggarakan Musda Golkar SBB selambatnya 17 Mei,” tuturnya.

SK 1068  tersebut ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar, Setia Novanto-Idrus Marham tertanggal, 28 April 2017 di Jakarta. (ASI)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top