Sebar Berita Bohong, Lailosa Bisa Kena Sanksi Partai – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Sebar Berita Bohong, Lailosa Bisa Kena Sanksi Partai

Rakyatmaluku.com – POLEMIK seputar Musda Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah yang hingga kini masih diskor untuk waktu yang tidak ditentukan terus berlanjut. Setelah melalui beberapa perdebatan, beberapapihak yang terkait dengan Musda tersebut mulai saling mengklaim bahwa pihaknyalah yang paling berhak atas kepemimpinan Golkar di kabupaten tersebut.

Adalah Rudolf Lailossa yang selama ini getol mengklaim seolah-olah Musda tersebut telah selesai dan ketua Golkar Kabupaten telah ada dalam genggamannya. Faktanya tidak seperti itu, dan Musda lanjutan Partai Golkar akan segera dilanjutkan dengan agenda pemilihan ketua. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Golkar Provinsi Maluku, Max Hehanusa.

Menurut Hehanusa, Musda lanjutan akan segera dilakukan dalam waktu dekat dan jika ada pihak tertentu yang mengklaim bahwa Musda telah selesai maka itu tidak benar.

“Di Partai Golkar, mekanisme dan proses pemilihan ketua telah terstandar dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi maupun Juklak. Ketua adalah produk Musda.Bagaimana mungkin belum ada pemilihan langsung tiba-tiba sudah ada ketua. Itu mungkin di partai lain. Tapi di Golkar tidak seperti itu,” jelas Hehanusa.
Ketika ditanya tentang surat dari DPP Golkar yang menjadi dasar bagi Lailossa untuk ditetapkan sebagai ketua, maka pria yang lama aktif di KNPI Maluku ini mengatakan bahwa surat itu hendaknya tidak dipolitisasi secara berlebihan oleh Lailossa.

“Surat itu ditujukan kepada ketua DPD Golkar Maluku, bukan kepada yang lain. Tetapi bahkan ketika surat itu belum sampai ke tangan beliau, semua orang sudah ramai mempostingnya di media sosial. Itu tidak sopan, tidak etis dan terkesan mau menjebak ketua Golkar Maluku. Jangan lupa bahwa ketua Golkar Maluku adalah seorang gubernur yang juga sedang mempersiapkan diri untuk perhelatan Pemilukada 2018. Jadi, kita harus merujuk pada tanggapan beliau terhadap surat itu. Kenapa yang lain mesti ribut?,”ungkapnya.

Hehanusa menambahkan bahwa surat itu juga hanyalah surat biasa dan bukanlah SK sebagaimana diklaim oleh sebagian kalangan. Ini terlihat dari perihal surat itu, tujuan surat, serta sifat yang dicantumkan dalam surat.
Surat biasa dan SK jelas berbeda dan orang Golkar pasti tahu perbedaan itu. Karena itu, Hehanusa meng­himbau kepada semua pihak terutama kader Golkar di Maluku Tengah untuk tidak mudah terkecoh dengan opini sesat yang coba dimainkan oleh pihak-pihak yang mau jalan pintas dan tidak mau berproses dalam mekanisme internal partai.

“Saya yakin tanggapan Ketua Golkar Maluku terhadap surat DPP itu telah ada, bahkan saudara Rudolf Lailossa sebenarnya telah mengetahui tanggapan Ketua Golkar Maluku. Jadi mengapa repot untuk memanipulasi surat itu?,” tanya Hehanusa.

Hehanusa mengingatkan bahwa agenda utama Golkar Maluku saat ini adalah bagaimana mem­persiapkan infrastruktur partai untuk memenangkan Pilgub 2018. Jika Lailossa terus memanipulasi surat DPP Golkar terkait Musda Golkar Malteng dan tidak mau mengamankan arahan Ketua Golkar Maluku maka Lailossa bisa dikenai sanksi partai.

“Saya ingatkan kepada semua kader Golkar bahwa berbeda dalam pilihan di Musda tidak akan dikenai sanksi. Itu hak berdemokrasi semua kader dan itu dijamin dalam konstitusi Golkar. Jadi bohong, kalau ada yang bilang bahwa kalau tidak memilih Lailossa dalam Musda Golkar Malteng maka akan dikenai sanksi.

Tetapi jika tidak mengamankan kebijakan partai dalam Pilgub 2018 maka itu jelas akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Juklak Nomor 5. Jadi, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling mengancam atau menakut-nakuti. Tetapi marilah saling menjaga kesolidan untuk membesarkan Golkar di Maluku,” tutup Hehanusa. (ARI)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top