Kadis Koperasi SBB Nonaktif Divonis 1.8 Tahun Penjara – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Kadis Koperasi SBB Nonaktif Divonis 1.8 Tahun Penjara

Rakyatmaluku.com – KEPALA Dinas (Kadis) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) nonaktif, Samsudin Laitupa, divonis satu tahun delapan bulan (1.8) penjara, denda sebesar Rp.50 juta dengan subsidair dua bulan kurungan, dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 800 juta lebih dengan subsidair enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Ambon.

Sementara anak buahanya, yakni, Kepala Bidang (Kabid) UKM, Sofie Patty, hanya dijatuhi hukuman satu tahun penjara, denda sebesar Rp 50 juta dengan subsidair dua bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Ambon. Dalam amar putusan majelis hakim itu, Sofie Patty tidak dibebankan membayar uang pengganti. Sebab, yang bersangkutan tidak terbukti menikmati aliran dana sebagimana fakta persidangan.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa Samsudin Laitupa dan terdakwa Sofie Patty (dakwaan terpisah) terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tipikor dana bergulir pada Dinas Koperasi & UKM Kabupaten SBB tahun anggaran 2009 sebesar Rp 800 juta lebih dari total anggaran sebesar Rp 1,3 miliar, sebagaiman terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim Christina Tetelepta, didampingi dua hakim anggota, Samaidar Nawawi dan Herri Liliantono, saat membacakan amar tuntutannya di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat, 5 Mei 2017.

Hukuman yang dijatuhi majelis hakim terhadap terdakwa Samsudin Laitupa itu lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB Jhino Talakua Cs, yang sebelumnya meminta terdakwa Samsudin Laitupa agar dihukum satu tahun enam bulan (1.6) penjara.

Sementara hukuman yang dijatuhi majelis hakim terhadap terdakwa Sofie Patty lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut terdakwa Sofie Patty dengan hukum satu tahun enam bulan (1.6) penjara. Usai mendengar pembacaan amar putusan oleh majelis hakim, pihak JPU maupun pihak dari Penasehta Hukum (PH) kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan yang dijatuhi majelis hakim itu. Sehingga, ketua majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada pihak JPU maupun pihak PH kedua terdakwa untuk memberikan jawaban. (RIO)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top