KSBSI Promal Desak Gubernur Cabut Keputusan Upah Miskin – Rakyat Maluku
AMBONESIA

KSBSI Promal Desak Gubernur Cabut Keputusan Upah Miskin

Rakyatmaluku.com – KONFEDERASI Serikat Buruh Seluh Indonesia (KSBSI) Provinsi Maluku mendesak Gubernur Maluku untuk mencabut kembali keputusannya tentang Upah Miskin dan menggantikannya dengan Upah  Minumum Provinsi yang perhitungannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Desakan KSBSI ini disampaikan dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Korwil KSBSI Porvinsi Maluku Nelson Haurissa, SH dalam aksi demonstrasi yang berlangsung dihalaman kantor Gubernur Maluku, Selasa 2 Mei.

Dikatakan, Upah Minumum Provinsi  (UMP) Maluku tahun 2017 yang ditetapkan Gubernur Maluku sebesar Rp1.925.000, merupaha upah MISKIN yang dihadiakan Gubernur Maluku bagi pekerja/buruhnya.

Menurut dia, berdasarkan KHL dan data BPS sebagai dasar penetapan UMP Maluku tahun 2017, apabila penetapan UMP Maluku menggunakan pasal 28 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 maka data KHL harus di pakai sebagai dasar penetapan UMP Maluku tahun 2017 artinya seharusnya UMP Maluku di tetapkan minimal Rp2.334.382. Lebih lanjuta dikatakan, Apabila penetapan UMP Maluku menggunakan pasal 45 ayat 2 PP 78 tahun 2015 maka seharusnya penetapan UMP Maluku tahun 2017 diatas data BPS Maluku, artinya kalau data BPS Maluku menggambarkan bahwa seseorang di kategorikan sebagai orang miskin di Maluku jika pendapatan hidupnya dalam sebulan sebesar Rp1.990.000 maka UMP Maluku besarannya sama dengan nilai KHL tahun 2016 yaitu Rp2.334.382.

“Dengan ditettapkannya UMP Maluku sebeaar Rp1.925.000 oleh Gubernur, maka dengan sendirinya Gubernur Maluku telah menetapkan upah miskin bagi 682.173 buruh di Maluku bahkan lebih dari pada itu Gubernur Maluku telah mennjadikan buruh keluargannya menjadi keluarga yang miskin.”

Selain mendesak Gubernur untuk mencabut keputusan tentang upah miskin, ada beberapa tuntutan yang disampaikan KSBSI, yaknimeminta Gubernur agar dapat  menindak tegas perusahaan (Veder) di Maluku yang tidak memiliki izin karena sangat merugikan buruh di Maluku.

Segera membenahi pegawai pengawas pada dinas tenaga kerja agar terciptannya hubungan industrial pancasila yang berkemanusian. Segera memasukan anggaran memasukan anggaran pembinaan bagi sp/sb ke dalam APBD Maluku, dan segera mencabut perda ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2013 karena bertentangan dengan UU 12 Tahun 2011.

Berbagai tuntutan yang disampaikan KSBSI tersebut, nyatanya tidak direspon oleh Pemerintah Provinsi, sehingga membuat para demonstrans melanjutkan aksi ke DPRD Provinsi Maluku. (YAS)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top