Opini WDP, SKPD Pemprov Maluku Masih Dililit Temuan – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Opini WDP, SKPD Pemprov Maluku Masih Dililit Temuan

Ilustrasi

Rakyatmaluku.comMESKI laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi Maluku telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Povinsi Maluku,  bukan berarti tidak ada temuan.

BPK Maluku masih menemukan adanya pelanggaran penyalahgunaan keuangan negara, yang patut dikoreksi oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Maluku. “Laporan dari BPK bahwa masih ada tunggakan. Jadi penyelesaian sampai dengan semester II kemarin 72,76 persen yang tuntas, namun masih ada 27 persen yang belum tuntas.” Demikian menurut Kepala Inspektorat Provinsi Maluku, Semy Risambessy, kemarin.
Menurut Semy, temuan yang menonjol dikompilasi secara umum, antara lain masih banyak penyimpanan barang yang tidak membuat kartu persediaan. “Ini sering menjadi temuan di BPK, jadi pada saat kita mulai mengajukan pengadaan barang baik itu ATK dan obat-obatan terutama di Rumah Sakit dan sebagainya, itu harus membuat kartu persediaan karena ini berkaitan dengan anggaran.”

Kemudian masih ada Pejabat Penataan Usaha keuangan (PPK) SKPD yang belum melaksanakan fungsi verifikasi bukti pertanggungjawaban keuangan secara optimal. Sehingga mengakibatkan terjadi masih terdapat pencatatan belanja pada buku khas umum yang tidak dilengkapi bukti.

Ditambah dengan temuan kelebihan pembayaran biaya perjalan dinas dari masing-masing SKPD. Dirinya mencotohkan, tiket pesawat yang sudah dibayar misalnya Rp1,5 juta, tetapi Bendahara berikan Rp1.7 juta, tentu ada kelebihan Rp200 ratus ribu, namun hal tersebut bisa teratasi. “Yang lebih riskan lagi masih ada bendahara yang belum memahami sepenuhnya tata cara pemotongan pajak.”

Selain itu dikatakan, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara tidak melibatkan pengurus dan penyimpan barang khususnya pencatatan aset. “Sampai tahun anggaran aset tidak tau kemana, mengingat dalam pengadaan barang, bendahara pengelola tidak dilibatkan. Sehingga pada waktu laporan keuangan secara menyeluruh, belum ada miks antara SP2D dengan bukti yang harus disampaikan,” jelas dia.

Kata Semy, pembayaran volume pekerajaan fisik  bangunan kadang tidak sesuai. dimana Dimana pekerjaan belum selesai 100, namun sudah dibayar. “Olehnya itu, perlu ada perhatian serius dari konsultan pengawas agar jelih melihat hal ini. Mengingat hal tersebut termasuk dalam temuan BPK.” Ia berharap, masing-masing SKPD lebih jelih melihat hal ini, sehingga kedepan tidak ada lagi temuan dari BPK. (YAS)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top