Ahli Waris Dati Nurelette Adukan BPN Ke Ombusmen RI – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Ahli Waris Dati Nurelette Adukan BPN Ke Ombusmen RI

Ilustrasi

Rakyatmaluku.com – BADAN Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku diingatkan untuk tidak bermain api dalam sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Ambon. BPN mesti menjadi pihak yang netral dan berkewajiban memberikan keadilan bagi warga negara yang secara sah sesuai  hukum  berhak menguasai sebidang tanah.

Kuasa hukum dari ahil waris Dati Nurlette Desa Batumerah, Alwalid Muhammad mengatakan, secara resmi pihaknya sudah melaporkan BPN Maluku kepada Ombusmen atas tindakan tidak taat pada putusan pengadilan dalam menerbitkan sertifikat pertanahan di kawasan Tantui Desa Batumerah.

Dasarnya, sesuai dengan putusan pengadilan yang sifatnya final dan mengikat tentang perkara sengketa tanah seluas 99 hektar yang disidangkan sejak tahun 2004 silam, ahli waris dati Nurelette telah menangkan seluruh tahapan hukum yang ada di pengadilan, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga kasasi dan PK. Akan tetapi sampai sekarang BPN tetap saja menerbitkan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan ahli waris.

“Pertanyaan hukum kami, antara sertifikat yang dikeluarkan BPN dan ditandatangani kepala BPN dengan keputusan pengadilan, secara hirarki peraturan perundang-undangan mana yang lebih tinggi?” tanya Alwalid kepada Rakyat Maluku kemarin.

Jika kemudian putusan pengadilan itu kekuatan eksekusinya sama dengan perintah undang-undang maka BPN harusnya menjalankan perintah pengadilan, penerbitan sertifikat tanah juga mesti tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilkan sehingga tidak merugikan pihak ahli waris.

“Ada peraturan BPN, Nomor 3 Tahun 2011 bahwa mekanisme permohonan pembatalan itu diajukan oleh pemilik putusan dan itu sudah kita lakukan tetapi sejauh ini tidak ada respon dan tidak ada tindak lanjut. Klien kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan prosedur sudah dilakukan dan itu sudah kami lakukan, tetapi tidak ada respon. BPN seakan-akan tidak mau tau dengan putusan pengadilan yang dimenangkan klain kami,” beber Alwalid.

Pada kesempatan itu, BPN juga diingatkan tentang kondisi sosial masyarakat Maluku terutama warga Kota Ambon yang mudah terbakar emosi, insiden yang terjadi di Batu Koneng kawasan Desa Poka juga haruslah menjadi pelajaran berharga bagi BPN.

“Maluku adalah daerah bekas konflik sosial, jika persoalan ini tidak dikelolah secara baik dan tidak memberikan kepastian kepada orang yang sesuai putusan pengadilan berkekuatan hukum berhak atas lahan itu, maka sangat berpotensi. Dengan momentum yang ada, BPN harus bisa mengantisipasinya,  pihak kepolisian juga kami minta turut melihat persoalan ini secara serius,” ajak Alwalid. (ARI)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top