Komisi A DPRD Maluku Telusuri Dugaan Pelanggaran Pilkada MTB – Rakyat Maluku
POLITIK

Komisi A DPRD Maluku Telusuri Dugaan Pelanggaran Pilkada MTB

Rakyatmaluku.com – DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku akan segera menindaklanjuti aduan dari salah satu pasangan calon Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Darma Oratmangun.

Langkah pertama yang akan diambil adalah mengundang pihak penyelenggara Pilkada di MTB, termasuk juga Polda Maluku melalui Polres MTB yang telah mengeluarukan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada para tersangka yang merupakan komisioner KPU MTB.

Serta unsur Kejaksaan Tinggi Maluku. Ketua Komisi A DPRD Maluku Melky Frans mengaku, sesuai dengan aduan yang mereka terima, Darma Oratmangun mengklaim telah terjadi kejahatan sistematis saat berlangsungnya Pilkada MTB beberapa waktu lalu.

Diantaranya, KPU mengurangi data memilih disejumlah titik, kemudian membuat gaduh pemilih dengan menerbitkan dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam tiga versi yang berbeda-beda. “Diduga ada kejahatan seistematis yang dilakukan KPU MTB atas Pilkada MTB.

Kami akan mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui KPU Provinsi Maluku dan juga Polres MTB melalui Polda Maluku. Serta Kejaksaan Tinggi Maluku, kami akan rapat kerja,” ungkap Frans kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa 25 April 2017.

Sebagaimana bunyi laporan yang disampaikan Darma Oratmangun kepada komisi A, jika saat Pilkada kemarin, polisi juga sudah menetapkan kelima komisioner KPU MTB sebagai tersangka. Akan tetap setelah berkas itu diserahkan ke Kejaksaan Negeri setempat, kasusnya kemudian dihentikan.

“ Polres kan sudah menetapkan  tersangka, dilanjutkan ke Kejajsaan dan JPU meminta bukti tambahan dalam hal ini SK KPU dan ternyata polisi tak mampu menyanggupunya, sehingga kasus ini di SP3kan. Itulah kenapa kehadiran Kejaksaan dan Polda sangat penting,” akui Frans.

Selain itu, ditemukan juga ada oknum penyelenggara Pilkada MTB yang ternyata namanya masih ada dalam Surat Keputusan (SK) susunan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat MTB.

Frans mengatakan, saat ini komisi belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh mengenai apa yang akan diputuskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses pelantikan kepala daerah MTB. “Kita kan tidak bisa mengandai-ngandai, kita rapat dulu, dengar penjelasan dari Kejaksaan, KPU dan Polda dulu,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Maluku Ricard Rahakbauw juga berkomitmen untuk meneruskan aduan yang disampaikan Darma Oratmangun ke pimpinan DPRD Maluku.

Selaku koordinator komisi A. Rahakbauw juga mendorong pimpinan komisi A segera menindaklanjuti aduan yang disampaikan Darma Oratmangun. Hasilnya seperti apa pimpinana akan menunggu kesimpulan rapat kerja antara komisi A dengan mitra terkait.

“Kita harap Komisi A segera mengundang pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini, agar kita kemudian mendengar penjelasan klarifikasi dan kita juga akan mendengar kesimpulan dari pertemuan itu, apakah memang masalah ini perlu kita dorong lagi,” kata Rahakbauw.

Menurut politisi asal Fraksi Golkar, DPRD bisa saja membentuk Pansus untuk adanya suatu rekomendasi hukum kepada Polda Maluku, tetapi itu tergantung dari rapat komisi A dengan mitra kerja mereka.

“Jika pada akhirnya kita akan membentuk Pansus itu untuk memberikan rekomendasi hukum yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti, ataukah tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, bisa jadi demikian. Tapi nanti kita lihat hasil rapat komisi dengan mitra,” beber Rahakbauw. (ARI)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top