Sekkot Ambon Ancam Koruptor ADD – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Sekkot Ambon Ancam Koruptor ADD

Sekretaris Pemerintah Kota Ambon, AG Latuheru

Rakyatmaluku.com – SEKETARIS Pemerintah Kota (Sekkot) Ambon, AG Latuheru, ancam memberikan sanksi  tegas terhadap para pelaku koruptor alokasi dana desa (ADD), yang dikucurkan untuk pembangunan desa.

Meski demikian, Latuheru mengaku, sampai saat ini belum ditemukan adanya laporan terkait penyalahgunaan ADD/DD. Hal ini disampaiakn Sekkot kepada wartawan kemarin. Menurut dia, dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Ambon, belum ada temuan terkait indikasi penyalahgunaan keuangan desa. Yang ada, kata dia, hanya kelemahan administrasi yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan terkait realisasi dana desa. ?Kita berharap pe­merintah desa/negeri se­gera lengkapi itu,” ungkap La­tuheru.

Kata dia, dalam pengelolaan dana desa, maka yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah desa/negeri. Kalau ada indikasi penyelewengan dana desa, maka perlu dikaji lebih jauh. Dana desa tahun anggaran berapa? Untuk tahun anggaran 2015, semua laporan telah dimasukan oleh pemerintah desa/negeri. Untuk tahun anggaran 2016, masih banyak desa/negeri yang belum memasukan laporan pertanggungjawaban.

“Kita lagi tunggu laporan pertanggungjawaban dana desa yang belum masuk ke pemerintah kota. Kita akan kaji dan evaluasi, apakah ada indikasi penyalagunaan anggaran desa atau tidak. Kalau ada indikasi, maka kita akan perintahkan inspektorat untuk laporkan hasil auditnya agar segera kita ambil sikap,” kata Latuheru.

Di tempat berbeda, Anggota DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa,  meminta agar inpektorat Kota Ambon bersikap tegas kalau ada temuan penyalagunaan dana desa. Sebab menurut ia, Inpektorat yang melakukan monitoring langsung atas seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa maupun alokasi dana desa.

“Saya menilai, Pemkot melindungi aparaturnya di desa yang diduga kuat melakukan penyelewengan kekuasaan maupun anggaran desa.Kalau pemerintah kota sampaikan tidak ada temuan atas dugaan penyalagunaan dana desa, lalu persoalan di Naku bagimana? bukankah terungkap bahwa penjabat negeri Naku, Richard Luhukay dan sekretaris Negeri mengelola dana desa tanpa melibatkan saniri negeri. program dan kegiatan di susun tanpa libatkan saniri akhirnya anggaran desa di salah gunakan.

Tetapi lagi-lagi, persoalan ini ditutupi. Ada apa ini?. Di sisi lain, ada warga yang melapor pemerintah negeri atas dugaan penyelewenangan dana desa, ADD dan bantuan pemerintah di Krimsus Polda Maluku. Laporan ini membuktikan, pengawasan pemerintah Kota terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur desa/negeri sangat lemah,” sesal politisi PDI Perjuangan ini.

Mailoa berharap, hasil audit inspektorat yang mengarah terhadap penyalagunaan keuangan desa, agar segera di proses secara hukum sehingga menjadi efek jera bagi aparatur desa/negeri yang se-enaknya menggunakan uang desa untuk kepentingan pribadi,” tutup Mailoa.  (R1)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top