Jaksa Masih Teliti Berkas Tersangka Aiptu JK & Tiga Bawahannya – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Jaksa Masih Teliti Berkas Tersangka Aiptu JK & Tiga Bawahannya

Ilustrasi

Rakyatmaluku.c0m – JAKSA Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara Barat (MTB) hingga saat ini  masih meneliti berkas perkara korupsi penyalahgunaan dana perbatasan Polres dan Polsek di wilayah MTB terkait tunjangan pulau- pulau terluar tahun 2016 sebesar 800 juta, atas empat tersangka, yakni, Aiptu JK, Bripka JW, Brigpol A, dan Briptu PS.

“Berkas perkara empat tersangka ini masih sementara diteliti JPU guna memastikan kelengkapan berkas perkaranya. Jika berkasnya telah lengkap atau P21, segera ditingkatkan ke tahap II. Yakni, menyerahkan tersangka beserta barang buktinya dari Penyidik ke Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti ke pengadilan,” ucap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari MTB, Denny Syahputera, saat dikonfirmasi koran ini, via selulernya, tadi malam.

Menurut Denny, Tim Penyidik Polres MTB dan Tim JPU Kejari MTB telah mengantongi hasil laporan laboratorium (Lab) soal tanda tangan mantan Kapolres MTB M. Syafi’i, pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perbatasan Polres dan Polsek di wilayah MTB terkait tunjangan pulau- pulau terluar tahun 2016 sebesar 800 juta.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari MTB, Denny Syahputera, dalam hasil laporan lab itu terbukti bahwa tanda tangan Safi’i selaku Kapolres MTB saat itu pada SPM, SP2D dan cek dipalsukan oleh empat orang anak buahnya sendiri, yakni, Aiptu JK, Bripka JW, Brigpol A, dan Briptu PS.

“Hasil Lab ini cukup menjadi alat bukti JPU dalam persidangan untuk membuktikan bahwa tanda tangan Safi’i selaku Kapolres MTB saat itu dipalsukan oleh empat orang anak buahnya sendiri,” tandas Denny.

Ia menjelaskan, pada tahun 2016, terdapat anggaran perbatasan Polres dan Polsek di wilayah MTB terkait tunjangan pulau- pulau terluar sebesar 800 juta.

Untuk mencairkan anggaran Rp 800 juta tersebut, Aiptu JK dibantu tiga anak buahnya yakni, Bripka JW, Brigpol A, dan Briptu PS, memalsukan tanda tangan Kapolres MTB M. Syafi’i, dan Kabag Sumda Polres MTB pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta memalsukan cek.

“Keempat tersangka ini bagian keuangan pada Polres MTB. Mereka sendiri yang membuat SPM, serta membuat administrasi pencairan untuk dibuatkan SP2D ke KPPN Saumlaki. Dan mereka menindaklanjuti dengan memalsukan cek yang seharusnya di tandatangani Kapolres MTB. Dan mereka sendiri yang membuat laporan pertanggung jawaban atas pencarian tersebut,” jelas Denny.

Dari data Kejari MTB tersebut, lanjut Denny, kemudian diserahkan ke pimpinan Polres MTB untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).
“Data dari kami. Kemudian kami serahkan ke Kapolres MTB untuk ditindaklanjuti. Dan Kapolres MTB sendiri yang membuat laporan polisinya. Dalam hasil pemeriksaan saksi-saksi terungkap bahwa sejumlah anggota Polres dan Polsek di wilayah MTB tidak menerima dana tunjangan sebagaimana mestinya,” bebernya. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top