Dua Proyek Jumbo BWS Senilai Rp 276 Miliar Jadi Rebutan – Rakyat Maluku
DAERAH

Dua Proyek Jumbo BWS Senilai Rp 276 Miliar Jadi Rebutan

Ilustrasi Pembangunan Proyek

Rakyatmaluku.com – BALAI Wilayah Sungai (BWS) Maluku, kini lagi panen proyek. Ratusan milliar rupiah yang digelontorkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PU-PR) untuk berbagai proyek, sebagian sudah dikerjakan, sebagian lainnya masih dalam tahap pelelangan.

Berbagai proyek tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota untuk pembangunan  bendungan, irigasi, cek dam, air baku, normalisasi alur, talud dan lain-lain. Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating kepada Rakyat Maluku mengatakan, data terbaru yang dimiliki LIRA Maluku, saat ini terdapat dua  proyek berskala jumbo sedang dalam proses pelelangan.

Nilainya sangat fantastis, Rp276 milliar lebih. Yang pertama proyek pembangunan pengaman pantai Namrole, Kabupaten Buru Selatan dengan anggaran senilai Rp. 116,8 Milliar, dan yang kedua proyek pembangunan pengendali sedimen sungai Matakabo, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan anggaran senilai Rp. 160,09 milliar.

‘’Menurut info, karena proyek ini  menelan anggaran yang begitu besar, kini proyek tsb manjadi rebutan sejumlah kontraktor, baik itu lokal maupun dari luar Maluku. Dikhawatirkan dengan anggaran yang sebesar itu bisa saja terjadi “ permainan mata “ antara pokja dan pihak kontraktor,’’ tandas Sariwating.

Untuk menghindari jangan sampai hal itu terjadi, kata dia, maka BWS diminta untuk berlaku transparan menurut mekanisme dan regulasi, sehingga proses lelang bisa menghasilkan pemenang yang berkwalitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan kepada BWS untuk jangan lagi ada praktek jual beli proyek, dimana kerap kali terjadi pemenang lelang menjual lagi proyek kepada kontraktor lain dengan imbalan sejumlah fee tertentu, yang ujungnya proyek tersebut bermasalah sehingga harus diselesaikan lewat jalur hukum.

‘’Kontraktor-kontraktor  yang saat ini sedang bermasalah dengan hukum di KPK, sebaiknya jangan lagi dilibatkan dalam proses lelang. Sehingga kasus operasi tangkap tangan ( OTK ) yang dilakukan KPK di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ( BPJN ) Nasional XVI Maluku & Maluku Utara bulan Januari 2016 lalu tidak terulang kembali di BWS,’’ imbuhnya.

Ia juga menharapkan kepada masyarakat untuk lakukan pengawasan secara ketat atas proyek-proyek ini, dan jika ternyata di lapangan terjadi penyimpangan atas proses pembangunan, segera laporkan kepada aparat penegak hukum. (NAM)

 

 

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top