Terkait Dugaan Korupsi ADD, Jaksa Diminta Tindak Lanjut Laporan Warga – Rakyat Maluku
DAERAH

Terkait Dugaan Korupsi ADD, Jaksa Diminta Tindak Lanjut Laporan Warga

Rakyatmaluku.com – KEJAKSAAN Negeri (Kejati) Ambon Cabang Banda, Kabupaten Maluku Tengah, diminta untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat setempat soal dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Selamon, Kecamatan Banda tahun 2016.

Sebab, anggaran ADD yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta hingga saat ini belum ada titik terangnya.  “Anggaran ADD tahap I tahun 2016 lalu di Desa Selamon digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun dalam pekerjaannya diduga tidak sesuai dengan perencanaannya.

Olehnya itu, kami sangat berharap ada keseriusan pihak Kejari Ambon Cabang Banda untuk segera menyelidiki dugaan korupsi ADD di desa kami,”  pinta HT, salah satu warga Selamon, kepada koran ini, di Ambon, Kamis, 20 April 2017.

Menurut HT, amburadulnya pekerjaan tersebut dapat dilihat dari pekerjaan got dengan panjang 200 meter, namun yang dikerjakan hanya 100 meter saja. Begitu juga dengan pekerjaan pembangunan talud penahan tanah yang juga panjangnya diduga tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.

Selai itu, lanjut HT, dari penggunaan anggaran ADD tahap I juga ada pekerjaan pembangunan jalan tebing drainase air, jalan beton, pembangunan rehabilitasi air bersih, renovasi rumah adat, pelayanan kesehatan, dan bantuan bagi kelompok masyrakat miskin.

“Dari semua ini yang diduga bermasalah adalah pekerjaan pembangunan jalan tebing atau talud dan drainase air. Dari panjang talud 50 meter itu, pekerjaaanya tidak mencapai ukuran yang sudah ditetapkan, begitu juga dengan drainase. Dari panjang dranasi 200 meter, namun yang dikerjakan hanya 100 meter saja,” keluhnya.

Ia membeberkan, untuk pembangunan perluasan jalan tebing dianggarakan sebesar Rp 41. 275.000, dranaise panjang 166 meter sebesar Rp 52.580.000, dranaise panjang 200 x 1 x 50 meter sebesar Rp 48.055.000, dranaise 200 x 1 x 1 meter sebesar Rp 52.200.000, dranasise panjang 90 x 1 x 50 meter sebesar Rp 40.800.000.
Kemudian pekerjaan jalan beton panjang 100 x 1 x 1,5 meter sebesar Rp 30.345.000, dan pekerjaan jalan beton dengan panjang 100 x 1 x 1,5 meter sebesar Rp 30.945.000.

“Pekerjaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran ADD tahap I ini dibangun di semua RT yang ada di Negeri Selamon,” beber HT.

Anehnya lagi, kata HT, pekerjaan tahap I belum selesai, sudah dilanjutkan dengan pekerjaan tahap II. Padahal, pekerjaan awal harus diselesaikan terlebih dahulu baru dilanjutkan ke pembangunan berikutnya.

“Yang disayangkan itu seharusnya pekerjaan tahap I dipertanggungjawabkan dulu, baru dilanjutkan dengan pekerjaan dengan anggaran ADD tahap II. Sehingga pembangunan desa bisa benar-benar memuaskan. Inilah yang membuat warga merasa curiga terhadap adanya dugaan korupsi anggaran ADD di Desa Selamon,” tandasnya.

Untuk itu, dia berharap agar Kepala Kejari Ambon Robert Illat dapat segera mendorong kinerja anak buahnya di Banda, sehingga laporan warga bisa segera ditindaklanjuti. Apalagi, dikatakan kalau sudah ada yang diperiksa.
“Kami harap Korps Adhyaksa sebagai lembaga anti korupsi bisa segera menuntaskan kasus ini, sehingga tidak ada kecurigaan warga terhadap Jaksa yang menangani kasus ini,” tutupnya. (AAN)

 

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top