Bito Temar Akui PDIP Maluku Bermasalah – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Bito Temar Akui PDIP Maluku Bermasalah

Bito Temar

Rakyatmaluku.comMANTAN Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Bizael Silvester Temar alias Bito Temar mengatakan, dirinya terkejut kalau ada keinginan untuk melakukan politik balas budi di Pilgub Maluku kali ini. Menurut dia, mestinya pilgub Maluku harus jadi ajang untuk melahirkan pempimpin yang visioner.

‘’Kita sedang berkepentingan untuk mem­bentuk kepemimpinan visioner di Maluku. Makanya kalau ada istilah politik balas budi, apakah bisa menolong kita untuk mengkonstruksi pemimpin yang visioner di Maluku atau tidak. Menurut saya tidak,’’ tandas mantan sekretaris DPD PDIP Maluku yang akrab disapa BST ini diselingi gelengan kepala saat gelar jumpa pers di Ambon, Senin 17 April 2017.

Menurut BST, mestinya harus ada ruang bebas bagi proses-proses rekruitmen yang memperhitungkan kebutuhan Maluku kedepan.

‘’Jadi politik balas budi bukan waktunya untuk dibicarakan di Maluku, karena saat ini semua parameter memperlihatkan bahwa kita cukup tertinggal. Karena itu pula, solusi kita kedepan adalah kita butuh kepemimpinan yang visioner dan itu bisa dihasilkan dari proses rekrutmen yang cerdas, proses politik yang lebih baik dengan memperhitungkan soal kapasitas, track record dan sebagainya,’’ ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan BST terkait komentar Gubernur Maluku Said Assagaff yang juga bakal menjadi incumbent di Pilgub Maluku 2018 bahwa dia punya utang budi kepada PDIP karena partai itu yang menghantarkannya menjadi wakil gubernur bersama pasangan gubernur Karel Albert Ralahalu sehingga dia berkeinginan untuk membalas budi dengan menggandeng figur dari PDIP sebagai pasangan wakilnya nanti.
Bitzael Silvester Temar juga menambahkan, PDIP adalah partai pemenang pemilu yang lalu dan merupakan kekuatan yang terbesar di Maluku saat ini.

‘’Masah sih partai pemenang pemilu bermental sekondus. Itu sangat tidak betul,’’ ketusnya.
Dikatakan, sebagai kader PDIP, dirinya sangat menyayangkan jika PDIP di Maluku bermental sekon­dus atau hanya mau jadi orang nomor dua saja.

‘’Kenapa saya bilang begitu? Dalam tradisi politik, kekuatan besar selalu saja berkepentingan untuk meraih kekuasaan. Apalagi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP mengatakan bahwa meraih kekuasaan secara konstitusional. Coba dibaca,’’ sarannya.

Karena itu, lanjutnya pula, harus dibuka ke­sempatan seluas-luasnya kepada semua orang yang ingin memperbaiki keadaan Maluku melalui pencalonan diri sebagai gubernur.

Menyoal ada penilaian bahwa Assagaff sengaja mengobok-obok PDIP Maluku dengan keinginannya mengambil calon wakil dari partai banteng kekar itu, sementara di sisi lain, PDIP sebagai pemenang pemilu mestinya mengusung calon gubernur, BST mengatakan bahwa dirinya belum melihat hal itu.

‘’Saya belum melihat ada upaya untuk mengobok-obok PDIP. Tapi memang internal struktural partai di Maluku ini lagi bermasalah. Ada faksi-faksi di internal yang kemudian berbenturan satu sama lain dan itu sangat merugikan,’’ sebutnya.

Nah, tandasnya pula, mengapa muncul situasi itu? ‘’Hal itu dikarenakan ada krisis komitmen idiologi di kalangan elit PDIP dan hal tersebut akan sangat merugikan PDIP kedepan, termasuk akhirnya muncul interpertasi bahwa elit partai dengan gampang bisa diobok-obok,’’ tandasnya.

Tentang adanya informasi bahwa Rakerda PDIP akhir April ini akan dijadikan ajang evaluasi dan disinyalir sasaran tembaknya adalah untuk menggulingkan Edwin Huwae sebagai Ketua DPD, karena kelalaiannya menyebabkan PDIP mengalami kekalahan di beberapa daerah saat pilkada 15 Februari lalu, BST mengatakan, mestinya sebagaimana tradisi politik moderen yang bertanggungjawab pada kekalahan itu harus mengundurkan diri.

‘’Ya harusnya mengundurkan diri. Karena tidak ada lagi dasar untuk mempertahankan kepengurusan tertentu kalau gagal seperti saat ini. Jadi semua pengurus DPD, DPC itu harus mengundurkan diri. Karena pilkada-pilkada itu kalah melulu,’’ jelas BST.

Ditanya apakah dirinya setuju dalam agenda Rakerda akhir April ini harus dilakukan evaluasi? BST menjawab iya.
‘’Iya, tapi sifat evaluasi itu harus objektif. Misalnya, jangan ada orang yang dituduh menjadi biang kerok dari kekalahan itu. Itu karena kolektifitas dan kolegialisme itu harus menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan partai. Jadi baiknya itu dia harus gelondongan. Bukan cuma satu orang, semua pengurus harus mundur. Itu yang terbaik,’’ saranya.

BST juga menyebut, dirinya dulu mengurus partai ini dan  PDIP selalu menang.  ‘’Persis saya pergi ke MTB, kalah melulu,’’ pungkasnya lagi sembari menambahkan bahwa kekalahan ini harus dilihat sebagai kesalahan bersama, sehingga harus mundur rame-rame agar ada peluang untuk merecovery partai.

Ia menegaskan, PDIP di Maluku memang harus direcovery agar bisa berperan sebagai penyehatan politik di Maluku.  ‘’Kondisi ini sangat disayangkan karena memang banyak yang mabuk kuasa juga,’’ demikian BST. (NAM)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top