Tak Hadiri Pelantikan, Bitto Temar Tantang Far Far – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Tak Hadiri Pelantikan, Bitto Temar Tantang Far Far

Gubernur Maluku Said Assagaff, memasang tanda jabatan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far-Far, yang dilantik sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada acara pelantikan di Ruang Rapat lt.7 Kantor Gubernur Maluku, Senin 17 April 2017.

Rakyatmaluku.com – PELANTIKAN  Romelus Far-Far sebagai Penjabat Bupati (Careteker) MTB dalam rangka pengisian kekosongan pucuk pimpinan di kabupaten bertajuk Duan Lolat itu, tidak dihadiri mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Bitzael Silvester Temar (BST).

Ketidakhadiran Temar bukan tan­pa alasan. Politisi senior asal Par­tai Demokrasi Indonesia Per­jua­ngan (PDIP) Maluku ini,  kepada pers, Se­nin 17 April 2017, menyampaikan ala­sannya kenapa tidak menghadiri pelantikan Romelus Far-Far.

‘’Jadi tadi malam, -Minggu 16 Apil 2017 malam–, pukul 00.00 WIT, saya sudah selesai masa jabatan sebagai Bupati MTB. Saat itu sudah terjadi kekosongan jabatan pemimpin MTB. Untung Mendagri berinisiatif me­nunjuk Sekda MTB sebagai PLH,” ujar BST yang kerap disapa Bitto Temar itu.

Nah, lanjut BST, dirinya diundang hari ini (kemarin)  untuk hadiri serah terima, menyampaikan nota masa jabatannya.  ‘’Saya tidak mau hadir karena sejak pukul 00.00 WIT itu sudah ada PLH bupati yang ditunjuk Mendagri. Makanya kalau saya hadir, dari segi aturan tidak boleh. Itu alasannya,’’ sebut BST.

Alasan yang kedua, lanjut dia, pada undangan yang disampaikan Pemprov, ditulis waktu acara pelantikan adalah Senin 17 April 2017, pukul 07.30.

“Menurut saya ini bertentangan dengan ke­pu­tusan gubernur mengenai waktu kerja di lingkungan pemprov. Normalnya-kan pukul 08.00 WIT. Herannya dimajukan setengah jam,’’ ujarnya.

Jadi, lanjut dia, sekiranya ada peristiwa admi­nistratif yang berlangsung sebelum pukul 08.00 WIT itu, maka harus dianggap ilegal.

Yang ketiga, kata Temar, semestinya di MTB itu tidak perlu ada caretaker, cukup PLH saja. Itu karena pasca putusan MK tentang sengketa Pilkada MTB, tidak ada gejolak politik apapun di MTB.

“Karena tidak ada gejolak apapun, maka mestinya cukup PLH saja. Dengan begitu kita berharap paling lambat akhir bulan April atau awal Mei, sudah ada pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Inilah kelemahan yang mesti disoroti untuk diperbaiki oleh Pemprov Maluku kedepan,” kritiknya.

Kelemahan lain yang menurutnya mesti juga menjadi catatan untuk perbaikan kedepan adalah, mengenai penunjukan para penjabat bupati/walikota oleh pemprov dalam waktu belakangan ini yang menurutnya aneh.
“Domain penjabat bupati/walikota itu harusnya berada pada asisten tata praja atau asiten 1 dan SKP koordinasinya. Misalnya, jika bukan asisten 1 ha­rus inspektur daerah.

Jika bukan inspektur daerah harus kepala kesbanglinmas. Jika bukan kepala kesbanglinmas harus kepala biro pemerintahan. Jika bukan kepala biro pemerintahan harus kepala biro hukum,” sebutnya, sambil menambahkan, hanya pe­jabat-pejabat itu saja yang boleh karena itu adalah norma pemerintahan yang umum dan harus dijaga termasuk oleh  Pemerintah Provinsi Maluku.

Mengapa hanya pejabat-pejabat itu?  Kata BST bahwa keseharian para pejabat yang jabatannya tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

“Yang mengejutkan, kok bisa pejabat dari SKPD teknis yang ditunjuk sebagai careteker. Padahal SKPD teknis ini justru yang diharapkan biasa melakukan kerjanya secara efektif di provinsi. Inilah yang harus diperbaiki,’’ singgungnya. BST kemudian menantang Romelus Far Far sebagai careteker Bupati MTB.

“Careteker itu berhasil kalau setelah dua minggu dari sekarang bupati dan wakil bupati terpilih bisa dilantik. Tapi kalau menunggu sampai tiga bulan, empat bulan, apa lagi sampai akhir tahun, itu sama saja caretaker gagal. Itu jelas khan,” tantangnya.
Jika terlalu lama, kata BST, bisa saja sebagaimana yang terjadi selama ini, caretaker itu kerjanya hanya untuk pasang baliho saja di kabupaten tersebut, maupun di ibu kota provinsi.

Jadi, lanjutnya, selain MTB, Kota Ambon, dan be­berapa daerah lain yang pilkadanya sudah tidak berma­salah sudah harus dilantik dalam waktu dekat ini.

“Harus diupayakan awal bulan depan sudah harus dilantik. Itu karena para bupati dan wakil bupati terpilih itu harus beradaptasi dengan kinerja pemerintahan. Selain itu, visi-misi mereka sudah harus diartikulasi dalam RPJMD kabupaten/kota.

Dokumen ini yang akan menjadi acuan kepe­mimpinan mereka selama lima tahun. Oleh karena itu harus dipersiapkan sejak dini, agar pada tahun 2018 mereka sudah bisa menerjemahkan itu dalam kebijakan tahunan,’’ jelasnya.
Tapi, kata BST lagi, jika di delay sampai Oktober atau November, maka ruang bagi para kepala daerah terpilih untuk menyusun RPJMD itu jadi terlambat dan praktis penjabarannya di dalam APBD 2018 menjadi tergopoh-gopoh.
‘’Saya juga berharap, selain menjadi perhatian caretaker, ini juga harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku. Paling lambat dua minggu kedepan para kepala daerah terpilih itu sudah harus dilantik. Tolong ini juga menjadi perhatian pers untuk disuarakan karena sangat penting,’’ pungkas BST. (NAM)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top