BPKP Turun Lapangan Periksa 135 Sekolah – Rakyat Maluku
EDUKASI

BPKP Turun Lapangan Periksa 135 Sekolah

Rakyatmaluku.com – TIM Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Maluku berkunjung ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Menurut Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara (Malra) di Wonreli, Hendrik Sikteubun, kunjungan Tim BPKP itu untuk mengklarifikasi langsung sejumlah guru-guru ditingkat SD-SMP se- Kabupaten MBD menyangkut penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2009-2010.

“Setelah tim Jaksa Penyidik menggelar ekspose perkara korupsi dana BOS di Kabupaten MBD tahun 2009-2010 sebesar Rp 4 milyar lebih di Kantor BPKP beberapa hari lalu, maka hari ini (kemarin, red) Tim BPKP turun langsung ke lapangan (MBD) untuk mengklarifikasi 135 sekolah (SD/SMP) guna menghitung total kerugian keuangan negaranya,” ucap Sikteubun, kepada wartawan, di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Senin, 17 April 2017.

Setelah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara dari tim auditor BPKP, kata Sikteubun, selanjutnya Jaksa Penyidik akan mengekspose tersangkanya.

“Penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang kuat. Salah satu alat bukti kuat adalah  kerugiann negara. Olehnya itu, setelah mengantongi hasil audit, maka kita akan segera menetapkan tersangkanya,” terangnya.

Dijelaskan, dalam penyidikan perkara tersebut, Jaksa Penyidik telah mengantongi beberapa alat bukti kuat, berupa bukti slip penyetoran dana BOS tahun 2009-2010 yang diperuntukan bagi 297 sekolah dari tingkat SD-SMP di Kabupaten MBD, yang diambil dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Maluku. Serta bukti slip penyetoran dana BOS yang sama, yang berasal dari Disdikpora Kabupaten MBD.

“Kedua alat bukti berupa foto copy slip penyetoran dana BOS tahun 2009-2010 yang diperuntukan bagi 297 sekolah itu, nantinya untuk mencocokan dana BOS yang disetor dari kepsek ke saksi Hermanus Lekipera, dan dari saksi Hermanus Lekipera ke rekening penampung. Sebab dari hasil pemeriksaan, tim penyidik menemukan dana BOS yang tidak dikembalikan ke rekening penampungan sebesar Rp 400 juta lebih,” jelas Sikteubun.

Dari Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten MBD Hermanus Lekipiera adalah orang yang paling bertanggung jawab atas bantuan dana BOS tahun 2009-2010 senilai Rp 4 milyar lebih yang diperuntukan bagi 297 sekolah SD-SMP di Kabupaten MBD.

Pasalnya, pengelolaan dana BOS tersebut dikelola langsung oleh dirinya sendiri, yang saat itu menjabat sebagai salah satu pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten MBD. Dan dalam pertanggung jawaban anggaran terjadi perselisihan sebesar Rp 400 juta yang diduga dinikmati oleh Lekipiera yang adalah Kader Partai Nasdem.Tahun 2009 jumlah siswa SD yang memperoleh dana BOS sebanyak 151 siswa, dan SMP sebanyak 43 siswa, dengan anggaran sebesar Rp 1.969.000.000.

Kemudian tahun 2010 jumlah penerima dana BOS untuk SD sebanyak 151 siswa dan SMP 52 siswa, dengan anggaran sebesar Rp 2.174.000.000. Ada sisa dana yang harusnya dikembalikan ke rekening penampungan Provinsi Maluku, tetapi tidak dilakukan. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top