4 Tersangka Dialihkan Dari Tahanan Kejagung Ke Tahanan Kota Ambon – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

4 Tersangka Dialihkan Dari Tahanan Kejagung Ke Tahanan Kota Ambon

Rakyatmaluku.com – TIM Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Keja­gung) RI resmi menga­lihkan sta­tus tahanan empat tersangka korupsi proyek pembangunan Runway Bandar Udara (Bandara) Moa Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung RI ke tahanan Kota Ambon, Senin, 17 April 2017.

Empat tersangka itu, Di­rek­tur PT Bina Prima Taruna, Sunarko, Konsultan Pengawas Pembangunan Bandara Moa, Nikolas Paulus, serta dua orang mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten MBD, John Tangkuman dan Poly Miru.

Menurut Ketua Tim Penyidik Pidsus Kejagung RI, Soesilo, pengalihan status tahanan dilakukan lantaran empat tersangka tersebut telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sebesar Rp 3 miliar lebih kepada Tim Penyidik, sebagaimana hasil audit Tim Badan Penga­wasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kehadiran kami di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hari ini (kemarin, red) untuk mengalihkan status tahanan empat tersangka dari Rutan Salemba Cabang Kejagung ke Tahanan Kota Ambon. Sebab, keempat tersangka ini telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negaranya sebesar Rp 3 miliar lebih sesuai hasil audit BPKP,” ucap Soesilo, kepada wartawan, di Kantor Kejati Maluku.

Ditanya soal adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, Soesilo mengatakan, dari hasil penyidikan belum ditemukan keterlibatan pihak lain. Sehingga tidak ada calon tersangka baru.

“Sejauh ini belum ada. Dan saya tegaskan kembali bahwa tersangka dalam kasus ini hanya empat orang, dan tidak ada tersangka baru,” tandasnya.

Disinggung keterlibatan Bupati MBD Barnabas Orno dalam kasus tersebut, Soesilo enggan mengatakannya. Menurutnya, hal tersebut merupakan rahasia penyidikan.

“Dia (Orno, red) dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi saja. Soal keterlibatannya dalam kasus ini, nanti sajalah. Biarlah semuanya terbuka dalam fakta sidang saja,” imbuhnya.

Untuk penyerahan keempat tersangka itu beserta barang buktinya dari Jaksa Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Tahap II), lanjut Soesilo, akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Segera kita lakukan tahap II dalam waktu dekat, agar keempat tersangka ini bisa segera disidangkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan masing-masing di pengadilan,” terangnya.

Pantauan koran ini, Ketua Tim Penyidik Pidsus Kejagung RI, Soesilo, bersama satu orang anak buahnya membawa keempat tersangka dari Rutan Salemba dan tiba di Kantor Kejati Maluku sekitar pukul 14.30 WIT. Setelah menandatangani administrasi pengalihan status tahanan, keempat tersangka yang didampingi kuasa hukumnya Septinus Heamatang yang adalah mantan kepala Kejati Maluku kemudian keluar dari Kantor Kejati Maluku menggunakan Mobil Kijang Inova warna Silver bernomor polisi : De 1313 AF sekitar pukul 16.00 WIT.
Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya, proyek multiyears pembangunan Bandara Moa ini dikerjakan sejak tahun 2012 dengan total anggaran sebesar Rp 65 miliar.

Pada tahun 2011 pemerintah lewat APBN mengucurkan dana sebesar Rp 25 miliar, kemudian tahun 2012 pemerintah lewat APBD Kabupatem MBD mengucurkan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Dan tahun 2013 juga dikucurkan sebesar Rp 15 miliar dari APBN. Kemudian Pemerintah Provinsi Maluku kembali mengucurkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan ruang tunggu Bandara Moa dan pagar Bandara.

Ketua Tim Penyidik kasus ini, Soesilo, menduga ada kesalahan mekanisme dalam proses tender proyek pembangunan konstruksi landasan pacu Bandara Moa di Kabupaten MBD.

Proses tender ini diduga menyalahi mekanisme, sebab perusahaan lain yang dinyatakan keluar sebagai pemenang tender yakni PT Tarawesi Artha Mega dengan direkturnya Yani Soasi, namun saat pengerjaan dilapangan justru diarahkan pada perusahaan lain.

Dalam proyek pembangunan konstruksi landasan pacu Bandara Moa yang dianggarkan dari APBD Kabupaten MBD tahun 2012 sebesar Rp 20 miliar ini juga diduga telah terjadi mark up pada proyek tersebut. Dan dengan objek yang sama kembali dianggarkan dalam APBN tahun anggaran 2013.

Dalam pekerjaan fisik proyek tersebut dianggarkan senilai Rp 19,5 miliar yang ditangani oleh PT Polari Jaya Sakti. Sedangkan anggaran pengawasan sebesar Rp 500 juta ditangani oleh PT Dwi Putra Pratama. Dari hasil audit, Tim BPKP menemukan kerugian keuangan negaranya sebesar Rp 3 miliar lebih. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top