Korupsi, Warga Lapor Penjabat Negeri Rutong – Rakyat Maluku
DAERAH

Korupsi, Warga Lapor Penjabat Negeri Rutong

Dana Desa, ADD Dan Bantuan BKKBN Dikebiri

Rakyatmaluku.com – DANA Desa, Dana Alokasi Desa dan bantuan pemerintah di Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel) yang mestinya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di desa, malah disalahgunakan oleh Penjabat Negeri Rutong, Frest Lessy SH dan didukung oleh oknum-oknum Saniri Negeri Rutong.

Uang ratusan juta diduga dikorupsi secara berjamaah sejak tahun 2010 hingga saat ini. Dalam penggunan dana desa, maupun alokasi dana desa dan pengelolaan bantuan-bantuan pemerintah, tidak transparan.

Semua itu ditutupi dari masyarakat. Parahnya lagi, Penjabat Negeri dan Saniri Negeri menolak rapat bersama warga untuk pertanggungjawaban dana-dana tersebut. Padahal, warga terus mendesak.

Kasus dugaan korupsi DD, ADD dan bantuan pemerintah ini oleh penjabat Negeri Rutong, Frest Lessy SH dan Saniri Negeri Rutong ini kemudian dilaporkan oleh warga Negeri Rutong ke Polda Maluku bagian Kriminal Khusus yang berlokasi di Mangga Dua.

Laporan polisi ini dilayangkan oleh Robeth Makatita didampingi sejumlah warga dengan membawa sejumlah bukti-bukti. Dari data yang diperoleh Media Rakyat Maluku, akhir pekan kemarin, termuat sejumlah proyek bantuan dari pemerintah dan proyek-proyek pembangunan di Rutong menggunakan Dana Desa di duga fiktif.

Pekerjaan tidak pernah dilakukan, namun herannya dalam laporan pertanggungjawaban oleh penjabat negeri dan saniri negeri seluruh pekerjaan itu telah direalisasi.

Buktinya, laporan pertanggungjawaban atas pembangunan pagar bantuan dari BKKBN Provinsi Maluku oleh Penjabat Negeri Rutong, Frets Lessy SH dan Saniri Negeri.

Dalam laporan pertanggungjawaban fiktif ini, Penjabat Negeri Rutong dan saniri memasukan foto pagar milik warga Ateng Kaya. Foto pagar itu sebagai bukti fisik bahwa pembangunan pagar bantuan BKKBN Maluku ini telah selesai dikerjakan.

Padahal pagar tersebut dibangun bukan dari anggaran yang dikucurkan dari BKKBN, namun itu uang pribadi Warga Rutong (Ateng Kaya-red).

Selain itu, laporan pertanggungjawaban fiktif atas pembangunan air bersih di Waihula senilai Rp998.400.000. Dalam laporannya, semua proyek pembangunan air bersih tersebut sudah selesai dikerjakan. Padahal kenyataannya, proyek tersebut gagal. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh warga, sebagian pipa air dan mesin pompa sudah dijual oleh penjabat dan saniri negeri dan uangnya dipakai untuk bersenang-senang. Bukan saja itu, pembangunan air bersih sebesar Rp156.000.000 diduga sarat tindakan korupsi. Pipa yang dipakai untuk disambungkan ke rumah-rumah warga, menggunakan pipa lama.

Pipa-pipa lama tersebut antara lain, pipa pedium ukuran 4 inci sebanyak 16 batang, pipa pedium 2 1/2 inci, pipa 1 1/2 inci sebanyak 14 batang, shock 4 inci delapan buah, shock 2 1/2 sebanyak tujuh buah, dan shock 1 1/2 sebanyak tiga buah.

Dari pipa dan shock lama ini, pejabat dan saniri mendapat untung sebesar Rp29.000.000. Belum lagi tambah sisa uang Rp40.000.000 yang tidak tahu digunakan untuk apa. Warga juga menuntut pertanggungjawaban penjabat Negeri Rutong atas pembangunan kantor desa Negeri Rutong yang belum juga selesai dikerjakan sejak tahun 2015.

Warga menduga anggaran pembangunan kantor desa ini telah di korupsi oleh penjabat negeri Frets Lessy dan saniri negeri. Robeth Makatita dan warga Rutong dalam laporannya di polda Maluku berharap agar pihak kepolisian membongkar kasus ini. Robeth juga meminta agar pencairan Dana dihentikan sementara sampai ada raja defenitif sehingga pengelolaan keuangan desa ini dapat dikontrol secara baik dan pemanfaatannya tepat sasaran. (R1)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top