Terkait Proyek Pembelian Lahan BPJN Maluku, Jaksa Selidiki Keterlibatan Pihak Lain – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Terkait Proyek Pembelian Lahan BPJN Maluku, Jaksa Selidiki Keterlibatan Pihak Lain

Rakyatmaluku.com – TIM Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku berkoordinasi dengan Ba­dan Peme­riksa Keuangan (BPK) RI Untuk memastikan nilai ke­rugian keuangan negara dari proyek pengadaan lahan seluas 4485 meter persegi oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN)  IX  Maluku-Maluku Utara (Malut), di Desa Tawiri,  Kota Ambon, tahun 2015 senilai Rp.3 miliar  yang bersumber dari APBN.

“Jaksa Penyidik masih terus ber­ko­ordinasi dengan BPK untuk memas­tikan nilai kerugian keuangan ne­gara yang diakibatkan tersangka Sad­rach Ayal selaku mantan Kepala Tata Usaha (KTU) BPJN IX Maluku – Malut,” ucap Samy, kepada wartawan, di ruang pers Kejati Maluku, Kamis 13 April 2012.

Ditanya soal pemeriksaan sak­si-saksi lanjutan serta adanya ter­sangka baru, Samy mengatakan, pemeriksaan saksi-saksi masih terus berjalan. Dan soal adanya tersangka baru, saat ini Jaksa Penyidik sementara mendalaminya.

“Ada dua saksi yang mangkir dari panggilan Jaksa Penyidik. Dan Kedua saksi itu akan diagendakan ulang untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara tersangka Sadrach Ayal ditahap penyidikan. Soal tersangka baru belum ada. Namun Jaksa penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain,” tandasnya.

Dijelaskan, pada tahun 2015, BPJN Provinsi Maluku – Malut mendapatkan alokasi anggaran pengadaan lahan sebesar Rp.3 miliar yang bersumber dari APBN. Ke­mudian Sadrach Ayal selaku Kepala Tata Usaha pada BPJN Provinsi Maluku – Malut ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK).

Dalam pelaksanaannya, Sadrach Ayal diketahui telah menemui Hendro Lengkong selaku pemilik lahan seluas 4485 meter persegi di Desa Tawiri itu untuk membeli lahannya.

Lahan seluas 4485 meter persegi itu awalnya dibeli Hendro Lengkong dari pemilik lahan pertama Attamimi melalui calo Frangky Rumpeniak senilai Rp 1,6 miliar, dengan NJOP permeter sebesar Rp 300 ribu. Kemudian Sadrach Ayal selaku PPK menemui Hendro Lengkong untuk membeli lahan tersebut sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2015, dengan NJOP permeter Rp 600 ribu. Dengan catatan pajak ditanggung Hendro.

Namun faktanya dalam proses pembelian lahan di Desa Tawiri itu, terdapat prosedur-prosedur yang tidak dilakukan oleh pihak BPJN. Seperti tidak ada proses NJOP atau tidak berdasarkan harga pasar.

“Anggaran pengadaan lahan di Desa Tawiri itu sudah dicairkan dan dibayarkan kepada Hendro Lengkong sebesar Rp.3 miliar di tahun 2015. Lahan tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan mess dan penampungan alat-alat berat BPJN. Namun, dalam pembelian lahan itu tidak dilakukan sesuai SOP yang sudah ditentukan. Antara lain, Peraturan Presiden dan ketentuan perundang-undangan lainnya,” jelas Samy.  (RIO)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top