Pemprov Maluku Siapkan 11 Kebijakan Pangan – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Pemprov Maluku Siapkan 11 Kebijakan Pangan

Rakyatmaluku.com – MENGANTISIPASI dampak yang bakal muncul dengan ke­­­be­radaan proyek Gas Alam Blok Masela, terhadap ber­gesernya pola konsumsi yang berbasis makanan lokal ke beras dan makanan berbasis terigu, Pemerintah Provinsi (Pem­prov) Maluku siapkan 11 kebijakan pangan.

Gubernur Maluku Said Assagaff menyampaikan hal ter­sebut,  ketika mem­be­rikan sambutan pada Sara­sehan Nasional Strategi Pemerintah Provinsi Maluku dalam Penyediaan pangan Me­nyongsong Pengelolaan Gas Alam Blok Masela, di kam­pus Universitas Pattimura Ambon.

“Proyek besar ini diperkirakan akan berdampak terhadap pola makan masyarakat lokal. Pola konsumsi masyarakat lokal Maluku yang selama ini berbasis umbi-umbian, sagu dan jagung dengan keberadaan proyek petrokimia Masela, dikuatirkan berdampak terhadap bergesernya pola konsumsi yang berbasis makanan lokal ke beras dan makanan berbasis terigu. Semua ini merupakan tantangan yang serius yang perlu kita pikirkan bersama,” tutur Assagaff, Kamis 13 April 2017.

Dia menyampaikan fakta, bahwa sebagian besar kebutuhan bahan makanan rakyat Maluku seperti beras, gula, terigu, telur, ayam, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel dan lain-lain, masih didatangkan dari luar Maluku.

Namun dari tahun ke tahun, menurut Assagaff, jumlah dan jenis bahan pangan yang kita datangkan dari luar Maluku, relatif berkurang seiring dengan meningkatnya produksi pangan lokal.

“Di tengah tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, tidak ada pilihan lain buat kita, kecuali bersama-sama meningkatkan produksi pangan untuk keperluan masyarakat,” ujarnya.

Assagaff katakan, kita tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan pangan di dunia yang mengglobal ini, paradigma baru jalan tengah perlu diambil. Paradigma itu adalah, “Eat what we and world grow – Grow what we eat”.
Ini disebut Assagaff sebagai suatu tantangan besar untuk semua pihak di Maluku.  Namun dia meyakini peran iptek dapat menjawab ini semua dan di sinilah Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Pattimura (Unpatti), Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Universitas Darussalam dan lainnya, memegang peranan yang strategis.

“Kita jangan mengulangi kesalahan pada proyek Migas di tempat lain seperti Bontang dan Arun, yang dalam perencanaan bersifat ‘Enclave’ (tertutup), se­hingga hanya segelintir orang yang bisa menikmati hasil gas bumi tersebut,” kata Assagaff mengingatkan.

Dia mengingatkan lagi, bahwa salah satu yang perlu diperhatikan dan dipikirkan bersama adalah bagaimana menyiapkan kebutuhan pangan untuk masyarakat dan para pekerja di perusahaan Petrokimia yang akan dibangun tersebut. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang ekonomi yang sangat besar untuk masyarakat setempat.
Keberadaan proyek besar dengan tenaga kerja berpenghasilan tetap dalam jumlah banyak menuntut ketersedian pangan dari sisi kuantitas, kualitas dan keanekaragamannya.

“Kita patut bersyukur, bahwa Provinsi Maluku dikaruniai sumber daya alam yang begitu banyak. Kekayaan ini harus kita kelola sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan berwawasan lingkungan,” terang Assagaff.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Maluku, adalah Blok Gas Abadi Masela. Demi kesejahteraan rakyat, di Blok Masela bakal menjadi Pusat Industri Petrokimia.  Menurut Menteri Perindustrian Er­langga Hartanto, dari Blok Masela akan dibangun industri Petrokimia berbasis gas dengan total investasi sebesar USD 3,9 miliar.

Proyek ini diproyeksikan akan menyerap 39 ribu tenaga kerja langsung dan dari awal dikonsepkan dengan tetap melibatkan masyarakat, termasuk di dalamnya peran Perguruan Tinggi.

11 langkah kebijakan yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku di sektor pangan, Mengantisipasi pengoperasian gas alam blok marsela, kata Assagaff yakini, pertama menetapkan kawasan wilayah produksi pangan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku dengan pendekatan gugus pulau berdasarkan potensi sumber daya alam dan berkelanjutan.

Kedua Meningkatkan produksi pangan melalui kebijakan ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi.  Ketiga  Membangun kawasan pangan, di mana petani akan memproduksi komoditi berdasarkan kebutuhan pasar.
“Beberapa input produksi akan diberikan sebagai bagian dari proses produksi untuk dapat menghasilkan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar,” ungkap Assagaff .

Keempat yakni meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi bahan pangan dan pengembangan  pertanian organik.  Lima, meningkatkan akses pasar bagi produk lokal untuk menjamin produk pertanian lokal masuk dalam rantai pasokan (supply chain)  jaringan pasar modern Super Hypermart.  Keenam mendorong peran perguruan tinggi untuk menghasilkan benih berkualitas dan tempat pelatihan bagi para petani.
Ketujuh meningkatkan kerjasama ABG (Aka­demisi, Bisnisman, Government) menuju Maluku mandiri pangan.  Delapan, membangun infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, perhubungan laut)  untuk menjamin terdistribusinya bahan pangan yang mudah dan murah dari pusat produksi ke konsumen di Maluku.

Sembilan, membangun sistem informasi pangan berbasis online. Sepuluh  mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal: umbi-umbian, sagu, jagung. program “one day one rice” harus terus dikampanyekan untuk membangun kesadaran masyarakat akan perlunya diversifikasi pangan ke arah yang lebih beraneka ragam dan nilai gizi seimbang. Paradigma “kalau belum makan nasi, belum akan” harus segera kita tinggalkan.

“Dan yang terakhir, sebelas menetapkan Per­aturan Daerah Provinsi Maluku tentang penge­lolaan dan pelestarian sagu untuk menjamin pemanfaatan dan pelestarian salah satu makanan lokal daerah Maluku,” tandas Assagaff. (YAS)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top