Rakerda PDIP Ancaman Bagi Huwae – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Rakerda PDIP Ancaman Bagi Huwae

Rakyatmaluku.com – RAPAT Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maluku yang bakal digelar akhir April 2017 ini disinyalir bakal mengancam posisi Edwin Adrian Huwae sebagai Ketua DPD PDI-P Maluku dan beberapa pengurus di tingkat DPD maupun DPC yang dinilai punya kelalaian.

Pasalnya, dalam Rekerda itu, akan dilakukan juga evaluasi ter­hadap pilkada tahap kedua tanggal 15 Februari 2017 yang baru ber­langsung pada lima kabupaten di Maluku.

“Jadi Rakerda yang akan dilak­sanakan akhir April ini akan mengevaluasi berbagai program kerja, terutama pelaksanaan tugas oleh aparat partai di berbagai tingkatan. Di kesempatan itu akan dilakukan juga evaluasi pelak­sanaan pilkada yang baru saja berlangsung,’’ kata Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI-P Maluku Everth Kermite, saat jumpa pers dengan beberapa wartawan, Rabu, 12 April 2017 di Ambon.

Terus terang, lanjut dia, ada tiga kabupaten yang ditargetkan harus menang  ternyata mengalami kekalahan, antara lain, Kota Ambon, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Seram Bagian Barat (SBB).

“Khususnya di Kota Ambon, akan  secara kritis dilakukan eva­luasi dalam Rakerda tersebut,’’ pung­kasnya.
Jadi, lanjutnya, evaluasi akan dilakukan atas ber­bagai laporan yang bakal disampaikan oleh apa­rat partai terutama dari DPC PDIP Kota Ambon menyangkut penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon.

‘’Jika kelalaian itu fatal, karena kurang melak­sanakan tugas secara tertanggungjawab, maka tentu akan dikenakan sanksi partai yang nyata dan tegas. Ini tidak main-main karena dalam Rakerda akan ikut hadir Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto,’’ kata Kermite yang dalam waktu dekat akan dilantik sebagai anggota PAW DPRD Maluku menggantikan Samson Attapary ini.

Untuk MTB dan SBB, menurut Kermite, aparat partai yang ditugaskan sebenarnya sudah bekerja maksimal kendati di dua wilayah ini juga mengalami kekalahan.

“Kendati begitu, laporan dari kabupaten MTB dan SBB terhadap aparat partai siapa saja yang lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada waktu pilkada juga akan dimintai,’’ jelasnya.

Menyoal apakah ada setingan bahwa lewat Rakerda ini untuk menggulingkan Edwin Adrian Huwae dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD mengingat terkesan sasaran tembaknya hanya ke Huwae, apalagi, terakhir ini ada isu yang berkembang bahwa sekelompok orang yang membuat laporan ke DPP terkait kinerja Huwae, Kermite sedikit mengelak.

‘’Oh, bukan hanya Ketua DPD saja, siapapun aparat partai yang  lalai akan dikenakan sanksi tegas, termasuk saya. Ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain, jadi bukan hanya di Maluku.Bahkan ada yang sampai sanksi pemecatan,’’ kelitnya.

Namun yang menarik, Kermite juga menam­bahkan bahwa dirinya sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan partai di derah ini juga punya catatan-catatan sebagai referensi yang bakal disampaikan saat Rekerda menyangkut pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon.

‘’Jadi itu semua akan dibahas, dan akan ada rekomendasi yang dihasilkan untuk diteruskan ke DPP. Terserah nanti DPP yang akan memutuskan sanksi seperti apa yang akan diambil,’’ sebutnya pula.

Jadi, Evert juga mengatakan, dalam waktu dekat ini akan disampaikan pemberitahuan kepada semua aras partai untuk mempersiapkan berbagai hal menyangkut pelaksanaan Rekerda nanti.

‘’Kami juga akan mendengar laporan dari masing-ma­sing DPC nantinya, termasuk DPC yang daerahnya baru selesai melangsungkan Pilkada. Jika ada fungsionaris yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik akan disikapi,’’ pungkasnya.

Menyoal dalam Rakerda ini akan juga dibahas soal pemilihan gubernur Maluku yang akan berlangsung tahun 2018, Kermite mengiyakannya.

‘’Iya itu betul. Akan dibahas pula PDIP harus ambil posisi bakal calon gubernur atau hanya bakal calon wakil gubernur. Rekomendasinya juga akan disampaikan ke DPP untuk diputuskan,’’ demikian Everth Kerimite. (NAM)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top