Malteng, Buru dan Malra WTP, Sisanya WDP dan Disclaimer – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Malteng, Buru dan Malra WTP, Sisanya WDP dan Disclaimer

Rakyatmaluku.com – KINERJA sebagian besar birokrat pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku, dalam pelaporan keuangan negara masih amburadul. Selain status Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ada pula kabupaten/kota yang hanya bahkan, Tidak menyatakan pendapat alias disclaimer of opinion.

Dari sebelas kabupaten/kota di Maluku, hanya tiga kabupaten yang menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion (WTP). Tiga kabupaten itu; Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara, plus Pemprov Maluku.

Untuk itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Maluku, harus segera menyiapkan tenaga profesional yang dapat mengurus masalah ini. Demikian ditegaskan Sekretaris Provinsi Maluku, Hamin Bin Thahir, saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, di Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Rabu 12 April.

Menurut Hamin, hasil pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Provinsi Maluku terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, telah menunjukan nilai positif untuk Pemprov Maluku, dan tiga kabupaten tersebut. Dari itu, masih banyak kabupaten/kota yang statusnya buruk dalam hal laporan keuangan daerah. Bila ini terjadi terus, maka tenaga-tenaga ahli yang mengelola program dan laporan keuangan negara di daerah ini sangat buruk. Karena, jumlah kabupaten/kota yang disclaimer atau WDP lebih banyak dibanding WTP.

Untuk itu, diharapkan peran dan kerjasama jajaran aparatur pengelolaan barang milik daerah, untuk melakukan pengawalan dan pembinaan pada setiap entitas di SKPD. Menurut dia, pengelolaan aset daerah yang masih amburadul, menjadi biang dari status pelaporan ini. Sebab itu, tenaga-tenaga profesional harus segera disiapkan, agar nilai opini dapat diraih pada tahun mendatang. “Pengelolaan keuangan daerah ini dapat berjalan efisien, bila ada setiap Pemkab/Pemkot memiliki tenaga ahli di bidangnya. Kalau diurus oleh bukan ahlinya, maka hasilnya tetap akan selamanya kacau seperti ini. Sebab itu, setiap pemerintah daerah harus bertanggungjawab menyiapkan tenaga ahli, untuk khusus menangani masalah status laporan keuangan daerah ini.”

Hamin menyebutkan, sedikitnya ada enam golongan aset daerah yang harus dikawal pengelolaannya dengan baik. Di antara, golongan tanah, golongan peralatan dan mesin, golongan gedung dan bangunan, golongan jalan, irigasi, dan jaringan, jembatan, golongan aset tetap lainnya, golongan kontruksi dalam pengerjaan, golongan aset dalam persedian, aset lainya yang belum termasuk komponen di atas.

Secara prinsip, kata dia, pengelolaan barang milik daerah harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah.

Permendagri tersebut, bagi dia, mengamanatkan agar barang milik daerah dikelola secara efektif dan efisien, baik mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penetausahaan, pemindahtanganan,  pembinaan, pengendalian maupun pengawasanya.

“Kepada para pengelola barang milik daerah agar dapat proaktif melakukan penataan dan pengawasan barang milik daerah secara baik, serta melakukan perencanaan yang berbasis pada  kebutuhan riil pada masing-masing SKPD, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan  daerah,” simpul dia. (YAS)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top