Kasus Korupsi KUD Kakerissa Terus Diselidiki – Rakyat Maluku
DAERAH

Kasus Korupsi KUD Kakerissa Terus Diselidiki

Pimpinan KUD Mengaku Gunakan Dana Rp300 Juta

DUGAAN tindak pidana korupsi ratusan juta rupiah oleh para pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Kakerissa Negeri Abubu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terus diselidiki. Dari hasil penyelidikan pimpinan KUD mengakui telah memakai bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk kepentingan pribadi.

Mantan Raja Negeri Abubu, Arthur Manusama kepada koran ini di Ambon, Selasa (11/4) mengaku, bahwa dugaan korupsi ratusan juta rupiah oleh para pimpinan KUD Kakerissa telah diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Dari hasil penyelidikan sejumlah saksi diketahui bahwa pimpinan KUD yakni Ketua Pieter Peilouw, Sekretaris Jonathan Lalopua dan Bendahara KUD Kakerissa Frans Lekahena mengaku bahwa mereka menggunakan dana bantuan Rp300 juta dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk kepentingan pribadi.

“Iya, saya sudah mendapat laporan dari jaksa penyidik bahwa kasus ini telah diproses. Dan ketua, sekretaris serta bendahara mengaku telah menggunakan bantuan dari dari LPDB untuk memperkaya diri,” terangnya.
Pemeriksaan ketiga pimpinan ini, kata Manusama, berdasarkan hasil pemeriksaan dari beberapa saksi, dan dari pengembangan pemeriksaan itu ketiga orang ini dipanggil.

“Jadi ketika kasus ini dilaporkan, jaksa langsung menerbitkan surat penyelidikan. Beberapa saksi dipanggil awal untuk dimintai keterangan, yakni tiga orang tim verifikasi Kepala Unit Rumpon Gerson Tanamal dan Kepala Unit BBM Hengki Karuwal. Dari pengembangan saksi kemudian dipanggilah ketua, sekretaris dan bendahara KUD Kakerissa pada akhir Maret lalu,” paparnya.

Apakah ketiganya sudah ditetapkan tersangka, kata Manusama, jaksa belum menetapkan mereka sebagai tersangka. “Ini masih penyelidikan, jadi belum ada penetapan tersangka. Penyidikan masih terus dilakukan,” ucapnya. Meski demikian, Manusama meminta agar jaksa penyidik secepatnya memroses kasus ini hingga tuntas. Sebab, perbuatan yang dilakukan pimpinan KUD ini telah merugikan lembaga.

“Saya berharap kasus ini diproses hingga tuntas. Tidak boleh ada pembiaran dari penyidik. Sebab perbuatan mereka telah merugikan para anggota terlebih lagi menodai nama baik KUD,” tandasnya.

Sekadar tahu, KUD Kakerissa pada 1988 sampai dengan 2000, perkembangannya semakin pesat. Keuntungannya hingga mencapai 50 juta lebih. Ironisnya, ketika beranjak dari tahun 2000 hingga saat ini, KUD Kakerissa mengalami kemunduran. Bahkan diduga, sebagian anggaran sengaja ditilep para petinggi di KUD tersebut.

Sudah delapan tahun ini KUD Kakerissa tidak pernah melakukan rapat akhir tahun (RAT). Bahkan laporan sisa hasil usaha (SHU) tidak pernah dijelaskan kepada para anggota. Tindakan para petinggi KUD tidak hanya itu saja, akan tetapi setiap usaha untuk penyediaan fasilitas koperasi berupa jarring bobo dan lainnya tidak pernah dibiayai oleh anggaran koperasi.

Semua anggota disuruh untuk mencari peralatan dan memenuhi kebutuhan koperasi. Padahal, ada dana yang disiapkan untuk pengadaan harta benda milik KUD Kakerissa. Lebih parah lagi, hasil dari KUD Kakerissa itu digunakan untuk usaha pribadi berupa simpan pinjam dan kos-kosan yang dimiliki oleh Ketua Pieter Peilouw, Sekretaris Jonathan Lalopua dan Bendahara KUD Kakerissa Frans Lekahena.

Sudah begitu, pada tahun 2010 ada informasi soal kucuran dana dari Kementerian Koperasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kepada KUD Kakerissa sebesar Rp500 juta, namun para anggota koperasi tidak pernah tahu kemana keberadaan dana itu.

Informasi Rp200 juta dipakai untuk usaha, namun tidak pernah melihat usaha apa yang dikelola gunakan dana sebesar itu. Lalu kemana dana sebesar itu yang dihibahkan untuk pemberdayaan KUD Kakerissa. Belakangan tersiar kabar jika dana tersebut telah diputihkan oleh Negara. Namun faktanya, ketika dicroscek kembali ternyata tidak benar. Pinjaman Rp500 juta masih ditanya pertanggungjawabannya oleh LPDB. (NAM)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top