Berkas Korupsi ADD Masuk Pengadilan, Tersangka Leonard Silooy Cs Segera Diadili – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Berkas Korupsi ADD Masuk Pengadilan, Tersangka Leonard Silooy Cs Segera Diadili

Rakyatmaluku.com – JAKSA Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) resmi melimpahkan berkas perkara tiga tersangka korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Seram Bagian (SBB) tahun 2015 senilai Rp 1,9 miliar ke Pengadilan Tipikor Ambon.Tiga tersangka itu, mantan Kepala  Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Leonard Silooy, Amelia Hatayane  dan Meggie Pattirane masing-masing selaku mantan Bendahara BPMD.

“Hari ini (kemarin, red) berkas perkara korupsi atas tersangka Leonard Silooy, tersangka Amelia Hatayane dan tersangka Meggie Pattirane resmi dilimpahkan ke pengadilan oleh JPU untuk selanjutnya disidangkan,” ucap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari SBB, Jino Talakua, saat dikonfirmasi koran ini, via selulernya, Rabu, 12 April 2017.

Terpisah, Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Herry Setiabudi, saat dikonfirmasi koran ini, membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara tiga tersangka tersebut.

“Ia benar, sudah saya cek. Berkas perkara tiga tersangka itu sudah masuk di Pengadilan Tipikor Ambon. Selanjutnya, berkas tersebut akan diserahkan ke pimpinan untuk diketahui, dan selanjutnya menentukan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut hingga tuntas,” akuinya.

Sebagaiman diberitakan koran ini sebelumnya, pada tahun anggaran 2015, Kabupaten SBB melalui BPMD memberikan ADD bagi 92 desa se-Kabupaten SBB dengan total anggaran yang dicairkan sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran tersebut untuk pembayaran Gaji bagi 92 kepala desa atau Raja di Kabupaten setempat tahun 2015.

Namun sayangnya, anggaran Rp 1,9 miliar tersebut bukan bersumber dari ADD, melainkan bersumber dari APBD Kabupaten SBB. Sebab, pada saat itu anggaran untuk ADD belum ada. Dengan catatan, ketika ADD telah dicairkan ke rekening masing-masing kepala desa dan raja, maka masing-masing kepala desa maupun raja harus mengembalikan atau menggantikan dana APBD tersebut ke kas daerah.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kata Talakua, ternyata sebagian dana tersebut tidak disalurkan ke 43 kepala desa dari total 92 kepala desa di Kabupaten SBB. Terungkap bahwa anggaran untuk 43 kepala desa itu dipakai tersangka Leonard Silooy yang bekerja sama dengan tersangka Amelia Hatayane dan tersangka Meggie Pattirane untuk kepentingan dinasnya.

“Tahun 2015, sebanyak 92 kepala desa maupun raja di Kabupaten SBB masing-masing menerima gaji selama enam bulan sejak Januari – Juni sebesar Rp 3.600.000, dengan gaji per bulannya sebesar Rp 600 ribu. Dan terungkap bahwa sebanyak 43 kepala desa tidak menerima gajinya,” beber Jhoni Talakua.

“Sebagian kepala desa maupun raja yang telah menerima gaji itu telah mengganti anggaran APBD ke kas daerah sebesar Rp 1,2 miliar. Sisanya Rp 700 juta telah dikembalikan ketiga tersangka saat kasusnya bergulir ditahap penyidikan,” imbuhnya Talakua. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top