Daerah Terancam Dirugikan, Ada Konspirasi Di Proses Hukum Lahan Hotel Anggrek – Rakyat Maluku
DAERAH

Daerah Terancam Dirugikan, Ada Konspirasi Di Proses Hukum Lahan Hotel Anggrek

Rakyatmaluku.com – LANGKAH-LANGKAH hukum yang diambil terkait kemelut tanah HP 99 lokasi Hotel Anggrek menampilkan kesan konspirasi yang bakal merugikan daerah cq Pemprov Maluku dan PD Panca Karya.

Guna menghindari kemungkinan itulah, Komite Nasional Penyelamat Asset Negara (Kom-Nas PAN) DKW Maluku menghimbau pihak Kejati Maluku agar mengusut kasus ini sebelum terlanjur jadi kusut, dan membawa efek yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.

Hal ini dikemukakan Ketua DKW Kom-Nas PAN Maluku, Lutfi Attamimi, yang biasa dipanggil “Aba”, kepada wartawan di ruang kerjanya, di Mess DPD Pejuang Siliwangi Maluku, Jln Tanah Rata Kapuk, RT 002/008 Ambon, Minggu 9 April 2017.

Menurut tokoh sepuh yang juga Ketua DPD Pejuang Siliwangi Maluku ini, langkah-langkah hukum yang ditmpuh selama ini terkesan aneh.  Bagaimana tidak, sudah ada dua putusan dengan amar yang menolak dalil seakan-akan tanah HP No 99 tersebut bagian Dusun Dati Sopiamaluan.

‘’Adapun kedua putusan dimaksud adalah putusan MA RI tahun 1974 yang amarnya menolak gugatan Simon Latumalea seakan-akan tanah lokasi Hotel Anggrek adalah bagian Dusun Dati Sopiamaluan, dan putusan PN Ambon tahun 2009 yang juga menolak gugatan Ny J Aanthoneta Muskita/Natari dengan dalil yng sama. Pihak penggugat mengaku ahli waris almrhum Simon Latumalea, dan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada banding sampai telah melampawi waktunya,’ ujarnya.

Dikatakan, kedua putusan ini terkait dengan gugatan Simon Latumaela terhadap Soplanit Ezer Cs dalam putusan hakim No 21/1950 di mana diakuinya bahwa batas Dusun Dati Sopiamaluan pada sebelah barat dengan Park Batu Gajah, yang belakangan didirikan Park Hotel dan kamudian berubah namanya menjadi Hotel Anggrek.

Nah, lanjutnya, tidak heran, MA RI dalam fatwanya juga mengkonstatir putusan No 21/1950 tersebut dan menegaskan bahwa tanah Park Hotel (Hotel Anggrek) bukan bagian dusun dati Sopiamaluan.

‘’Malah tahun 2004 ada penjelasan hukum Ketua PN Ambon yang mengkonstatir fatwa MA tadi. Kemudian menyatakan dengan demikian PD Panca Karya adalah pemlk tanah lokasi Hotel Anggrek. Bahkan juga dikatakan bila dikemudian hari ada ahliwaris memohon eksekusi, hal itu akan diabaikan,’’ tegas Lutfi Attamimi.

Oleh karena itu, lanjut dia, tentu penetapan eksekusi yang ditrbitkan Ka PN Ambon sebelumnya yaitu pada tahun 2010 lalu itu tidak bisa dibenarkan.

‘’Karena itu pula, menghadapi hal itu, mestinya PD Panca Karya tidak perlu lagi mengajukan gugatan baru atas tanah HP No 99 tersebut. Cukup melakukan verzet (perlawnan) terhadap Penetapan Eksekusi Ka PN Ambon saja,’’ tegas dia. Dengan begitu, kata Atamimi, tanah tersebut, tadak lagi jadi obyek pertaruhan dalam sengketa baru, melainkan hanya Penetapan Eksekusi.

‘’Iya, mengajukan gugatan yang baru dengan menggugat tanah HP No 99 dalam perkara baru malah justeru memberikan ruang baru bagi orang-orang yang mengaku ahli waris Karena dari kedua putusan, masing-masing tahun 1974 dan tahun 2009 tersebut sudah jelas bahwa gugatan berikut dari ahli waris justeru menjadi ‘ne bis in idem’. Gugat lagi sama saja menguntungkan orang-orang yang mengaku ahli waris khan,’’

Ia menegaskan, apa yang diungkapkannya adalah sebuah fenomena konspirasi untuk menghabiskan uang negara atau daerah, karena itu perlu diusut agar mereka yang terlibat didalamnya diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

‘’Inilah fenomena konspirasi yang harus diusut jika tidak ingin daerah dirugikan,’’ pungkas Atamimi. (NAM)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top