Kepala BPMD Dan 2 Bendaharanya Diserahkan Ke Penuntutan – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Kepala BPMD Dan 2 Bendaharanya Diserahkan Ke Penuntutan

Rakyatmaluku.com – TIM Penyidik Kejaksaan Negeri Dataran Huni Popu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengagendakan penyerahan tiga tersangka korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten SBB tahun 2015 senilai Rp 1,9 miliar beserta barang buktinya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Tahap II), pada pekan ini.Tiga tersangka itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Leonard Silooy,  Bendahara BPMD Amelia Hatayane dan mantan Bendahara BPMD Meggie Pattirane.

“Agenda tahap II untuk tiga tersangka ini seharusnya dilakukan Kamis kemarin, namun batal. Sehingga proses tahap II nya diagendakan pekan ini,” ucap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Dataran Huni Popu, Jino Talakua, saat dikonfirmasi koran ini, tadi malam.

Menurutnya, berkas perkara atas ketiga tersangka tersebut sebelumnya telah dilimpahkan ke JPU untuk diteliti (Tahap I), dan telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21) beberapa waktu lalu. Sehingga, tinggal dilakukan proses tahap II untuk ditindaklanjuti ke Pengadilan Tipikor Ambon guna disidangkan.

“Semua mekanisme atau tahapan penyidikan sudah berjalan lancar, dan semoga berkas perkaranya segera limpah pengadilan, agar tiga tersangka ini bisa mempertanggung jawabkan perbuatan masing-masing di meja hijau,” harap Talakua.

Keberadaan tiga tersangka tersebut, lanjut Talakua, masih ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II.A. Ambon di Waiheru, sejak Selasa, 7 Maret 2017 lalu, demi kepentingan penyidikan. Yakni, agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.
“Tiga tersangka ini masih ditahan di Rutan,” singkatnya.

Dijelaskan, pada tahun anggaran 2015, Kabupaten SBB melalui BPMD memberikan ADD bagi 92 desa se-Kabupaten SBB dengan total anggaran yang dicairkan sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran tersebut untuk pembayaran Gaji bagi 92 kepala desa atau Raja di Kabupaten setempat tahun 2015.

Namun sayangnya, anggaran Rp 1,9 miliar tersebut bukan bersumber dari ADD, melainkan bersumber dari APBD Kabupaten SBB. Sebab, pada saat itu anggaran untuk ADD belum ada. Dengan catatan, ketika ADD telah dicairkan ke rekening masing-masing kepala desa dan raja, maka masing-masing kepala desa maupun raja harus mengembalikan atau menggantikan dana APBD tersebut ke kas daerah.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kata Talakua, ternyata sebagian dana tersebut tidak disalurkan ke 43 kepala desa dari total 92 kepala desa di Kabupaten SBB. Terungkap bahwa anggaran untuk 43 kepala desa itu dipakai tersangka Leonard Silooy yang bekerja sama dengan tersangka Amelia Hatayane dan tersangka Meggie Pattirane untuk kepentingan dinasnya.

“Tahun 2015, sebanyak 92 kepala desa maupun raja di Kabupaten SBB masing-masing menerima gaji selama enam bulan sejak Januari – Juni sebesar Rp 3.600.000, dengan gaji per bulannya sebesar Rp 600 ribu. Dan terungkap bahwa sebanyak 43 kepala desa tidak menerima gajinya,” bebernya.

“Dan sebagian kepala desa maupun raja yang telah menerima gaji itu telah mengganti anggaran APBD ke kas daerah sebesar Rp 1,2 miliar. Sisanya Rp 700 juta belum dikembalikan oleh sebagain ke­pala desa maupun raja,” imbuhnya Talakua. (RIO)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top