Diabaikan Dewan, KPU Usulkan Ke Gubernur Maluku – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Diabaikan Dewan, KPU Usulkan Ke Gubernur Maluku

Rakyatmaluku.com – SITUASI pasca Pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menjadi runyam, menyusul sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBB yang enggan menindak lanjuti usulan penetapan pasangan calon terpilih bupati-wakil bupati  terpilih Kabupaten SBB yang telah di plenokan KPU setempat pada 16 Maret 2017.

Setelah hasil Paripurna DPRD Kabupaten SBB tertanggal 24 Maret 2017 tentang pembahasan hasil pleno penetapan paslon terpilih bupati-wakil bupati SBB 2017-2022 dan kemudian diusulkan ke Gubernur Maluku, dengan catatan bahwa hasil pleno tidak qorum atau tidak dihadiri 50 persen dari anggota DPRD (minimal 14 orang dari 30 anggota DPRD), maka lembaga legislatif tersebut menyurati KPU SBB dan menyatakan bahwa tidak akan menindak lanjuti lagi hasil penetapan plno KPU SBB tersebut.

Berbagai spekulasi mulai mencuat dan bahkan disinyalir terjadi ‘perang urat syaraf’ terkait dengan hasil pleno penetapan KPU SBB tersebut.

Pleno penetapan calon terpilih tersebut, menurut Ketua KPU Kabupaten SBB, Drs Silehu Ahmad, berdasarkan Surat MK No: 32  tentang daerah PHP dan tidak PHP. Hasil penetapan tersebut, kemudian ditindak lanjuti KPU ke DPRD SBB pada 17 Maret berdasarkan ketentuan pasal 160 A ayat (2), UU No 10 tahun 2016 tentang tenggang waktu lima hari kerja.

“KPU SBB menetapkan pasangan calon terpilih pada 16 Maret 2017 berdasarkan Surat MK No: 32  tentang daerah PHP dan tidak PHP. Hasil penetapan tersebut, kemudian ditindak lanjuti KPU ke DPRD SBB pada 17 Maret berdasarkan ketentuan pasal 160 A ayat (2), UU No 10 tahun 2016 tentang tenggang waktu lima hari kerja. Setelah ditindak lanjuti, dan dengan menyampaikan bahwa hasil Paripurna tidak qorum dan hanya ditandatangi satu unsur pimpinan DPRD SBB lalu dikembalikan oleh Gubernur, KPU SBB telah menjankan kewenangan untuk mengusulkan kepada Mendagri,” tutur Silehu.

Silehu menegaskan, meskipun KPU SBB tidak lagi akan menindak lanjuti , maka KPU SBB wajib menyampaikan putusan pleno penetapan tersebut kepada Mendagri lewat KPU provinsi Maluku dan disampaikan ke Gubernur Maluku untuk diteruskan. Ini merupakan kewenangan sesuai dengan mekanisme yang harus kami tempuh sebagai lembaga penyelenggara pemilu sesuai dengan pentahapan.

“Kalau DPRD tidak mau menindak lanjuti lagi maka KPU SBB wajib menyampaikan putusan pleno penetapan tersebut kepada Mendagri lewat KPU provinsi Maluku dan disampaikan ke Gubernur Maluku untuk diteruskan. Ini merupakan kewenangan sesuai dengan mekanisme yang harus kami tempuh sebagai lembaga penyelenggara pemilu sesuai dengan pentahapan. Nah, mengacu pada itu, tertanggal 28 Maret KPU SBB melaksanakan rapat pleno dan meneruskan ke KPU Provinsi pada tanggal 29 Maret, dan pada 31 Maret, KPU Provinsi telah menyampaikan kepada Gubernur Maluku untuk diteruskan ke Mendagri,” tegasnya.

Soal berbagai spekulasi yang terjadi ditengah masyarakat, Silehu menuturkan, mestinya kalau ada upaya untuk menolak petenapan perolehan suara terbanyak pasangan calon harusnya bersandar pada ketentuan pasal 154 ayat 1 dimana, peserta pemilih mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU provinsi/kabupaten dan kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU prov/kabupaten dan kota ditetapkan.

Kemudian, pada ayat (2) menyebutka, pengajuan gugatan atas sengekata Tata Usaha Negara  ke PTTUN dilakukan setelah seluruh upaya adminsitratif di Bawaslu prov/kabupaten dan kota telah dilakukan. Dari ketentuan diatas, lanjut Silehu maka kemungkinan keberatan terjadi pada SK KPU SBB No 63 dan atau No 58 jika itu sesuai ketentuan, namun, semuanya harus memperhatikan soal rekoemndasi Panwas. Apakah Panwas memberikan rekomendasi atau tidak. Itu yang menjadi substansial dalam melanjutkan gugatan atau keberatan atas SK KPU SBB. Karena jika tidak memperoleh rekomendasi Panwas maka semua tahapan akan gugur demi hukum.

“Kalau ada upaya untuk keberatan dengan petenapan perolehan suara terbanyak pasangan calon harusnya bersandar pada ketentuan pasal 154 ayat 1 dimana, peserta pemilih mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU provinsi/kabupaten dan kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU prov/kabupaten dan kota ditetapkan. Kemudian, pada ayat (2) menyebutka, pengajuan gugatan atas sengekata Tata Usaha Negara  ke PTTUN dilakukan setelah seluruh upaya adminsitratif di Bawaslu prov/kabupaten dan kota telah dilakukan. Dari ketentuan diatas, lanjut Silehu maka kemungkinan keberatan terjadi pada SK KPU SBB No 63 dan atau No 58 jika itu sesuai ketentuan, namun, semuanya harus memperhatikan soal rekoemndasi Panwas. Apakah Panwas memberikan rekomendasi atau tidak. Itu yang menjadi substansial dalam melanjutkan gugatan atau keberatan atas SK KPU SBB. Karena jika tidak memperoleh rekomendasi Panwas maka semua tahapan akan gugur demi hukum,”rincinya.

Silehu mengutararakan, untuk mendis­kualisfikasi paslon terpilih, maka ada empat hal yang diatur dalam ketentuan UU No 10 tahun 2016 yakni ;  adanya unsur money politic yang terstruktur sistematis dan massif (TSM), Memiliki dana kampanye yang bersumber dari Negara asing, Petanaha yang melakukan  roling jabatan dan Tidak menyampaikan laporan akhir dana kampanye.

“Hanya Empat syarat itu yang dapat membatalkan atau mendiskualifikasi, soal persoalan keduanya kami menilai tidak diatur dalam UU yang bisa mendiskualifikasi. KPU SBB secara tegas kembali mengatakan, lembaga penyelenggara pemilu tersebut memiliki kewe­nangan untuk menguslkan kepada Mendagri lewat KPU provinsi Maluku diteruskan kepada Gubernur Maluku dan kemudian ke Mendagri,” ucapnya.

Silehu mengajak masyarakat tidak terprovokasi dengan bergai wacana yang berkembang. Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi integritas dan  profesionalisme, KPU SBB telah bekerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-udangan serta PKPU yang berlaku. (ASI)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top