BPKP Maluku Didesak Mengaudit Dana Desa Wonreli – Rakyat Maluku
DAERAH

BPKP Maluku Didesak Mengaudit Dana Desa Wonreli

Fernando Dahoklory

Rakyatmaluku.com – APARAT Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli diduga ’bermain mata’ dengan kontraktor dan penanggung jawab proyek-proyek bermasalah dari Alokasi Anggaran Desa Oirata Barat, Kecamatan Pulau-pulau
Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga tengah berupaya mempetieskan kasus yang
telah dilaporkan masyarakat ke korps adhyaksa pada awal 2017 silam itu.

Di bagian lain Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku didesak menurunkan tim khusus untuk mengaudit dana-dana desa Wonreli sepanjang 10 tahun terakhir karena diduga pemanfaatannya dan penyalurannya kurang dirasakan masyarakat dusun-dusun di bawah desa tersebut.

’’Kasus proyek-proyek bermasalah yang bersumber dari ADD Oirata Barat telah menjadi konsumsi publik di Maluku. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli diharapkan tidak mempetieskan kasus ini dengan alasan yang dibuat-buat. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh pelaku diseret ke meja hijau agar ada efek jera di kemudian hari. Khusus untuk BPKP Maluku, kami harapkan dapat menurunkan tim audit untuk mengaudit dana-dana Desa Wonreli selama 10 tahun terakhir karena diduga pemanfaatannya dan penyalurannya tidak jelas,’’ seru pemerhati sosial politik Fernando Dahoklory kepada pers di Ambon, Sabtu (8/4).

Dahoklory meminta korps adhyaksa di Wonreli yang telah melakukan penyelidikan kasus-kasus korupsi ADD Oirata Barat segera menaikannya ke tahap penyidikan sehingga siapapun, entah kontraktor, staf pemerintah desa Oirata Barat dan mantan kepala desa Oirata Barat, harus dijadikan tersangka dalam kasus ini. ’’Masyarakat berharap kasus ini dapat ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan dan para pelaku dapat dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’

Menurut Dahoklory korupsi merupakan musuh bersama yang harus dibasmi dari Bumi NKRI. Karena itu, ujar Dahoklory, tidak dapat ditoleransi jika kejaksaan terus berupaya memanggil pelapor Enos Ratuhanrasa dengan tujuan mengatur damai dengan kontraktor dan para penanggung jawab proyek-proyek bermasalah dari ADD Oirata Barat agar kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. ’’Jangan sampai kejaksaan ingin mempetieskan kasus ini. Ada apa sampai pelapor terus dipanggil ke kejaksaan.

Ingat, biar pun kerugian Negara telah dikembalikan, tapi hal itu tidak menghapus tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan kontraktor dan para penanggung jawab proyek-proyek bermasalah dari ADD Oirata Barat. Kan niat dan motif mereka tidak baik. Sudah dipublikasikan media baru uang dikembalikan,’’ tandas aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Kisar Ambon. Dahoklory menduga personel Kejari Tual di Wonreli telah masuk angin sehingga penyidikan kasus-kasus ini mandek di tengah jalan. ’’Kami minta pak Kajati Maluku dapat menindak tegas anak buahnya yang tidak serius memproses kasus-kasus korupsi yang bersumber dari ADD Oirata Barat,’’ cetus alumnus Fisip Universitas Pattimura.

Di bagian lain pentingnya BPKP Maluku menurunkan tim audit ke Kisar untuk mengaudit dana-dana pemerintah yang selama 10 tahun disalurkan ke Desa Wonreli relatif penting karena sesuai pengakuan sejumlah aparat Dusun Yawuru, Mesiapi, Woorono, Romleher Utara dan Romleher Selatan, sejauh ini tak pernah ada bantuan dana yang dirasakan warga setempat. ’’Dari dulu dusun-dusun di bawah Wonreli begitu-begitu saja, bahkan Wonreli sebagai desa induk pun tak ada pembangunan yang mencolok padahal anggaran desa selalu diterima setiap tahun. Sebenarnya dana-dana desa Wonreli dimanfaatkan untuk apa saja,’’ herannya.

Jika akhirnya hasil audit BPKP Maluku menunjukkan banyak terjadi ketimpangan pemanfaatan dana desa Wonreli selama bertahun-tahun, saran Dahoklory, hasil audit itu seyogianya diserahkan ke kejaksaan sebagai dasar untuk menjerat siapa pun yang patut dimintai pertanggungjawaban terkait dugaan penyalahgunaan dana Desa Wonreli. ’’Tak ada orang yang kebal hukum di Negara ini. Jika hasil pemeriksaan BPKP Maluku mengindikasikan telah terjadi korupsi dalam pemanfaatan dana desa Wonreli, pelaksana tugas kepala desa Wonreli dan staf desa Wonreli harus dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum,’’ pungkasnya. (ROS)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top