11 Perda Kota Ambon Diregister Pemprov Maluku – Rakyat Maluku
AMBONESIA

11 Perda Kota Ambon Diregister Pemprov Maluku

Rakyatmaluku.com – ADA 11  Peraturan Daerah Kota Ambon yang telah mendapat nomor register dari Pemerintah Provinsi Maluku.  11 Perda tersebut antara lain, Perda tentang Penyelenggara Komunikasi dan Informatika, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Perda tentang penyelenggaraan perhubungan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, tanggung-jawan sosial perusahaan, Perda tentang Negeri, Penetapan Negeri, Perda tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala pemerintahan negeri di kota Ambon dan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 19 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Sekretaris Kota Ambon, AG Latuheru, Pemerintah Provinsi Maluku, melalui biro Hukum dan HAM telah menyurati Pemkot Ambon terkait penyampaian nomor register terhadap 11 Ranperda sejak 29 Maret lalu.
“Masing-masing Perda ini dimulai dengan nomor register (14/1/2017) hingga nomor register (24/1/2017),” singkat Latuheru. Latuheru berharap, dengan adanya nomor register pada 11 Perda ini, produk hukum ini dapat diberlakukan sebagaimana mestinya.

Di lain sisi, Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Rofik Afifuddin berharap, agar perda-perda yang telah mendapat nomor register ini agar segera dilakukan sosialiasi kembali. Khususnya Perda tentang Negeri, Penetapan Negeri, Perda tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala pemerintahan negeri di kota Ambon.

“Saya yakin betul, banyak pihak yang belum mengetahui secara jelas isi Perda-perda ini, sehingga alangkah baiknya dilakukan sosialisasi bagi masyarakat. Para raja-raja, saniri negeri, kepala-kepala kecamatan harus dilibatkan dalam sosialisasi ini. Komisi I DPRD Kota Ambon siap membantu dalam memberikan sosialisasi tiga perda ini,” katanya.

Rofik berharap, dengan lahirnya Perda tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala pemerintahan negeri di kota Ambon, maka negeri-negeri yang belum mempunyai kepala pemerintahan defenitif dapat segera melaksanakan pemilihan raja. (R1)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top