Hindari Sengketa Tanah Di Maluku, Segera Konsultasi Ke Bidang Datun Kejaksaan – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Hindari Sengketa Tanah Di Maluku, Segera Konsultasi Ke Bidang Datun Kejaksaan

Ilustrasi Sengketa Lahan

Rakyatmaluku.com – SENGKETA lahan atau tanah di Provinsi Maluku kerap kali terjadi. Saling klaim mengklaim atas hak tanah pun berujung saling tuntut antara pihak satu dengan pihak lainnya ke pengadilan untuk mencari keadilan hukum.

Tak sampai di Pengadilan Negeri saja, pihak yang kalah juga tak tanggung – tanggung untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi hingga Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Hal ini tentunya membuat resah masyarakat yang ingin transaksi jual beli tanah di suatu daerah.

Dalang dibalik sengketa tanah tersebut seringkai kali dituduhkan ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terkadang mengeluarkan dua sertifikat tanah diatas objek yang sama. Sehingga, tak sedikit pejabat BPN yang dijebloskan ke penjara atau kebijakannya itu.

Untuk menghindari sengketa tanah tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) akhirnya membuka Pos Pelayanan Hukum Online bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi.
Menurut Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Maluku, Agus S. Siraid, SH., MH, dengan kehadiran Pos Pelayanan Hukum Online, maka semua permohonan pelayanan hukum masyarakat, baik terkait bidang perdata maupun tata usaha negara akan ditampung dan dijawab tanpa dipungut biaya.

“Bagi masyarakat Maluku yang ingin berkonsultasi dengan kami menyangkut persoalan hukum, baik perdata maupun tata usaha negara, bisa langsung menghubungi kami di call center : 081344114402. Atau melalui alamat email di : callcenterkejatimaluku@gmail.com dan alamat email di : posyankumdatunkejatimaluku@gmail.com,” ucap Agus, kepada wartawan, di Kantor Kejati Maluku, Jumat, 7 April 2017.

Ia berharap, melalui fasilitas yang disediakan, baik call center maupun email khusus bidang perdata dan tata usaha negara, masyarakat luas hingga ke daerah-daerah di Maluku dapat dilayani kebutuhan akan informasi dan pelayanan hukum dari pihak Kejaksaan.

“Jadi, masyarakat tidak perlu harus datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku untuk berkonsultasi, melainkan cukup berkonsultasi via telpon ataupun via email yang disediakan. Hal ini sekaligus sebagai wujud transparansi kami dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat,” harap Agus. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top