DPRD SBB ‘Sandera’ Hasil Pleno Penetapan YAKIN – Rakyat Maluku
POLITIK

DPRD SBB ‘Sandera’ Hasil Pleno Penetapan YAKIN

BERBEDA dengan tiga kabupaten lain, hasil pemilihan bupati-wakil bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)  tidak berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun, muncul riak-riak politik dari kubu lawan politik atas hasil pleno penghitungan suara di KPUD SBB yang menetapkan M. Yasin Payapo-Timotius Akerina sebagai ‘jawara’ di kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa, namun, tidak ada langkah lanjutan untuk menggugat keputusan KPUD tersebut.

Menariknya, terlepas dari persoalan Perselisaihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah di SBB, justeru ada persoalan lain yang menjadi batu sandungan KPUD SBB untuk mempercepat pengusulan pelantikan bupati terpilih berdasarkan pleno KPUD yang dikirim ke DPRD SBB untuk di paripurnakan.

Saat dihubungi Rakyat Maluku, Komisioner KPUD Kabupaten SBB, Syarif Hehanussa menegaskan, hasil pleno penetapan bupati-wakil bupati terpilih lima tahun yang dilakukan KPUD telah diusulkan ke DPRD kabupaten setempat pada bulan Mei kemarin, namun, sampai hari ini, belum juga ada respons dari lembaga legislative tersebut.

“Kami sudah usulkan hasil penetapan bupati-wakil bupati terpilih ke DPRD SBB, namun sampai hari ini tidak ada respons dari lembaga legislative tersebut. Kemudian, kami mengambil langkah lainnya yaitu dengan mengusulkan kepada Peme­rintah Maluku,” ucapnya.

Syarif mengaku, upaya lain yang ditempuh juga telah dilakukan pada 27 Maret kemarin, dengan mengusulkan pleno penetapan bupati-wakil bupati terpilih hasil pilkada 2017 tersebut kepada pemerintah provinsi namun juga masih bernasib sama. Soal, alasan mengapa sampai DPRD SBB tidak memberikan sinyal menanggapi putusan pleno penetapan tersebut, bahkan Hehanussa juga tidak tahu menahu, padahal, tidak ada persoalan atau dalil secara hukum yang bisa menangguhkan usulan putusan KPUD tersebut.

“Setelah tidak mendapat respons dari DPRD SBB, kami kemudian mengusulkan ke pemerintah provinsi Maluku tertanggal 27 Maret kemarin, namun belum juga ada respons,” sebutnya.

Ditanya soal apakah ada gugatan atau langkah hukum yang dilakukan pihak tertentu terhadap keputusan KPUD SBB di Pilakda serentak jilid II tersebut, Hehanussa menurutkan sampai saat ini tidak ada masalah hukum apapun yang dihadapi KPUD SBB.

Syarif mengaku, tidak ada langkah menuju MK, maupun ke PTUN. Pasalnya, tidak ada rekomendasi apapun dari Panwas terkait dengan rekapitulasi di tingkat KPUD. Kalaupun toh ada upaya ke PTUN, maka sebenarnya produk pengajuan gugatan atau keberatan tersebut telah batal demi hukum. Karena hanya terpaut tiga hari pasca rekomendasi yang dikeluarkan Panwas setempat.

“Kami tidak bersengketa di MK, ataupun ada gugatan administrative ke PTUN. Kalaupun ada maka harus lewat rekomendasi Panwas, dan hasil rekapitulasi tidak ada rekomendasi yang disampaikan Panwas.

Kalaupun toh, muncul beragam spekulasi atas putusan KPUD tersebut, maka yang harus dilihat adalah batas waktu kadaluarsa rekomendasi yang disampaikan Panwas. Karena,batasan rekomendasi itu berlaku terhitung tiga hari dari dikeluarkan,” kuncinya. (ASI)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top