Jaksa Kantongi Hasil Lab Pemalsuan Tanda Tangan Kapolres – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Jaksa Kantongi Hasil Lab Pemalsuan Tanda Tangan Kapolres

TIM Penyidik Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) MTB telah mengantongi hasil laporan laboratorium (Lab) soal tanda tangan mantan Kapolres
MTB M. Syafi’i, pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perbatasan
Polres dan Polsek di wilayah MTB terkait tunjangan pulau- pulau terluar tahun 2016 sebesar 800 juta.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari MTB, Denny Syahputera, dalam hasil laporan lab itu terbukti bahwa tanda tangan Safi’i selaku Kapolres MTB saat itu pada SPM, SP2D dan cek dipalsukan oleh empat orang anak buahnya sendiri, yakni, Aiptu JK, Bripka JW, Brigpol A, dan Briptu PS.

“Berkas perkara empat tersangka korupsi penyalahgunaan dana perbatasan telah diterima JPU dari Tim Penyidik Polres MTB (Tahap I) disertai hasil lab dari Makassar. Dan hasil lab ini cukup menjadi alat bukti JPU dalam persidangan untuk membuktikan bahwa tanda tangan Safi’i selaku Kapolres MTB saat itu dipalsukan oleh empat orang anak buahnya sendiri,” ucap Denny, kepada wartawan, di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu, 5 April 2017.

Dan dalam waktu satu Minggu ke­ depan, lanjut Denny, pihaknya akan menentukan sikap untuk kele­ng­kapan berkas perkara Tim Penyidik Polres MTB (P21).

“Saat ini kita masih pelajari berkas perkara yang merupakan alat bukti sebagai proses P21. Jika telah dinyatakan P21, maka JPU akan segera berkoordinasi dengan Tim Penyidik untuk segera dilakukan penyerahan tersangka beserta barang buktinya (Tahap II) untuk ditindaklanjuti ke pengadilan,” tandasnya.

Keempat tersangka ini, kata Denny, telah ditahan sejak 1 Januari 2017 lalu. Alasan penahanan berdasarkan pada Pasal 21 KUHP. Sebab, dikhawatirkan keempat tersangka ini akan melarikan diri. Dan ditahap penuntutan nanti, pihaknya juga akan mengajukan penahanan atas empat tersangka tersebut demi kepentingan penuntut umum.

“Saat ini empat tersangka sedang ditahan demi kepentingan penyidikan. Dan ditahap penuntutan nanti juga pasti akan ditahan lagi demi kepentingan penuntut umum. Mereka dijerat Pasal 2 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (Primair), Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (Subsidair), dan Pasal 8 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (Lebih Subsidair),” terangnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2016, terdapat anggaran perbatasan Polres dan Polsek di wilayah MTB terkait tunjangan pulau- pulau terluar sebesar 800 juta.

Untuk mencairkan anggaran Rp 800 juta tersebut, Aiptu JK dibantu tiga anak buahnya yakni, Bripka JW, Brigpol A, dan Briptu PS, memalsukan tanda tangan Kapolres MTB M. Syafi’i, dan Kabag Sumda Polres MTB pada SPM dan SP2D, serta memalsukan cek.

“Keempat tersangka ini bagian keuangan pada Polres MTB. Mereka sendiri yang membuat SPM, serta membuat administrasi pencairan untuk dibuatkan SP2D ke KPPN Saumlaki. Dan mereka menindaklanjuti dengan memalsukan cek yang seharusnya di tandatangani Kapolres MTB. Dan mereka sendiri yang membuat laporan pertanggung jawaban atas pencarian tersebut,” jelas Denny.

Dari data Kejari MTB tersebut, lanjut Denny, kemudian diserahkan ke pimpinan Polres MTB untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).
“Data dari kami. Kemudian kami serahkan ke Kapolres MTB untuk ditindaklanjuti. Dan Kapolres MTB sendiri yang membuat laporan polisinya. Dalam hasil pemeriksaan saksi-saksi terungkap bahwa sejumlah anggota Polres dan Polsek di wilayah MTB tidak menerima dana tunjangan sebagaimana mestinya,” bebernya. (RIO)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top