Raja Negeri Hitu Lama Ancam Polisikan BPN – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Raja Negeri Hitu Lama Ancam Polisikan BPN

jumpa pers. Raja Negeri Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Salhana Pelu, (tengah), didampingi dua kuasa hukumnya Abu Said Pelu (kiri) dan Saiful Bahri Pelu (kanan), dalam jumpa pers, di kediaman Raja Negeri Hitu Lama, Senin, 3 April 2017.

RAJA Negeri Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Salhana Pelu, mengancam akan mempolisikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota maupun provinsi, jika secara sepihak mengeluarkan sertifikat tanah milik hak ulayat Pemerintah Negeri Hitu kepada orang lain yang bukan haknya. Selain BPN, oknum yang menjual tanah hak ulayat Pemerintah Negeri Hitu juga akan diproses hukum.

“Dari hasil investigasi kami dilapangan, ternyata tanah yang dijual oleh sejumlah oknum adalah tanah hak ulayat Pemerintah Negeri Hitu. Perbuatan ini merupaka pelanggaran hukum pidana dan perdata. Untuk itu, kami akan memproses hukum siapa saja yang terlibat, baik oknum penjual tanah maupun pihak BPN yang mengeluarkan sertifikat tanah tersebut,” tegas Pelu, didampingi penasehat hukumnya, Abu Said Pelu dan Saiful Bahri Pelu, dalam konferensi pers, di kediamannya, Negeri Hitu Lama, Senin, 3 April 2017.

Untuk setiap orang yang terlanjur membeli tanah milik hak ulayat Pemerintah Negeri Hitu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lanjut Pelu, tidak akan dikenakan sanksi apapun. Namun, akan dilakukan penertiban administrasi.

“Langkah awal yang akan kita lakukan adalah penertiban administrasi bagi setiap orang yang telah membeli tanah. Kami sadar sungguh bahwa kesalahan tidak ada pada pembeli karena keinginan bertempat tinggal adalah keinginan semua orang,” katanya.

Dikesempatan yang sama, Kuasa Hukum Raja Negeri Hitu Lama, Abu Said Pelu, juga menegaskan, langkah hukum yang akan diambil kepada sejumlah oknum yang terbukti menjual tanah ulayat adalah pidana dan perdata.
Untuk itu, Ia meminta kepada setiap orang agar segera menghentikan segala aktifitas diatas tanah hak ulayat Pemerintah Negeri Hitu. Sebab, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang besar yang akan ditimbulkan bagi pihak yang mengklaim maupun pihak yang menguasai.

“Pihak yang menempati maupun pihak yang mengklaim, secara hukum perdata dan hukum adat tidak bisa dibenarkan atau tidak resmi. Sebab, keputusannya tersebut dianggap tidak sah,” tandasnya.
Hal senada juga ditegaskan Kuasa Hukum Raja Negeri Hitu Lama lainnya, Saiful Bahri Pelu. Menurutnya, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara 87/Pdt.G/1992/PN.AB, Pengadilan Tinggi dengan Nomor Perkara 37/Pdt/1993/PT.Mal, Mahkamah Agung (MA) RI dengan Nomor Perkara 1384 K/Pdt/1994, yang pada pokoknya menerangkan bahwa wilayah ulayat tanah Negeri Hitu atau petuanan tanah Hitu sebelah selatan berbatasan dengan petuanan Rumah Tiga dan petuanan Halong, sebelah utara berbatasan dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan petuanan Negeri Wakal dan Negeri Rumah Tiga, sebelah timur berbatasan dengan petuanan Negeri Mamala.

Yang apabila mengutip pada diktum angka empat Putusan Perkara Perdata No. 87/Pdt.G/1992/PN.AB dengan tegas menyatakan bahwa semua dokumen dokumen dengan legitimasi petuanan Hitumesseng dan Regestrasi Dati Negeri Hitumessing tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum alias cacat hukum.

“Dari kesepakatan bersama Pemerintah Negeri Hitu Lama yang telah diputuskan melalui sidang adat bersama seluruh Saniri Negeri, bahwa segala perkara tanah ulayat dari barat ke timur dan selatan, semuanya diserahkan ke kuasa hukum Pemerintah Negeri Hitu Lama untuk ditindaklanjuti. Sehingga, siapapun yang melakukan tindakan penguasaan dan pengklaiman lahan tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum dan mencederai tatanan adat di Negeri Hitu,” tegasnya.

Untuk pekerjaan yang saat ini berlangsung di wilayah Kate-Kate, kata Saiful, harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Sebab, pekerjaan tersebut tidak diketahui Pemerintah Negeri Hitu sebelumya, sehingga dianggap ilegal.
Ia juga menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon dan sekitarnya untuk tidak megadakan transaksi jual beli tanah di atas wilayah hak ulayat tanah Negeri Hitu tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.

“Register dati yang dijadikan sebagai acuan hukum untuk penguasaan lahan diatas hak ulayat tanah Hitu dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum dan harus diproses secara hukum, baik proses hukum perdata maupun pidana. Olehnya itu, kami minta agar masyarakat dapat berhati-hati dalam membeli tanah dari oknum yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut,” himbaunya. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!