FATWA-RAMA Siap Dilantik – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

FATWA-RAMA Siap Dilantik

SENGKETA pilkada Kabupaten Maluku Teng­gara Barat (MTB) dan Kabupaten Buru yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya berakhir.

Para hakim MK yang memimpin sidang sengketa Pil­kada tersebut, Senin 3 April 2017,  menjatuhkan pu­tusan menolak gugatan hasil Pilkada Kabupaten MTB nomor 12 yang diajukan pasangan Dharma Oratmangun – Markus Faraknimela ( DOA)  dan perkara nomor 49 oleh Petrus Paulus Werembinan – Jusuf Selety.

Hakim MK juga menolak dan telah memutuskan Perkara Hasil Perhitungan (PHP) nomor 20 yang diajukan tim pasangan calon Bakrie Lumbessy – Rully Hentihu (BARU) terkait dengan penetapan suara KPUD Buru atas hasil pilkada 15 Februari 2017 lalu.

Dengan ditolaknya gugatan perkara tersebut,  maka pasangan calon bupati dan wakil Kabupaten MTB terpilih Petrus Fatlolon – Agustinus Utuwaly (FATWA) dan pasangan calon bupati dan wakil Kabupaten Buru terpilih Ramly Umasugi – Amus Besan (RAMA)  hanya menunggu waktu pelantikan.

Menyikapi hasil putusan MK ini, Calon Bupati MTB terpilih Petrus Fatlolon,  menyatakan rasa syukur dan yang tak terhingga kepada Tuhan, dan juga kepada tim Fatwa, parpol pengusung dan masyarakat MTB umumnya yang telah membantu mengawal proses pilkada ini sampai alhir.
Selanjutnya,  kata Fatlolon tahap berikutnya, tiga hari pasca putusan MK tersebut,  maka KPU setempat harus melakukan pleno penetapan calon terpilih. Kemudian, setelah pleno oleh KPU tersebut,  lima hari setelahnya DPRD MTB melakukan paripurna istimewa untuk mengusulkan calon terpilih untuk dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati defenitif.
“Saya imbau bagi semua pihak baik itu tim pemenang Fatwa,  DOA, Power Justis,  mari terima keputusan MK sebagai suatu putusan hukum yang akhir,” ujar Fatlolon,  Senin 3 April 2017. Fatlolon pun mengajak semua pihak dan masyarakat MTB untuk bersama-sama tanggalkan semua perbedaan  diantara orang-orang Tanimbar untuk membangun MTB yang lebih baik.

Terpenting dari semua itu adalah bisa menjaga suasana kamtibmas di Tanimbar,  dengan tidak terpancing isu-isu negatif yang dapat mengganggu  MTB tercinta.

“Jauhkan fitnah diantara kita, “ tandas Fatlolon. Sementara itu setelah  kalah dalam proses penghitungan suara ditingkat Kabupaten Buru, pada Pilkada  jilid II medio Februari 2018, pasangan Bakir Lumbessy-Amurllah Madani Hentihu (BARU) memutuskan untuk mengajukkan gugatan atas perselisihan hasil pemungutan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selisih perolehan suara pasangan Bakri-Rully cukup signifikan dengan Ramly-Amus berdasarkan hasil peng­itungan suara baik di TPS, PPK maupun KPUD Buru. Terpaut 12 ribuan suara hasil votting (pilihan) masyarakat pada pesta demokrasi electoral yang berlansung di kabupaten berjuluk Bupolo tersebut.

Kuasa Hukum pasangan Ramly I Umasugi-Amustafa Besan, Fachri Bachmid saat dihubungi wartawan Rakyat Maluku menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Perkara Hasil Perhitungan (PHP) nomor 20 yang diajukan pihak termohon terkait dengan penetapan suara KPUD Buru atas hasil pilkada 15 Februari lalu. “MK sudah memutuskan PHP nomor 20 kabupaten Buru. Putusan hakim MK tersebut atas putusan sela, dan dalam putusan itu, permohonan pemohon tidak ditolak,” tegas Fachri.

Dia menuturkan, penolakan atas permohonan pemohon tersebut didasarkan tidak memmenuhi syarat ambang batas sebagaimana yang diatur dalam UU atau tidak memiliki legal standing. Sehingga perkara tersbeut tidak bisa ditindak lanjuti ke pemeriksaan alat bukti.

“Penolakan atas permohonan pemohon tersebut didasarkan tidak memmenuhi syarat ambang batas sebagaimana yang diatur dalam UU atau tidak memiliki legal standing. Sehingga perkara tersbeut tidak bisa ditindak lanjuti ke pemeriksaan alat bukti,” tuturnya.

Fachri menekankan, jika putusan MK merupakan tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang ditempuh terkait putusan MK tersebut. Untuk itu,  KPU Buru harus segera menindak lanjuti keputusan MK dengan menggelar rapat pleno pengusulan pelantikan bupati-wakil bupati Buru terpilih, Ramly I Umasugi-Amustafa Besan dan diteruskan kepada Gubernur Maluku dan Mendagri.

“Jika putusan MK merupakan tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang ditempuh terkait putusan MK tersebut. Untuk itu,  KPU Buru harus segera menindak lanjuti keputusan MK dengan menggelar rapat pleno pengusulan pelantikan bupati-wakil bupati Buru terpilih, Ramly I Umasugi-Amustafa Besan dan diterus­kan kepada Gubernur Maluku dan Mendagri, dan pleno KPUD akan digelar dalam waktu dekat,” ucapnya.

Sebagai seorang professional hukum, Fachri mengaku dari awal sudah diprediksikan bahwa per­monohan paslon BARU lewat Kuasa Hukum mereka akan ditolak, cuman dipaksakan. Nah, dari proses persidangan yang berjalan, tampak MK, sependapat dengan eksepksi yang diajukan termohon dan pihak terkait.

“Sudah dari awal kami telah memprediksikan permohonan mereka sangat lemah, karena tidak memiliki cukup alat bukti, sehingga ekspesi kami diterima MK, artinya MK sependapat dengan kami.  Gugatan mereka terkesan dipaksakan,” tuturnya.

Fachri mengaku sidang MK sampai dengan putusan penolakan terhadap permohonan pemohonan yakni pasangan BARU dalam sidang perselisihan hasil pemungutan suara pilkada Buru. Alasanya, dalam proses persidangan di MK, para majelis hamik tidak bakalan menangkan pihak yang kalah dan mengalahkan yang menang. Putusakan sesuai alat bukti dan objektvitas hakim. Tidak ada sesuatu yang janggal selama sidang berlangsung.  (YAS/ASI)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top