Kejati Maluku Rapat Tertutup Evaluasi Penanganan Perkara Korupsi – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Kejati Maluku Rapat Tertutup Evaluasi Penanganan Perkara Korupsi

KEPALA  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Manumpak Pane, menggelar rapat tertutup bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Maluku, Erryl Agoes, para Asisten, Jaksa Penyelidik serta Jaksa Penyidik, di ruang kerjanya, di lantai II, Kamis, 23 Maret 2017 kemarin.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulete, saat dikonfirmasi koran ini, Jumat, 24 Maret 2017, membenarkan adanya rapat tertutup tersebut. Menurutnya, rapat internal kejaksaan itu dilakukan untuk mengevaluasi penanganan perkara korupsi di tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan.
“Ia benar, kemarin sore (Kamis, red) ada rapat internal Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengevaluasi seluruh kasus korupsi yang ditangani ditahap penyelidikan maupun ditahap penyidikan,” akui Samy.

Ditanya soal hasil rapat tersebut, Samy enggan membeberkannya. Sebab, menurut Samy hal tersebut merupakan rahasia internal Kejaksaan. “Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan hasil rapat internal Kejaksaan ke publik melalui media. Sebab, evaluasi kasus korupsi ditahap penyelidikan merupakan rahasia yang tidak bisa dipublikasikan ke luar Kejaksaan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, beberapa perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku ditahap penyelidikan diantaranya;

Pertama, kasus dugaan gratifikasi proyek pengangkatan sedimen di Sungai Anahoni, kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Kabupaten Buru sebesar Rp 4,6 milliar yang disetor Direktur PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS), Mintaria Loesihaan, ke rekening pribadi Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Martha Nanlohy.

Informasi sementara yang dihimpun bahwa dalam kasus ini Nanlohy telah menerima dua kali setoran dari PT. BPS, dengan dalih bahwa dana tersebut merupakan dana hibah. Pertama pada bulan November, dan berikut­nya Desember 2015, dengan total uang yang disetor sebesar Rp 4,6 miliar.

PT. BPS ini akan menyetor setiap bulannya ke rekening pribadi milik Nan­lohy sebesar Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang masuk ke reke­ningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar.
PT. BPS adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas ESDM Maluku, untuk mengerjakan proyek pengangkatan sedimen di Sungai Anahoni sejak tahun 2015 hingga saat ini.
PT. BPS juga diketahui telah mendapatkan ijin dari Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff, untuk pekerjaan pengelolaan tambang emas Gunung Botak, serta pemurniannya.

Kedua, kasus dugaan korupsi proyek normalisasi Sungai Anahoni di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang dikerjakan PT. Cita Cipta Pratama (CCP) melalui menang tender proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku.

Pekerjaan proyek tersebut dianggarkan sebesar Rp 1.380.000.000 yang bersumber dari DIPA ABPD Perubahan tahun 2015. Namun, dari total anggaran Rp 1.380.000.000 itu, yang dicairkan untuk pelaksanaan proyek sebesar Rp 130 juta. Sebab, pekerjaan dilapangan oleh PT. CPP tidak mencapai 10 persen, yakni hanya 9,7 persen.
Ketiga, kasus dugaan korupsi Reverse Repo Obligasi Bank Maluku atau pembelian surat-surat berharga sebesar Rp 238, 5 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin pada tahun 2014, ditemukan transaksi Reverse Repo surat berharga sebesar Rp 238,5 miliar di Bank Maluku. Selain itu, OJK menemukan transaksi pembelian reverse repo surat berharga sebesar Rp 146 miliar dan USD 1.250 ribu di Bank Maluku dan Malut. Kedua transaksi itu dilakukan pihak Bank dengan PT. Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas.

Keempat, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan modem untuk support AMR daya 23 KV dan 33 KV pada PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku-Maluku Utara (Malut) tahun 2016 sebesar Rp 1.122.000.000.
Proyek yang diduga bermasalah di PT. PLN Wilayah Maluku – Malut itu pertama kali dilaporkan oleh PT Fulindo kepada pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Dalam laporannya, proyek itu telah di mark’up oleh oknum pejabat Bidang Niaga PT. PLN Wilayah Maluku – Malut.

Selain itu, tender proyek pengadaan modem untuk Support AMR daya 23 KV dan 33 KV dinilai bermasalah dan sarat akan tindakan manipulasi data. Pasalnya PT. Fulindo yang ikut tender tersebut merasa dirugikan atas keputusan pihak PT. PLN Maluku-Malut yang memenangkan PT. Electra Inti Niaga.

Perusahaan PT. Electra Inti Niaga ini ternyata mempunyai dua dokumen dengan dua nilai berbeda saat proses tender. Dua dokumen tender proyek sebelumnya senilai Rp 981.750.000, namun membengkak menjadi Rp 1.122.000.000.

Sedangkan beberapa perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku ditahap penyidikan diantaranya;
Pertama, kasus korupsi proyek pembelian lahan dan bangunan untuk pembangunan Kantor Bank Maluku Cabang Surabaya tahun 2014 sebesar 7,6 miliar dari total anggaran sebesar Rp 54 miliar atas tersangka Jack Stuart Revilino Manuhutu selaku Kepala Sub Perencanaan pada Devisi Renstra dan Korsec PT. Bank Maluku – Maluku Utara (Malut).

Dalam kasus tersebut, selain tersangka Jack Manuhutu, Jaksa Penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya. Yakni, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Maluku-Malut, Idris Rolobessy, dan Direktur CV. Harvest, Heintje Abraham Toisuta. Dan hingga saat ini kedua tersangka tersebut tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon.
Dalam fakta persidangan perkara tersebut, Direktur PT. Podo Joyo Masyur, Teguh Kinarto, selaku pemilik lahan di Jalan Raya Dharmo Nomor 51, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, mengaku bahwa dirinya menjual lahannya kepada PT. Bank Maluku tahun 2014 sebesar Rp 46,4 miliar.

Namun, dirinya ditransfer uang oleh PT. Bank Maluku melalui terdakwa Heintje sebesar Rp 54 miliar pada 18 November 2014. Sisanya sebesar Rp 7,6 miliar dikembalikan ke terdakwa Heintje dihari yang sama. Tetapi, anggaran sisa Rp 7,6 miliar itu tidak dikembalikan terdakwa Heintje ke kas daerah PT. Bank Maluku. Melainkan dibagi-bagikan kepada sejumlah pejabat Bank Maluku dan oknum di luar Bank Maluku.

Kedua, kasus korupsi dua proyek milik Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Maluku tahun 2015 atas tersangka Ibrahim Sangadji selaku mantan Kadis Kominfo Maluku, yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dua proyek yang dikorupsi itu, proyek penguatan jaringan (Wi Fi) di Kantor Gubernur Maluku, dan proyek pembuatan Master Plan di Dinas Kominfo Maluku.

Saat menjabat Kadis Kominfo Maluku, Ibrahim Sangadji selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai paling bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dua proyek di tahun 2015 itu. Sebab, pencairan sekaligus penggunaan anggaran dua proyek itu diketahui oleh Ibrahim Sangadji.

Kerugian keuangan negara sementara di proyek penguatan jaringan Wi Fi pada Kantor Gubernur Maluku tahun 2015 senilai Rp 168 juta. Kerugian tersebut diakibatkan lantaran pihak Dinas Kominfo Maluku belum membayar pihak ketiga, yakni CV Bintang Timur, selama tiga bulan terakhir di tahun 2015, dengan pembayaran per bulannya senilai Rp 56 ribu.

Tunggakan pembayaran uang Wi Fi untuk tiga bulan terakhir di tahun 2015 senilai Rp 168 juta, telah dilunasi oleh CV Bintang Timur kepada pihak penyedia layanan, yakni PT Telkom. Namun, yang menjadi masalah adalah pihak Dinas Kominfo Maluku belum menggantikan uang Wi Fi itu ke CV. Bintang Timur. Pihak Dinas Kominfo Maluku baru melunasinya setelah Direktur CV Bintang Timur Abdul Musani dimintai keterangan oleh Jaksa Penyidik
Sedangkan kerugian keuangan negara sementara dari proyek pembuatan master plan di Dinas Kominfo Maluku tahun 2015 sebesar Rp 800 juta lebih.

Proyek ini diketahui telah selesai dikerjakan 100 persen, sementara pihak ketiga yang mengerjakan belum menerima pembayarannya sebesar Rp 800 juta lebih.

Kepada Jaksa Penyidik, tersangka Ibrahim Sangadji mengaku bahwa telah menggunakan anggaran dua proyek di tahun 2015 itu untuk menjamu atau memfasilitasi kedatangan menteri Kominfo RI beserta istrinya di kota Ambon pada 5 Juli 2015 lalu.

Ketiga, kasus korupsi pengadaan lahan seluas 4485 meter persegi, di Desa Tawiri tahun 2015 oleh pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku – Maluku Utara (Malut) atas tersangka Sadrach Ayal selaku mantan Kepala Tata Usaha (KTU) BPJN IX Maluku – Malut.

Pada tahun 2015, BPJN Provinsi Maluku – Malut mendapatkan alokasi anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBN. Kemudian Sadrach Ayal selaku KTU ditunjuk sebagai PPK.

Dalam pelaksanaannya, Sadrach Ayal diketahui telah menemui Hendro Lumangko selaku pemilik lahan seluas 4485 meter persegi di Desa Tawiri itu untuk membeli lahannya.

Lahan seluas 4485 meter persegi itu awalnya dibeli Hendro Lumangko dari pemilik lahan pertama Attamimi melalui calo Angky Rumpeniak senilai Rp 1,6 miliar, dengan NJOP permeter sebesar Rp 300 ribu.

Kemudian Sadrach Ayal selaku PPK menemui Hendro Lumangko untuk membeli lahan tersebut sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2015, dengan NJOP permeter Rp 600 ribu. Dengan catatan pajak ditanggung Hendro.

Namun faktanya dalam proses pembelian lahan di Desa Tawiri itu, terdapat prosedur-prosedur yang tidak dilakukan oleh pihak BPJN. Seperti tidak ada proses NJOP atau tidak berdasarkan harga pasar.

Anggaran pengadaan lahan di Desa Tawiri itu sudah dicairkan dan dibayarkan kepada Hendro Lumangko sebesar Rp 3 miliar di tahun 2015. Lahan tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan mess dan penampungan alat-alat berat BPJN.

Namun, dalam pembelian lahan itu tidak dilakukan sesuai SOP yang sudah ditentukan. Antara lain, Peraturan Presiden dan ketentuan perundang-undangan lainnya. (RIO)

 

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top