Terbukti Korupsi Dana BOS SMA N 1 SETI Malteng, Abuhar Djimbula Divonis 1.8 Tahun Penjara – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Terbukti Korupsi Dana BOS SMA N 1 SETI Malteng, Abuhar Djimbula Divonis 1.8 Tahun Penjara

KEPALA SMA Negeri 1 Seram Utara Timur (SETI), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Abuhar Djimbula, divonis satu tahun delapan bulan penjara, denda sebesar Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan, dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar  Rp 141 juta subsidair dua bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Ambon.

Sebab, perbuatan Abuhar Djimbula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2009-2014 yang diperuntukan bagi SMA Negeri 1 SETI sebesar Rp 141 juta dari total anggaran sebesar Rp 1 miliar.

“Menimbang, Memutuskan, perbuatan terdakwa Abuhar Djimbula terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor,” ucap ketua majelis hakim, Samsidar Nawawi saat membacakan amar putusannya, di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis, 16 Maret 2017.

Hukuman yang dijatuhi majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai, Acer Orno, yang sebelumnya menuntut terdakwa Abuhar Djimbula agar dihukum selama selama 2 tahun enam bulan (2.6) penjara.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, pada tahun 2009 SMA Negeri 1 SETI mendapat dana BOS yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku sebesar Rp149 juta, namun anggaran tersebut disinyalir dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa. Kemudian pada tahun anggaran 2010, SMA Negeri 1 SETI kembali mendapat kucuran dana BOS dari APBD Provinsi Maluku sebesar Rp 100 juta, tahun 2011 sebesar Rp 138 juta, tahun 2012 sebesar Rp 138,8 juta, dan tahun 2013 sebesar Rp126 juta.

Terhitung sejak tahun anggaran 2013 dan 2014, SMA Negeri tersebut juga mendapatkan kucuran dana BOS yang bersumber dari APBN. Modus korupsi yang dilakukan terdakwa, yakni setiap laporan pertanggungjawabab fiktif dilakukan, dengan cara meminta kwitansi atau nota pembelian barang yang kosong, tetapi sudah cap seperti nota belanja dari Toko NN di Kota Ambon.

Terdakwa juga menggunakan dana komite sekolah sebesar Rp 18 juta untuk kepentingan pribadi, namun yang bersangkutan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana itu dipakai untuk pembayaran honor guru. (RIO)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top