Talud Lingkar Naku-Kilang Dibangun Asal-asalan – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Talud Lingkar Naku-Kilang Dibangun Asal-asalan

  • BPBD Kota Ambon Dan Kontraktor ‘Kucing-kucingan’

PENJABAT  Walikota Ambon, Frangky Papilaya, diharapkan untuk segera memproses Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon,  dan Sekretarisnya, R Sopamena.

Padahal, pemerintah telah mencairkan dana senilai Rp7 miliar, kepada tiga perusahaan yang menangani proyek ini, masing-masing; CV Levca, CV Atman Jaya dan CV Putra Mandiri. Memang, pencairan dana Rp7 miliar lewat kas Pemkot Ambon, yang dikelola oleh BPBD, namun, dana itu telah diserahkan kepada ketiga perusahaan, untuk menyelesaikan tugas mereka di lapangan. Pencairan pertama di tahun 2016 kemarin, senilai Rp6 miliar, dan sisanya Rp2 miliar, baru dicairkan pada awal Tahun 2017. Demikian penjelasan Sekretaris BPBD Kota Ambon, F. Sopamena, kepada pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, dalam rapat koordinasi, yang digelar di ruang komisi, DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, kemarin.

Pembangunan rehabilitasi talud penahan badan jalan di kawasan Desa Naku, Hatalai, dan Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon telah menghabiskan anggaran 100 persen, sesuai RAB-nya. Namun, di lapangan, ditemukan bahwa proyek pembangunan talud ini belum selesai. Sudah begitu, pembangunannya sangat amburadul dari yang seharusnya.

Setelah digiring ke Komisi I DPRD Kota Ambon, terungkap kalau kejahatan ini diatur dari Kantor BPBD Kota Ambon. Bagaimana tidak, laporan BPBD Kota Ambon yang disampaikan Sekretaris BPBD, R Sopamena, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Yang kita heran, laporan BPBD Kota Ambon bahwa realiasi anggaran pusat senilai Rp7 miliar sudah 100 persen dicairkan baik di Tahun 2016 dan awal Tahun 2017. Namun kenyataannya, pekerjaan fisiknya belum juga selesai. Misalkan pembangunan Rehabilitasi Talud Penahan Badan Jalan di Desa Naku dan Hatalai yang belum juga selesai dikerjakan. Ini pengakuan dari kontraktornya. Olehnya itu, perlu Komisi I melakukan tugas pengawasan atas pembangunan di maksud. Dari pengawasan itu, baru diketahui apakah betul, pekerjaannya sudah selesai atau belum,” cecer Anggota Komisi I DRPD Kota Ambon, Jacob Usmani, dalam rapat kemarin.

Rekannya, Gerald Mailoa, juga meminta ada pengawasan langsung ke lapangan. Sehingga, kejahatan yang diduga dilakukan oleh BPBD Kota Ambon, maupun pihak Kontraktor, dapat dibongkar dan langsung dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses. “Bagi saya, perlu dilakukan pengawasan lapangan. Kalau memang benar, pembangunannya belum selesai 100 persen, sementara anggarannya sudah dicairkan 100 persen, maka ini temuan yang harus ditindaklanjuti,” kecam Gerald Mailoa.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kota Ambon, R Sopamena, mengakui seluruh dana hibah ini sudah 100 persen dicarikan. Pencairan dilakukan bertahap. Mulai dari Tahun 2016, hingga 2017 ini. Alih-alih untuk menyelamatkan diri, Sekretaris BPBD Kota Ambon mengaku, sebenarnya mereka membuat laporan fiktif, sehingga Pempus dapat mencairkan dana sisa senilai Rp2 miliar di awal tahun kemarin. Setelah dicairkan, dana tersebut langsung diberikan kepada kontraktor. Dan, sangat aneh, kalau ternyata di lapangan, proyek ini juga belum usai dibangun. “Laporan realiasi anggaran harus sesuai dengan pekerjaan, kalau tidak dikembalikan anggarannya. Anggaran ini, untuk penanganan pasca bencana tanah longsor kemarin. Jadi kita upayakan, jangan sampai anggarannya dikembalikan,” pungkas Sopamena.

Menerima pernyataan Sopamena, Ketua Komisi I, Zeth Formes, mengaku kecewa, karena pihak BPBD melakukan semua ini secara tertutup. Mestinya, bila ada kendala di lapangan, maka harus dikoordinasikan dengan DPRD, untuk dicarikan solusinya, bukan main tilang aturan.

Menurut ia, Komisi I tidak ada upaya untuk menghalangi aktivitas pembangunan khususnya penanganan pacsa bencana yang dianggarkan melalui APBN. Komisi I DPRD juga tidak meng-inginkan agar anggarannya dikembalikan karena pekerjaannya tidak tuntas. Komisi I hanya meng-ingatkan agar BPBD Kota Ambon keras terhadap kontraktor yang menanganai proyek ini.

Untuk itu, ia meminta kepada pihak BPBD agar segera menuntaskan masalah ini, dengan memanggil kontraktor untuk menyelesaikan proyek yang ditangani. Pasalnya, dana yang dihabiskan untuk pembangunan talud tersebut tidak sedikit. Kalau tidak diproses, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melanjutkan kasus ini ke lembaga hukum untuk diproses. (R1)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top