Sidang Pelanggaran Pilkada Di Buru, Panwas: La Denang Coblos Dua Kali Di TPS Berbeda – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Sidang Pelanggaran Pilkada Di Buru, Panwas: La Denang Coblos Dua Kali Di TPS Berbeda

ANGGOTA  Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Lilialy, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Marjuk Kabau, menegaskan, La Denang Buton Wabula, warga Desa Jikumerasa melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di tempat pemungutan suara (TPS) berbeda, saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buru berlangsung pada 15 Februari 2017 lalu.

“Saat itu saya bersama rekan saya yang juga anggota Panwas Kecamatan, Ansyar Barges, tengah monitor. Ketika kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada warga di Desa Jikumerasa melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di TPS I dan TPS III, kami langsung mengkonfirmasi laporan tersebut ke KPPS, baik di TPS I maupun TPS III, dengan mengkroscek formulir model C6 yakni undangan dan formulir model C7 yakni absen. Dan ternyata benar bahwa La Denang melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut,” akui Marjuk, saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon, Senin, 13 Maret 2017.

Dikesempatan yang sama, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3, La Ode Ngkoke, yang juga dihadirkan sebagai saksi mengaku bahwa undangan diberikan kepada terdakwa La Denang dua hari sebelum dilakukan pencoblosan.

“Kita sudah memberikan undangan kepada La Denang karena dia adalah pemilih di TPS tersebut sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota KPPS TPS I, Muji Setyo. Menurutnya, terdakwa La Dena Buton juga menerima undangan untuk mencoblos di TPS I.

“La Dena Buton itu nama terdakwa, walaupun tinggalnya agak jauh tapi yang kami tahu itu adalah terdakwa. Sehingga kami memberikan undangan pencoblosan bagi dirinya dan saat itu dia hadir untuk mencoblos,” terangnya.

Selain saksi Kabau, saksi Ngkoke dan saksi Setyo, JPU Kejari Buru juga menghadirikan enam saksi lainnya dalam persidangan. Yakni, Muz Latuconsina selaku Anggota Devisi Pelanggaran dan Hukum Panwas Kabupaten, Mohtar Tomahu selaku saksi paslon nomor 1 pada TPS I, Muhajir Buton selaku anggota KPPS TPS I, Nur Aje Buton selaku Anggota KPPS TPS III, Suryadi Tomia selaku saksi paslon nomor 1 pada TPS III serta Samsul Masiri selaku PPL pada TPS III.

Usai mendengar pembacaan dakwaan oleh JPU yang dilanjutkan mendengar keterangan saksi-saksi, Ketua Majelis Hakim, M Syamsudin La Hasan, didampingi dua hakim anggota Philip Pangalila dan Felix Ronni Wuisan, kemudian melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan terdakwa.

Dalam keterangannya, terdakwa La Denang Buton Wabula, mengaku bahwa dirinya tak memiliki niat untuk melakukan pencoblosan ganda. Serta tidak ada kepentingan untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
“Saya tidak punya niat untuk coblos dua kali, namun saya hanya menghargai undangan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya tidak punya kepentingan untuk pasangan calon tertentu karena di TPS I saya coblos pasangan dengan nomor urut dua sementara di TPS III untuk pasangan nomor urut 1,” bantahnya.

Usai mendengar keterangan terdakwa, majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga Selasa besok (hari ini, red) dengan agenda sidang mendengar tuntutan JPU.

Sebelumnya, JPU Kejari Buru Karel Sampe dan Sudarsono dalam dakwaannya menjelaskan, pada 15 Februari 2017 lalu, di Desa Jikumerasa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa datang ke TPS I yang terletak di SMPN 2 Buru dengan membawa formulir model C6 KWK  dan menyerahkan kepada petugas KPPS Muhajir Buton.

Dan ketika dicocokan dalam DPT, nama terdakwa tercatat pada nomor urut 217. Dan saat itu juga terdakwa langsung menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara.

Namun, sekitar pukul 11.00 Wit, terdakwa menuju ke TPS 3, yang terletak tak jauh dari rumah terdakwa.  Terdakwapun membawa formulir model  C6 KWK dan menyerahkannya kepada salah satu petugas KPPS setempat Muji Setyo. Terdakwa juga diberikan surat suara dan diarahkan masuk ke bilik suara untuk mencoblos.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 178 B UU Nomor 10 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, atau pasal 178 A UU Nomor 10 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top