Hasil Pilkada Malteng, MTB Dan Buru Ditangguhkan – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Hasil Pilkada Malteng, MTB Dan Buru Ditangguhkan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Maluku men­ya­takan tiga dari lima daerah menyelenggarakan Pilkada serentak kelompok kedua pada 15 Februari 2017 di negeri seribu pulau ini tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

‘’Tiga daerah itu adalah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Buru,’’ kata Ketua KPU Maluku Musa Toekan. Menurutnya hasil Pilkada pada 15 Februari 2017 yang masih berperkara di MK telah diarahkan menunjuk kuasa hukum dan mempersiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk persidangan. Musa mengemukakan tiga daerah itu sementara menunggu persidangan di MK, maka proses penetapan pemenang Pilkada ditangguhkan hingga proses hukumnya tuntas.

“Pleno penetapan pemenang Pilkada tiga daerah itu harus menunggu sampai ada keputusan sidang MK,” kata Musa. Disinggung pelantikan, dia menjelaskan itu merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Pusat. “Mekanismenya setelah penetapan pasangan pemenang, selanjutnya men­yam­paikan kepada masing – masing DPRD kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota menyam­paikan kepada Mendagri melalui Gubernur Maluku,” kata Musa.

Sebelumnya, tim hukum pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Barat, Dharma Oratmangun – Markus Faraknimela telah mela­yang­kan gugatan ke MK terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU.
Di Kabupaten Buru juga menggugat ke MK karena diduga ada berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penyelenggara Pilkada.

Sedangkan, Maluku Tegah tercatat Koalisi Rakyat Demokrasi (Kodrat) melaporkan, Panwaslu setempat ke Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu (DKPP), atas temuan ratusan formulir C6 (undangan) di salah satu kamar hotel di Masohi, ibu kota kabupaten setempat.

Sementara itu, kendati tidak ada gugatan ke MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seram Bagian Barat (SBB) juga menangguhkan rapat pleno penetapan pemenang Pilkada pada 15 Februari 2017. “Kami sebenarnya siap melaksanakan rapat pleno pada 8 Maret 2017. Namun, melalui surat KPU Pusat, maka ditangguhkan hingga 13 Maret,” kata Ketua KPU SBB, Achmad Silehu.

Surat KPU Pusat itu diterima pada 5 Maret 2017. Surat tersebut menindaklanjuti arahan dari Mah­kamah Agung (MA) sehubungan adanya gugatan dari sejumlah daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami (SBB) tidak ada pasangan calon Bupati – Wakil Bupati yang mengajukan gugatan ke MK. Namun, sesuai mekanisme harus menaati perintah dari KPU Pusat,” ujar Achmad.

Penetapan pemenang Pilkada serentak kelompok kedua ini berlaku untuk semua daerah di Tanah Air.
“Jadi penangguhan rapat pleno penetapan pemenang ini tidak hanya di SBB, tetapi berlaku di semua daerah,” tandasnya. (NAM)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top