Antara Bersih Dan Kebal Hukum, Abdullah Vanath Lolos Dari Dua Kasus Korupsi Besar – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Antara Bersih Dan Kebal Hukum, Abdullah Vanath Lolos Dari Dua Kasus Korupsi Besar

Abdullah Vanath

Mantan bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath bisa disebut kebal terhadap hukum. Bagaimana tidak,  dua kasus korupsi besar yang melilitnya dan sempat berpro ses hingga penetapan tersangka tidak kuat membuatnya dijebloskan ke dalam hotel prodeo.

LAPORAN: JONATHAN MADIUW
Wartawan Hr. Rakyat Maluku


KASUS
pertama adalah korupsi mega proyek pembangunan Bandar Kufar, SBT dan yang kedua adalah kasus tindak pidana pencucian uang TPPU pengelolaan deposito keuangan daerah Pemkab SBT sebesar Rp2,5 miliar.
Dua kasus ini diproses di Direskrimsus Polda Maluku. Untuk kasus korupsi Bandara Kufar, berkasnya terus bolak-balik dari kejaksaan dan akhirnya tenggelam. Padahal sudah ada penetepan tersangka, antara lain, Bupati SBT itu sendiri, dan John Rante dalam kaspasitasnya sebagai Kapala Bidang Perhubungan Udara, Dinas Perhubungan Maluku dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, Aan Sukri Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Chairul Anwar.

Kasunya hilang bak ditelang bumi. Tidak lagi berporses. Hukum dan aparatnya seperti sedang seperti dipermainkan oleh para penggerus uang negara.

John Rante yang kini tengah mendekam di jeruji besi dalam kasus berbeda yaitu kasus survei pembangunan Bandara Arara itu diduga adalah aktor utama dalam kasus Bandara Kufar ini.

Rante lah yang menyeting dan melakukan kongkalikong untuk memenangkan perusahaan milik Aseng yang tidak memiliki kualifikasi mengerjakan proyek Bandara Kufar pada tahun 2011.

PT Handayani Gemacitra yang juga ikut dalam tender proyek itu sempat melakukan sanggahan dan sanggahan banding. Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat Fredy Numberi akhirnya membatakan hasil tender akal-akalan itu. Hanya saja, perintah tender ulang oleh Menteri tidak diindahkan oleh John Rante. Malah yang bersangkutan langsung “tancap gas” membuat kontrak kerja bersama perusahaan milik Aseng dan melakukan pencairan dana awal.

Tak peduli dengan surat meneteri, Aseng yang juga kini menjadi tahanan KPK dalam kasus suap proyek jalan di Maluku itu akhirnya mengerjakan proyek Bandara Kufar pada tahun 2011 senilai Rp 4.289.812.108.00.
Proyek Bandara Kufar dibiayai APBN selama empat tahun sejak 2008- 2011. Dana termin pertama telah dicairkan Rp 20 miliar, tahun kedua 2009 sebesar Rp 70 miliar, ketiga Rp 5 miliar dari APBN tahun 2010 dan termin keempat Rp 4 miliar dari APBN tahun 2011.

Dalam perjalanan penyelidikan oleh Ditres­krimsus Polda Maluku, terungkap bahwa ada ketidakbersan sejak awal proses meloby proyek Bandara Kufar ini di Jakarta, sebelum didaratkan tahun 2008.

Hal ini terungkap dari laporan Muhammad Ramly Faud ke Ditreskrimsus Polda Maluku bahwa telah memberikan Rp2,5 miliar kepada Bupati SBT di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Uang tersebut diduga merupakan fee proyek pembangunan bandara Kufar senilai Rp 50 miliar dan disetor bertahap kepada Vanath
Uang tersebut diberikan Direktur CV. Cahaya Mas Perkasa bernama Frangky Tanaya. Frangky Tanaya adalah kakak dari Aseng. Asenglah yang dipercayakan mengelolah perusahan milik kakaknya itu.

Saat itu, Abdullah Vanath membantah menerima uang dari Ramly yang adalah saksi mahkota sekaligus palapor kasus ini. Pihak Ditreskrimsus akhirnya meras perlu untuk memeriksa rekaman CCTV di pusat perbelanjaan di Surabaya itu. Hanya saja, hasil kinerja tim yang diberangkatkan untuk memeriksa rekaman CCTV itu tidak diketahui karena tidak disampaikan ke publik.

Ditreskrimsus berhasil merampungkan berkas pemeriksaan namun kasus ini tak kunjung sampai pada tahap P19. Bolak balik belasan kali antara Ditreskrimsus dengan Kejaksaan Tinggi Maluku dan akhirnya tenggelam.
Abdullah Vanath pun lolos dan tetap berada di pucuk kepemimpinan periode kedua di kabupaten Ita Wotu Nusa itu.
Bukan cuma lolos jadi bupati periode kedua. Vanath juga sempat menjadi kontestan pada pesta pemilihan gubernur Maluku pada tahun 2013 lalu. Kendati hampir saja gagal terkait perebutan rekomendari Partai Demokrat antara dirinya dengan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Jacobus F Puttileihalat, Vanath berhasil maju dengan rekomen­dasi dari partai-partai non seet. Dia dan wakilnya Martin Maspaitella dengan jargon DAMAI hampir saja menjadi pemenang dalam pertarungan politik tingkat provinsi itu. Bersama pasangan SETIA, Said Assagaff-Zeth Sahuburua, DAMAI masuk putaran kedua dan akhirnya tumbang juga. Memang sungguh luar biasa. Dalam kasus korupsi kedua yaitu TPPU senilai Rp2, 5 miliar yang berproses di Ditreskrimsus Polda Maluku , Vanath kembali bernasib baik.
Awalnya kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diduga selama menjabat sebagai bupati sejak periode pertama 2005-2010, Vanath menikmati bunga deposito uang Pemerintah Kabupaten SBT tahun 2006–2008, dengan modus memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya.

Lagi-lagi Kombes Polisi Sulistiono sebagai Direktur Reskrimsus Polda Maluku mulai bekerja untuk meng­ungkap kejahatan yang dilakukan oleh Vanath.

Sulistiono saat itu langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus didasarkan pada pemeriksaan para saksi. Saksi yang diperiksa penyidik mulai dari staf di Pemerintahan Kabupaten SBT, DPRD Kabupaten SBT dan juga staf-staf serta mantan kepala Bank Mandiri Cabang Mardika.

Dari pemeriksaan terhadap sejumlah saksi itu, mulai terungkap jika mantan pegawai ini, sendiri mengaku dana Pemkab SBT sebesar Rp 2,5 miliar awalnya berupa giro dan dipindahkan menjadi deposito.

Dana tersebut hendak dijadikan jaminan agunan dalam pengambilan kredit sebesar Rp 2 miliar. Awalnya Vanath mengurus hal itu di Bank Maluku Cabang Bula, namun tidak diterima. Bank itu menolak agunan menggunakan dana Pemkab untuk mengambil kredit.

Gagal di Bank Maluku Cabang Bula, Vanath yang dalam hal ini sudah ditetapkan sebagai tersangka memerintahkan Kabag Keuangan Pemkab SBT saat itu mendatangi Bank Mandiri Cabang Mardika guna mengajukan kredit Rp 2 miliar. Sekaligus memindahkan deposito ke rekening pribadi yang bersangkutan.

Pada Tahun 2006 Pemkab SBT punya deposito Rp 20 miliar. Dari deposito itu Rp 2,5 miliar dipindahkan ke rekening pribadi Vanath Selanjutnya sisa dana dipindahkan ke Bank Mandiri atas nama Pemkab SBT. Tak hanya itu, di tahun 2008, deposito sebesar Rp 21 miliar dimana bunga depositonya juga masuk ke rekening pribadinya.
Setelah mendepositokan dana tersebut ke rekening pribadinya, Vanath lalu menarik bunga satu persen dari setiap uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon.

Vanath juga membuka Giro Non Customer (GNC) di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak Bank Mandiri inilah Abdullah Vanath bisa menarik tunai bunga hasil kejahatannya.

Untuk mengalihkan uang kas daerah ke rekening Vanath hanya dilakukan bermodalkan surat persetujuan perubahan nama pemilik rekening dari Ketua DPRD SBT yang kala itu dijabat oleh almarhum Jamaludin Arey.
Penyidik juga tidak hanya menemukan rekening deposito, tetapi juga giro non scatsemer (GNS). Dari dana GNS ini ada yang ditarik tunai oleh Vanath dan ada juga yang dimasukan ke rekeningnya.

Dana GNS milik Pemkab SBT sulit diambil tunai dan dipindahkan ke rekning pribadi, terkecuali ada pengeculian dari bank. Meski sulit namun faktanya, penyidik berhasil menemukan bukti-bukti penarikan dana tunai GNS dengan tanda tangan basah Vanath, termasuk dana sebesar Rp 149 juta ke kas Pemkab SBT yang kemudian dikembalikan oleh Vanath. Vanath pun ditetapkan menjadi tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Maluku pada tanggal 5 November 2014.

Berkas dugaan korupsi TPPU ini juga sempat bolak-balik antara Kejaksaan Tinggi Maluku dengan Ditreskrimsus Polda Maluku.

Namun di masa kepemimpinan Jan Samuel Maringka sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berkas Vanath dalam kasus ini kemudian diteliti pada Tahap II. Kejati Maluku mengirimkan berkasnya ke Kejaksaan Agung selaku penuntut umum tertinggi untuk dipertimbangkan. Menurut Jan Maringka, ini dilakukan berdasarkan pasal 139 KUHP.

Pada tanggal 18 Desember 2016 Kejati Maluku telah melakukan ekspose kasus ini di Kejagung dan akhirnya perkara ini dihentikan atau di SP3-kan pada awal tahun 2017 ini. Upaya Direskrimsus Polda Maluku untuk meng­giring putra Werinama, SBT yang juga suami legislator RI itu ke balik jeruji besi akhirnya kembali pupus.

Padahal, yang pasti sudah banyak dana yang dikeluarkan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, baik untuk kasus pertama maupun kasus kedua yang berakhir SP3 Vanath kembali lolos dari jeratan hukum yang dipasang aparat penegaknya. Dengan dikeluarkannya SP3, selain ada penilaian bahwa dia memang bersih, yang pasti ada juga yang patut mengklaim bahwa penggagas baju orange yang sewarna dengan baju tahanan KPK itu seperti kebal hukum.

Dia kini mulai ancang-ancang untuk kembali mengikuti pesta demokrasi pemilihan Gubernur Maluku yang bakal digelar pada tahun 2018. Sosialisasinya pun mulai gencar dilakukan oleh timnya di media sosial dengan mengusung tema MALUKU HEBAT. (Diolah dari berita-berita sebelumnya yang dimuat berbagai media massa). (**)

 

 

 

 

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top