Plt Kadis PU SBT Segera Dipanggil Jaksa – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Plt Kadis PU SBT Segera Dipanggil Jaksa

DUGAAN keterlibatan PLT Kepala Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Umar Bhilamar (UB) dalam dua kasus besar di Dinas Sosial SBT, masing-masing kasus Bantuan Sosial tahun 2013 dan Dana Keserasian dari tahun 2012 hingga 2015, mulai mendapat perhatian dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Informasi yang diperoleh Rakyat Maluku di kantor Kejati Maluku, Selasa 7 Maret 2017, kemarin, menyebutkan pihak kejakasaan Maluku dalam waktu dekat akan memanggil Bhilamar untuk dimintai keterangannya atas laporan yang masuk perihal dugaan korupsi yang melibatkannya.

“Sudah ada laporan yang masuk ke Kejati Maluku dan kita akan memanggil yang bersangkutan dalam waktu dekat,” ujar sumber koran ini di Kejati Maluku, kemarin, yang meminta namanya tak dikorankan.

Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya kejaksaan akhirnya bereaksi setelah diberitakan media terkait korupsi besar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten SBT, dimana selain terlibat di dalamnya, Kadis Sosial dan Transmigrasi (Kadisostrans) SBT Andul Gani dan mantan Kepala Inspektorat kabupaten itu, Umar Bhilamar serta kontraktor Umar Syarif dan Salim Arief Ely yang kini berstatus DPO dalam kasus pengadaan pakian dinas fiktif di SBT.

Sumber di dalam institusi itu menyebutkan, saat ini Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Maluku Tengah, Ruslan Marasabessy, tengah berkoor­dinasi dengan Uceng Ahmadaly selaku Kacabjari sebelumnya soal ada dugaan korupsi itu.

Koordinasi itu dilakukan untuk mengetahui apa benar kasus Dana Bansos tahun 2013 sudah pernah ditangani oleh pihak Kecabjari Geser dan apakah benar Kadinsostrans SBT bersama kontraktornya sudah pernah dimintai keterangan serta pengem­bangannya untuk kasus Dana Keserasian dari tahun 2012 hingga tahun 2015.
“Kami juga sudah rapat internal, sehingga dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprinlid) untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangan. Seperti Umar Bilahmar, dan lain-lain yang terlibat,’’ pungkas sumber yang meminta namanya tidak dikorankan itu.

Sementara itu, Rakyat Maluku juga mendapat informasi bahwa dibukanya kembali kasus ini adalah untuk membuktikan bahwa tidak ada oknum aparat kejaksaan yang memback-up Bhilamar terkait dengan dugaan korupsi yang melilit dirinya.

Data koran ini, di korupsi dana Bansos, ada saksi yang siap memberikan bukti setoran kepada bhilamar dalam kapasitasnya sebagai Kepala Inspekorat SBT saat itu. Indikasinya semakin kuat karena Kepala Dinas Sosial berinisial Abdul Gani dan kontraktonya Umar Syarif sebagai direktur CV Waibaru yang menangani penyaluran bahan bangunan kepada masyarakat Desa Balakeu Kecamatan Siwalalat sudah pernah dipanggil oleh Kejaksaan Cabang Geser, namun entah kenapa kasunya hilang di tengah jalan.

Dari dana Rp2,8 milyar, hanya Rp1,8 milyar saja yang digunakan sementara Rp1 milyar sisahnya dibagi-bagikan ke beberapa orang, Umar Bhilamar diberikan Rp50 juta.

Selain Bhilamar ada beberapa nama yang juga menerima dana itu antara lain SAE yang saat itu menjabat Kabag Umum Pemkab SBT yang juga tersandung kasus pengadaan pakaian dinas fiktif dan kini menjadi buron kejaksaan. SAE mendapat Rp550 juta dimana Rp500 juta disetor duluan dan menyusul Rp50 juta. Selain SAE, uang dari Dana Bansos ini juga dinikmati AG selaku Kadis Sosial dan Transimgarsi sebesar Rp200 juta, Rp200-juta-nya lagi menjadi bagian Direktur CV Waibaru, Umar Syarif.

Sementara dari Dana Keserasian sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 ia disetor Rp400 juta pertahun dan totalnya menjadi Rp1,6 milyar dalam kapasitasnya sebagai Kepala Inspektorat SBT..

Ketika kasus di Dinas Sosial dan Transmigrasi ini bergulir, kasus baru yang melilit Bhilamar yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU SBT kembali terkuak ia diduga menerima suap dan menjanjikan proyek kepada beberapa kontraktor ikut terkuak.

Penelusuran koran ini menyebutkan, ada dua kontraktor yang dimintai uang oleh Bhilamar masing-masing berinisial HH sebesar Rp100 juta dan MM sebesar Rp80 juta.

Bhilamar juga meminta agar MM mentransfer uang sebesar Rp2 juta kepada anaknya lewat rekening di Bank BRI.
‘’Mereka dijanjikan akan diberikan proyek jembatan tahun anggaran 2017, tetapi sampai saat ini proyek yang dijanjukan belum juga diberikan,’’ tandas salah satu sumber Rakyat Maluku yang mengaku merasa terpanggil untuk ikut membongkar sepak terjang Bhilamar yang telah banyak merugikan negara dan daerah.

Sumber yang meminta namanya dirahasiakan ini juga membeberkan bahwa uang itu diserahkan di Restaurant Jazira di Jalan Raden Saleh Jakarta pada bulan Maret dan April setelah selesai resepsi pernikahan Wakil Bupati SBT, Fahry Alkatiry.

Ia juga mengatakan selain HH dan MM, ada banyak kontraktor yang ikut menjadi korban dari Plt Kadis PU SBT ini dan seperti HH dan MM mereka tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan.

“Saat ini para kontraktor tersebut ingin agar uang mereka segera dikembalikan. Bhilamar boleh mengelak, tapi coba saja, karena ada kontraktor yang bersedia buka mulut,’’ tambah sumber.

Terkait informasi ini, kontraktor MM yang sempat dihubungi koran ini via telepon selulernya untuk memastikan apa benar memberikan Rp80 jta kepada UB dan Rp2 juta ditransfer ke anaknya melalui rekening BRI, tadi malam mengakuinya. ‘’Iya itu betul,’’ katanya singkat.

Bhilamar yang saat dikonfirmasi memban­tahnya habis-habisan ternyata secara diam-diam menghubungi para kontraktor itu untuk menyele­saikannya secara baik-baik. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top